Wali Kota Prihadi : Kota Semarang Bisa Berlanjut Dengan ‘New Normal’
SEMARANG – Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global menuntut Pemerintah untuk realistis, bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan seperti tahun sebelumnya, tidak terkecuali dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Karenanya selain anggaran terfokus pada penanganan Covid-19, menurunnya pendapatan daerah juga menjadi salah satu faktornya.
Meskipun pendapatan daerah Kota Semarang di tahun 2020 menurun drastis dibanding tahun 2019, yang menggemberikan adalah partisipasi masyarakat sangat tinggi mendukung pembangunan melalui pembayar PBB memunculkan ekspektasi baru. Bahkan jumlah pembayaran PBB di Kota Semarang hingga saat ini, hampir menyamai tahun sebelumnya.
“Dengan kondisi seperti ini saya merasa di bulan April, Mei dan Juni masyarakat ada keengganan di masyarakat untuk membayar PBB, tapi setelah kita cek ternyata jumlahnya hampir menyamai seperti tahun lalu. Ini Saya rasa menjadi kabar yang baik,” ujar Wali kota Semarang Hendrar Prihadi di Kota Semarang, Jawa Tengah Rabu (20/5).
Harapannya mulai terbangun dan meyakini ada beberapa upaya pembangunan yang bisa disusulkan pada anggaran perubahan, seiring rampungnya masa pandemi. Pemkot Semarang mulai merancang sejumlah program dan kegiatan sebagai daya ungkit perekonomian, yang fokus pada UMKM.
“Tapi pasti prosesnya tidak singkat. Apalagi meskipun grafik penderita COVID-19 di Kota Semarang semakin melandai, namun jumlahnya masih banyak. Maka yang diharapkan saaat ini adanya kesadaran masyarakat untuk menjalankan aktifitas dengan New Normal, yaitu tetap disiplin menjaga jarak, menggunakan masker, dan cuci tangan dengan sabun,” kata dia.
Di sisi lain, terkait lebaran atau hari raya Idul Fitri, Pemkot Semarang akan merujuk pada instruksi resmi di bidang keagamaan, fatwa ulama, atau kementrian agama.
“Yang penting semuanya sepakat, sepaham, dan bersatu untuk bersama-sama saling menjaga agar semuanya sehat,” ujarnya.
Sedangkan untuk larangan mudik masih sama, apalagi yang memiliki mobil plat merah. Diupayakan jangan sampai mobil dengan plat H ada di Solo, Rembang, Pekalongan, Tegal, bahkan Jakarta di situasi seperti saat ini.
Evaluasi PKM
Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) bertujuan untuk mengurangi resiko penyebaran covid-19. sejak 27 April lalu, apakah akan di perpanjang atau berakhir, sesuai rencana yakni 24 Mei 2020 mendatang. b
“Masih punya waktu satu minggu lagi, untuk kemudian kami evaluasi apakah akan diperpanjang atau tidak,” ujarnya.
Jika dilihat dari tren kasus covid-19 di Kota Semarang meninjukan sebuah penurunan selama masa PKM. Sehingga, sepanjang masyarakt bisa berdisiplin sesuai SOP kesehatan, kasus covid-19 bisa diatasi.
“Jika dilihat dari data yang ada, ada sebuah penurunan selama PKM. Sehingga kami optimis persoalan covid-19 di Kota Semarang dapat segera diatasi sepanjang masyarakat mau untuk berdisplin dengan menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, dan jaga kebersihan,” katanya.
Namun, jika dilihat dari angka kasus covid-19 di Kota Semarang masih menunjukan angka tertinggi di Jawa Tengah. Karena itu, pihaknya akan membahas dengan pihak-pihak terkait tentang kebijakan PKM tersebut.
“Maka, masih diperdebatkan. Nanti kami rapat terakhit Jumat atau Sabtu untuk memutuskan PKMnya diperpanjang atau tidak,” kata dia.SM/AR-3
