PADEK.JAWAPOS.COM-Berbagai bentuk dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 yang dirangkum dalam film dokumenter berjudul Dirty Vote disebut Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim, adalah pengungkapan dari adanya intervensi kekuasaan.
Chico meyakini film ini menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah tidak netral karena menyiapkan skenario mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024.
“Film ini mampu mengungkapkan berbagai kecurangan Pemilu yang dilakukan secara masif, bahkan campur tangan kekuasaan istana sangat kental terasa,” kata Chico dalam keterangan pers, Senin (12/2/2024).
Salah satunya yang disorot Chico adalah, lolosnya Gibran Rakabuming Raka yang semula sudah janggal karena melalui proses yang cacat etika merujuk putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/223 soal syarat usia capres dan cawapres.
Selain itu, lanjut Chico, intervensi pemerintah bahkan sudah sampai memberikan tekanan kepada aparatur hingga bantuan sosial.
“Dari film tersebut nampak kuatnya rekayasa pemilu yang diawali dengan manipulasi hukum di MK,” ucap Chico.
Dari fakta-fakta yang dibeberkan, Chico percaya pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sudah melupakan nilai-nilai sebagai sosok yang berintegritas.
“Dalam pertimbangan akal sehat, nurani, dan moral, kami sungguh tidak menyangka Pak Jokowi sudah berubah seperti itu,” tutur Chico. “Menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Berbagai rekayasa kecurangan tersebut sangat merugikan Ganjar-Mahfud,” imbuhnya.
Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil merilis film dokumenter tentang desain kecurangan pemilu. Film dokumenter berjudul ‘Dirty Vote’ yang tayang pada 11 Februari mengambil momentum 11.11, yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan disiarkan pukul 11.00 WIB di kanal Youtube.
Dirty Vote merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh tiga ahli hukum tata negara. Mereka di antaranya Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Ketiganya mengungkapkan, betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi mempertahankan status quo.
Sederhananya, menurut Bivitri Susanti, film ini sebuah rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi negara pada suatu saat, di mana kekuasaan disalahgunakan secara begitu terbuka oleh orang-orang yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri.
“Bercerita tentang dua hal. Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi. Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis,” kata Bivitri dalam keterangannya, Minggu (11/2).(rel/jpg)
