Julliana Elora
Tiga perusahaan yang dilaporkan adalah PT Bumi Mekar Hijau (BMH), PT Golden Blossom Sumatra (GBS), dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII Cinta Manis. Ketiganya menjadi perhatian WALHI setelah wilayah konsesinya terindikasi mengalami kebakaran sepanjang 2026.
Kepala Divisi Advokasi WALHI Sumsel, Galang Suganda, mengatakan pengaduan tersebut merupakan tindak lanjut dari pemantauan titik panas (hotspot), analisis spasial menggunakan citra satelit, serta investigasi langsung di lapangan yang dilakukan sejak Agustus hingga Oktober 2026.
Berdasarkan analisis WALHI terhadap data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI) Kementerian Kehutanan untuk periode 1 Agustus hingga 26 Oktober 2026, tercatat 17.753 titik hotspot di wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau. Sementara itu, konsesi PT Golden Blossom Sumatra terpantau memiliki 1.134 titik dan PTPN VII Cinta Manis sebanyak 312 titik hotspot.
“Temuan tersebut tidak berhenti pada pembacaan data satelit. Tim investigasi WALHI Sumsel juga melakukan pemeriksaan langsung di sejumlah lokasi untuk memastikan kondisi faktual di lapangan,” kata Galang.
Hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan adanya sejumlah areal terbakar di ketiga wilayah konsesi tersebut.
Di wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau, tepatnya di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tim WALHI melakukan pemantauan pada 14 September 2026. Dalam kegiatan itu, ditemukan empat sampel lokasi kebakaran dalam satu hamparan areal terbakar.
Berdasarkan analisis citra satelit periode 19 Agustus hingga 1 Oktober 2026, luas areal terbakar pada lokasi pemantauan tersebut diperkirakan mencapai 4.834 hektare.
Lokasi itu berada di ekosistem gambut yang telah ditanami akasia. WALHI juga melakukan pengukuran tinggi muka air dan memperoleh hasil sekitar 110–120 sentimeter.
Temuan serupa diperoleh di wilayah konsesi PT Golden Blossom Sumatra, Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Dalam pemantauan pada 13 September 2026, tim menemukan dua sampel lokasi kebakaran.
Analisis citra satelit periode 1 Agustus hingga 6 Oktober 2026 mengidentifikasi luas areal terbakar di lokasi pemantauan tersebut sekitar 1.433 hektare. Areal itu juga merupakan kawasan gambut.
Sementara di konsesi PTPN VII Cinta Manis, pemantauan dilakukan pada 14–15 September 2026. Tim investigasi menemukan lima sampel lokasi kebakaran di areal tanaman tebu yang telah dipanen.
WALHI juga menemukan aktivitas pengangkutan tanaman tebu yang diduga telah dibakar di area konsesi perusahaan. Temuan ini dinilai perlu didalami penyidik untuk memastikan penyebab kebakaran sekaligus menelusuri prosedur operasional yang dijalankan perusahaan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena kebakaran bukan kali pertama teridentifikasi di wilayah konsesi ketiga perusahaan.
Berdasarkan analisis historis WALHI Sumsel, konsesi PT Bumi Mekar Hijau tercatat mengalami kebakaran pada 2014, 2015, 2019, dan 2023. Adapun PT Golden Blossom Sumatra dan PTPN VII Cinta Manis masing-masing tercatat mengalami kebakaran pada 2015, 2019, dan 2023. Pada 2026, kebakaran kembali teridentifikasi di ketiga wilayah konsesi tersebut.
Bagi WALHI, pola kebakaran berulang ini perlu ditelusuri lebih jauh. Pemeriksaan tidak cukup hanya berhenti pada penentuan titik api, tetapi juga harus menyentuh sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran yang menjadi kewajiban perusahaan.
Aspek yang perlu diperiksa antara lain pengelolaan tata air, kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di kawasan gambut.
Atas dasar temuan tersebut, WALHI Sumsel mendesak Polda Sumsel mengusut penyebab kebakaran di wilayah konsesi ketiga perusahaan, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian.
WALHI juga meminta penyidik memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pencegahan dan pengendalian karhutla, termasuk memastikan ketersediaan serta fungsi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.
Selain itu, tindakan perusahaan sebelum, selama, dan setelah kebakaran perlu ditelusuri. Pemeriksaan tersebut mencakup langkah pencegahan, penanganan, hingga pemulihan lingkungan setelah kebakaran terjadi.
Tidak hanya itu, WALHI meminta penyidik mendalami kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk peran pengurus dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah konsesi.
WALHI turut menekankan pentingnya proses penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan. Perkembangan penanganan pengaduan tersebut juga diminta disampaikan kepada publik.#udi
