tanjungpinang pos – Mulai tahun depan transaksi keuangan di lingkungan pemerintahan di Kepri akan menggunakan nontunai. Sistem pembayaran ini dianggap lebih aman efektif dan efisien. Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS. Arif Fadillah mengatakan mulai 2018 tidak akan ada lagi transaksi keuangan secara tunai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri hingga ke kabupaten/kota. Semua transaksi dilakukan sistem non tunai. Hal ini ditegaskan Sekda saat membuka ‘Diskusi Panel Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah’ di Hotel CK, Tanjungpinang Selasa (19/9).
Arif mengatakan transaksi nontunai sudah jadi program pemerintah. Menteri Dalam Negeri juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar transaksi nontunai ini sudah diimplementasikan pada tahun 2018. Dengan sistem pembayaran non tunai, lanjut Arif maka bagi para bendahara juga akan lebih aman. Serta bisa menghindari dari segala fitnah dan sebagainya.
“Sekarang ini zaman fitnah jadi kita harus berhati-hati. Semoga diskusi ini memberikan pencerahan bagi kita. Dan program ini juga merupakan salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang baik,” ujar Arif. Program transaksi nontunai ini juga merupakan salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta transparan.
Sementara itu Kepala BI Kepri Gusti Raizal Eka Putra dalam sambutannya mengatakan semoga dengan sistem ini bisa meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat Kepri nantinya.
Dikatakannya bahwa sistem pembayaran non tunai ini sendiri telah dilaksanakan sejak 2014 oleh Presiden. Bahkan sudah berjalan di beberapa daerah. “Sudah ada MoU antara BI dengan Gubernur se Indonesia sejak dilaunching pada tahun 2014. Sistem pembayaran non tunai ini jelas lebih efesien akurat aman dan nyaman. Itu nilai plus dari sistem ini,” urai Gusti.
