Indonesia dikenal dengan negara ramah, jujur, penuh kepedulian, tenggang rasa dan perilaku sopan santun lainnya. Namun saat ini, wajah itu berubah. Wajah negeri ini penuh nafsu serakah. Tidak sedikit pejabat yang tertangkap tangan oleh KPK. Aksi anarkis pun sering muncul. Entah lantaran mendukung kepala daerah atau anti-kepala daerah yang sudah terpilih. Sedikit saja salah, langsung menggelar aksi demo.
Sejak berjalannya otonomi daerah, potensi daerah tersebut pun berkembang menjadi kekuatan dalam membangun daerah. Jika selama ini ada daerah yang masih terisolir, melalui otonomi daerah, mereka bisa mengelola potensi daerah itu menjadi besar. Masing-masih daerah menonjolkan prestasi mereka.
Namun otonomi daerah ada dampak tidak baiknya, memunculkan raja-raja kecil, yakni kepala daerah. Karena biaya politik itu besar, maka tidak semua bakal calon kepala daerah yang bisa mencalonkan diri. Hanya mereka yang memiliki uang cukuplah yang bisa mencalonkan diri. Mahar politik yang besar tentunya berdampak pada kepala daerah terpilih untuk mencari uang untuk membayar utangnya.
Memang benar apa yang diprediksi pengamat, bahwa pilkada langsung ajang pemborosan uang. Dari tahap awal, yakni mencari perahu saja sudah memerlukan uang yang tidak sedikit. Ada yang bilang, ketua partai di pusat menentukan siapa yang akan disetujui. Kerja keras panitia di level bawah, kadang tidak dihargai. Tidak sedikit, calon yang tidak diusung dari bawah, akhirnya DPP menyetujui. Jika aspirasi bawah diabaikan, biasanya menimbulkan kekecewaan dan aksi perlawanan dari daerah. Tapi bagaimana pun ketua umum partai di pusat itu yang menentukan.
Setelah mendapat perahu, calon pun harus menggelontorkan uang yang tidak sedikit, bahkan semakin jor-joran, karena ada tim sukses yang tersebar di berbagai lapisan. Semakin dekat hari H, maka semakin banyak uang yang dikeluarkan. Terakhir serangan fajar, di hari H pencoblosan.
Demikian besarnya biaya pilkada, yang membuat pasangan yang terpilih pun harus berpikir keras bagaimana mendapatkan uang untuk melunasinya. Maka jangan heran, jika kepala daerah ada yang korupsi. Terbukti beberapa kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK, mereka mengaku untuk biaya pilkada. Kadang kita pun berpikir, apa yang menyebabkan kepala daerah itu melakukan korupsi, jika tidak ada tekanan dari sesuatu.
Alasan lain mengapa kepala daerah korupsi, bisa saja mereka korupsi untuk memenuhi keinginan yang lebih besar, yakni jadi orang kaya raya. Ibarat pepatah, semakin banyak diminum semakin haus. Demikian juga harta semakin banyak dimiliki semakin rasa kurang. Mereka tidak tahan dengan bisikan fee proyek yang jumlah ratusan juta.
Apa pun alasan mengapa kepala daerah ini melakukan korupsi, tidak bisa dibenarkan. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
