Oleh: Fransisca Alyanti, Kurniawati, Jeanne Anggun YBB, dan Dindha Cahyoening Moerthi*)
Labuan Bajo memiliki sejuta pesona yang dapat menarik wisatawan baik dari nusantara maupun mancanegara. Berlokasi di ujung barat barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Labuan Bajo menjadi pintu masuk bagi wisatawan yang ingin mengunjungi Pulau Rinca dan Pulau Komodo yang menjadi habitat bagi komodo, hewan endemik yang hanya ada di wilayah tersebut. Tak hanya dapat melihat komodo, para pengunjung Labuan Bajo yang berada di wilayah administratif Kabupaten Manggarai Barat ini juga akan dimanjakan dengan keindahan alam yang dimiliki oleh destinasi pariwisata ini.
Transformasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki Labuan Bajo dalam memikat para wisatawan. Transformasi ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 atau Ripparnas 2010-2025. Untuk mempercepat transformasi tersebut pemerintah pun membentuk Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLF) melalui Perpres Nomor 32 Tahun 2018. Badan ini dibentuk agar pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan pariwisata Labuan Bajo dan juga Flores lebih terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu. Sejalan dengan itu, pemerintah juga menetapkan Labuan Bajo menjadi satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP).
TUJUH ARAHAN PRESIDEN
Seperti halnya program pemerintah lainnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga turun langsung untuk mengawal dan memastikan transformasi Labuan Bajo berjalan dengan baik dan mendatangkan manfaat bagi rakyat dan negara. Saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Plataran Komodo Resort, Labuan Bajo pada 20 Januari 2020, Presiden menyampaikan tujuh arahan yang kemudian menjadi tonggak percepatan transformasi tersebut, utamanya penataan kawasan dan infrastruktur di Labuan Bajo.
Tujuh arahan tersebut adalah:
Pertama, penataan kawasan. Penataan kawasan tersebut, antara lain, meliputi Bukit Pramuka, Kampung Air, pelabuhan peti kemas dan dermaga penumpang, Kawasan Marina, serta di zona Kampung Ujung. Daerah ini diproyeksikan menjadi ruang publik dengan lanskap yang indah yang menjadi penggerak pembangunan kawasan serta pusat aktivitas masyarakat di Labuan Bajo.
Kedua, peningkatan infrastruktur terutama perluasan Bandar Udara (Bandara) Komodo yang menjadi gerbang masuk para wisatawan ke Labuan Bajo. Perluasan bandara ini diharapkan berimbas pada peningkatan jumlah wisatawan.
Ketiga, penyiapan sumber daya manusia (SDM), partisipasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penguatan konten lokal. Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. Oleh karena itu, upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM lokal harus segera dilakukan, disesuaikan dengan kebutuhan industri pariwisata yang sedang dikembangkan. Selain itu, pelibatan UMKM setempat juga menjadi keharusan. Presiden mengharapkan adanya sebuah creative hub yang akan menggarap produk-produk lokal, baik dari sisi pengemasan, desain, harga, dan lain-lain. Dengan ini, produk Labuan Bajo seperti tenun, kopi, kerajinan, hingga makanan khas dapat tumbuh. Seiring dengan itu, atraksi budaya lokal atau kesenian daerah juga harus semakin hidup dan menghidupkan area yang ada di Labuan Bajo.
Keempat, penanganan sampah. Infrastruktur untuk pembuangan dan pengolahan sampah terpadu baik sampah darat maupun laut menjadi keharusan.
Kelima, ketersediaan air baku. Ketersediaan air ini sangat vital untuk mendukung pariwisata dan kehidupan masyarakat lokal di Labuan Bajo.
Keenam, keamanan wisatawan. Hal ini dilakukan antara lain dengan pelibatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Terakhir, promosi terintegrasi. Presiden meminta dilakukan promosi besar-besaran mengenai DPSP Labuan Bajo, termasuk gelaran event-event internasional yang diharapkan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung.
IMPLEMENTASI PASCAARAHAN PRESIDEN
Tujuh arahan Presiden tersebut kemudian secara cepat diimplementasikan oleh jajaran kementerian dan lembaga terkait bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) serta pemangku kepentingan lainnya. Berikut sejumlah tindak lanjut yang dilakukan oleh jajaran pemerintahan pascaarahan Presiden tersebut:
1. Formulasi tujuh faktor kunci sukses pariwisata
Pemerintah memformulasikan tujuh faktor kunci sukses pariwisata berkualitas, meliputi lingkungan, SDM, aktivitas, manajemen perjalanan, infrastruktur, amenitas dan kesehatan, serta keamanan dan keselamatan. Ketujuh kunci sukses yang sejalan dengan tujuh arahan Presiden ini menjadi salah satu pijakan perumusan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo Flores. Rencana induk tersebut diimplementasikan oleh kementerian/lembaga/pemda sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan didukung oleh pemangku kepentingan lainnya.
2. Peningkatan infrastruktur pendukung konektivitas
Untuk jalur udara, dilakukan perluasan Bandara Komodo hingga saat ini memiliki landasan pacu (runway) sepanjang 2.600 meter. Landasan ini masih akan diperpanjang 100 meter sehingga dapat didarati pesawat berbadan lebar atau wide body. Tak hanya perluasan, pemerintah juga melakukan beautifikasi atau pengindahan area Bandara Komodo dengan mengusung konsep tradisional dan sentuhan modern dengan motif songke mata manuk atau mata ayam. Untuk jalur darat, dilakukan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, trotoar, dan drainase. Peningkatan kualitas layanan jalan tersebut diiringi dengan penataan kawasan pedestrian sehingga memiliki trotoar kualitas premium. Kemudian untuk jalur laut, dilakukan pembangunan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo. Selain itu dilakukan juga peningkatan rute baik di darat, laut, dan udara ke sekitar 35 daerah tujuan wisata di Flores, Alor, Lembata, dan Bima (Floratama). Peningkatan konektivitas ini diharapkan dapat mengingkatkan arus wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.
3. Penataan kawasan
Penataan kawasan di Labuan Bajo difokuskan pada lima zona di Waterfront City yaitu Zona A Bukit Pramuka, Zona B Kampung Air, Zona C Dermaga, Zona D kawasan Pantai Marina, dan Zona E Kampung Ujung. Penataan kawasan ini juga dilengkapi dengan penataan kampung dengan mengembangkan hunian-hunian pariwisata atau homestay milik masyarakat Labuan Bajo agar masyarakat memperoleh manfaat nyata dari pengembangan pariwisata ini. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan kawasan Pulau Rinca. Penataan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pariwisata Taman Nasional Komodo di Pulau Rinca. Pulau Rinca ini akan diperuntukkan sebagai objek wisata untuk melihat komodo, sementara Pulau Komodo dan Pulau Padar akan difokuskan untuk konservasi.
4. Penyiapan SDM dan UMKM
Pemerintah telah menggelar berbagai pelatihan bagi para pelaku UMKM dan koperasi di Labuan Bajo, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Para pelaku UMKM dan koperasi antara lain dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan di bidang produksi, pemasaran, pembiayaan, dan manajemen usaha. Pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi digital dan mendorong UMKM untuk masuk ke platform digital agar lebih dapat mengembangkan usahanya.
Selain itu, dibangun juga Puncak Waringin sebagai creative hub bagi para pelaku UMKM yang mengusung kearifan lokal. Di Puncak Waringin ini terdapat pusat suvenir, rumah tenun, amfiteater, hingga ruang terbuka hijau. Selain itu, dikembangkan juga ekosistem industri dalam bentuk Floratama Creative Hub sebagai ekosistem pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
5. Peningkatan ketersediaan air baku
Salah satu infrastruktur yang dibangun untuk mendukung pengembangan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Labuan Bajo adalah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wae Mese II. Kehadiran SPAM berkapasitas 2 x 50 liter per detik ini akan mencukupi kebutuhan air bersih di Labuan Bajo. Di samping menyediakan air bersih, pemerintah juga membangun fasilitas sanitasi berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Labuan Bajo dengan kapasitas 250 meter kubik per hari.
6. Pembangunan sistem pengelolaan sampah (SPS)
Pemerintah membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Warloka yang dapat mengolah sampah dengan kapasitas 20 ton per hari. Selanjutnya, terdapat Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Warloka yang berfungsi untuk memproses akhir sampah yang telah diolah di TPST berupa residu abu dengan kapasitas dua ton per hari. Sistem pengelolaan sampah di Warloka ini membuat residu sampah hanya tinggal sepuluh persen berupa abu yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Selain itu juga dibangun komunitas dan koperasi berbasis masyarakat yang peduli terhadap permasalahan sampah di Labuan Bajo.
7. Keamanan Wisatawan
Berbagai upaya yang dilakukan untuk menjamin keamanan para wisatawan, antara lain, menyediakan emergency hotline, adanya command center, serta melakukan simulasi yang melibatkan jajaran terkait mulai dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Basarnas.
8. Promosi Terintegrasi
Upaya percepatan penataan kawasan dan infrastruktur juga dibarengi dengan upaya promosi terintegrasi Labuan Bajo sebagai sebuah destinasi pariwisata super prioritas. Berbagai event-event berskala lokal maupun internasional digelar di Labuan Bajo untuk dapat memikat wisatawan untuk berkunjung. Labuan Bajo juga telah memiliki calendar of event serta menawarkan paket-paket wisata yang merupakan bagian dari integrasi promosi wisata di wilayah tersebut. Pada tahun 2022, Promosi Bajo juga dibungkus dengan kampanye tematik, seperti #RinduLabuanBajo dan #ItsTimeForLabuanBajo.
Pemerintah juga menjadikan Labuan Bajo sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan rangkaian pertemuan G20 di bawah presidensi Indonesia tahun 2022. Labuan Bajo, antara lain, menjadi lokasi Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 3rd Meeting Digital Economy Working Group (DEWG) G20 serta Pertemuan Kedua Sherpa atau 2nd Sherpa Meeting. Kegiatan internasional lain yang diselenggarakan pemerintah di Labuan Bajo pada tahun 2022 di antaranya Asia International Water Week Ke-2 serta side event G20.
PEKERJAAN SELANJUTNYA
Berbagai upaya percepatan transformasi Labuan Bajo, utamanya penataan kawasan dan infrastruktur, telah dilakukan pemerintah dengan melibatkan para pemangku kepentingan lainnya. Salah satu dampak nyata dari transformasi tersebut adalah peningkatan jumlah wisatawan ke Labuan Bajo. Sebelum pandemi tepatnya di tahun 2019, jumlah turis yang berkunjung ke Labuan Bajo mencapai titik tertinggi yaitu di kisaran 220 ribu pengunjung. Peningkatan jumlah wisatawan ini tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat di NTT khususnya di Labuan Bajo.
Pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan adalah langkah awal dari pengembangan DPSP Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata yang premium dan berkelanjutan. Langkah ini harus diikuti oleh tahapan selanjutnya, terutama pengelolaan dan pengembangan yang berkelanjutan sehingga transformasi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat dan juga negara. Berdasarkan program dan capaian kementerian/lembaga serta hasil observasi dan wawancara di lapangan, sejumlah upaya yang dipandang perlu untuk memaksimalkan potensi Labuan Bajo secara berkelanjutan adalah, sebagai berikut
Pertama, tata kelola yang baik. Pariwisata Labuan Bajo harus memiliki tata kelola yang baik agar dapat memberikan pengalaman yang paripurna bagi para wisatawan. Dari pemantauan di lapangan beberapa bulan lalu terlihat bahwa sejumlah objek pariwisata yang sudah direvitalisasi seperti Goa Cermin dan Puncak Waringin belum dapat dinikmati wisatawan karena belum diserahterimakan untuk pengelolaan lebih lanjut. Di sisi lain, sejumlah infrastruktur yang telah dibangun juga terlihat tidak terawat, seperti fasilitas toilet di kawasan Marina Labuan Bajo. Oleh karena itu, pengelola haruslah memastikan sarana dan prasarana pariwisata Labuan Bajo memenuhi standar, terutama cleanliness (kebersihan), health (kesehatan), safety (keamanan), dan environment sustainability (kelestarian lingkungan) atau CHSE.
Kedua, penguatan ekosistem pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata di Labuan Bajo haruslah mampu menjadi penggerak perekonomian masyarakat lokal dan NTT pada umumnya. Oleh karena itu, ekosistem pariwisata perlu diperkuat dengan dukungan sektor-sektor lain yang potensial, seperti pertanian hingga manufaktur. Contoh di sektor pertanian, hasil dari para petani dan peternak di Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya dapat diarahkan untuk menyuplai kebutuhan hotel dan restoran. Tentunya pasokan tersebut harus memenuhi standar dari hotel dan restoran tersebut. Dalam wawancara bersama salah satu kepala desa di Kabupaten Manggarai Barat, terungkap harapan akan adanya pendampingan — baik dari pemerintah, badan usaha milik negara/daerah (BUMN/D), maupun sektor privat — agar produk pertanian yang menjadi andalan desanya dapat memenuhi standar dari hotel dan restoran.
Ketiga, kolaborasi pentahelix. Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan DPSP Labuan Bajo perlu dilakukan dengan melibatkan lima unsur subjek atau pemangku kepentingan pariwisata atau yang disebut dengan pentahelix. Lima unsur tersebut adalah pemerintah, bisnis, komunitas, akademisi, serta media. Misalnya, para pemuka adat dan agama maupun komunitas masyarakat dapat dilibatkan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan agar Labuan Bajo bersih dan nyaman bagi semua. Selain itu, media juga dapat berperan dalam mempromosikan Labuan Bajo baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
Keempat, promosi terintergrasi. Berdasarkan calender of event tahun 2022, Labuan Bajo memiliki 35 kegiatan pariwisata berbentuk festival maupun event internasional, mulai dari Festival Komodo, Kompetisi Ideathon, side event G20, hingga Bajo Marathon dan Labuan Bajo Maritime Festival. Ke depan, kalendar event itu perlu tetap dipertahankan sebagai elemen penting dalam promosi pariwisata Labuan Bajo. Sejalan dengan itu, perlu dikembangkan juga promosi pariwisata yang bersifat tematik, seperti yacht tourism dan wellness tourism.
Kelima, pariwisata berkelanjutan. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Labuan Bajo hendaknya bukan semata-mata untuk mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya. Lebih dari itu, pengelolaan dan pengembangan tersebut harus memberikan dampak jangka panjang, baik terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi. Keseimbangan ekosistem dan kelestarian alam Labuan Bajo juga harus menjadi hal yang perlu diperhatikan.
PENUTUP
Labuan Bajo adalah anugerah bagi NTT dan juga Indonesia karena kaya akan potensi wisata yang mampu memikat wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Percepatan transformasi Labuan Bajo yang dilakukan sejalan dengan tujuh arahan Presiden RI Joko Widodo, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan penataan kawasan, merupakan langkah awal dalam menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia. Langkah ini harus diikuti dengan pengelolaan dan pengembangan secara berkelanjutan agar pariwisata Labuan Bajo makin diminati wisatawan sekaligus memberikan dampak signifikan bagi masyarakat dan negara.
Referensi:
Berbagai Lokasi Side Event G20 2022 di Indonesia
Bertemu Komunitas Kreatif Muda Labuan Bajo, KemenkopUKM Dorong Potensi UMKM Lokal
Cukupi Kebutuhan Air Bersih Labuan Bajo, Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan SPAM Wae Mese II
Dukung Destinasi Wisata Premium, Kementerian PUPR Kembangkan 5 Zona Waterfront Labuan Bajo
Jaga Kebersihan Labuan Bajo, Kementerian PUPR Bangun Sistem Pengelolaan Sampah di Warloka
Kemenkop Latih UMKM Labuan Bajo tentang Pemasaran Digital
KemenKopUKM dan Dekranas Hadirkan Pelatihan dan Bimbingan Bagi UMKM di Labuan Bajo
Kemenparekraf Gandeng Pertamina dan Telkom Tingkatkan Kompetensi Pelaku Parekraf di Labuan Bajo
Kementerian PUPR Ubah Wajah Labuan Bajo Menjadi Kawasan Wisata Premium Berkelas Dunia
Pemerintah Dukung Pengembangan Homestay di Destinasi Pariwisata Prioritas
Presiden Resmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo, NTT
Presiden RI Resmikan Perluasan Bandara Komodo Labuan Bajo
Sambutan Presiden RI Joko Widodo pada Peresmian Perluasan Bandar Udara Komodo, 21 Juli 2022
Transkrip Wawancara Eksklusif dengan Direktur Utama BPOLF Shana Fatina serta Sejumlah Narasumber Lainnya dari Unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pelaku UMKM, Pelaku Pariwisata, dan Masyarakat Sekitar
Wapres: Tata Kelola Air Bersih dan Sanitasi Kunci Penentu Kualitas Kesehatan
*) Penulis adalah pegawai pada Sekretariat Kabinet
