Terancam Kehilangan Suara di Pemilu Legislatif 2019
Tanjungpinang – Lima partai politik besar di Kepri masing-masing Partai Demokrat, NasDem, PPP, Gerindra, dan PKB, bakal kehilangan pendukung dari masyarakat di pemilu legislatif (pileg) 2019 mendatang.
Karena, kelima parpol ini, parpol koalisi pengusung HM Sani-H Nurdin (Sanur) pada pilkada 2015 lalu, belum mau menyerahkan dua nama bakal calon wakil Gubernur Kepri ke Gubernur Kepri, seperti amanah dari Undang-Undang Pilkada. Masyarakat mulai menilai parpol itu tidak pro kepada rakyat.
Hal ini diungkapkan pengamatan politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Tanjungpinang, Endri Sanopaka.
”Masyarakat Kepri akan hilang kepercayaan terhadap parpol pengusung Sani-Nurdin (Sanur). Karena sampai saat ini, parpol pengusung Sanur tidak bisa memberikan keputusan hingga menetapkan dua di antara lima calon kandidat wakil gubernur (wagub) Provinsi Kepri,” tegasnya.
Lima calon kandidat wagub Provinsi Kepri yang sudah mendaftar ke parpol pengusung Sanur, ada Isdianto, saat ini menjabat Kepala Dispenda Kepri , Rini anak almarhum HM Sani. Mustofa Widjaja mantan Ketua BP Batam, Fauzi Bahar mantan Wali Kota Padang, dan Agus Wibowo (AW) Wakil Ketua DPRD Bintan.
Untuk itu, Endri panggilan akrabnya menyarankan, lima parpol pengusung Sanur segera melepaskan egoisnya sesuai fungsinya.
Sehingga masyarakat tidak tergiring opini soal wagub Provinsi Kepri dari parpol pengusung Sanur yang belum menyerahkan dua nama bakal calon.
Selain itu, dia berharap, di tahun 2017 ini, parpol pengusung Sanur jangan sampai lagi memberikan opini soal wagub Provinsi Kepri, seakan-akan gubernur yang tak mau memiliki wakil gubernur.
”Kasihan masyarakat selalu mendapat opini soal wagub dari parpol. Seakan-akan Pak Gubernur sengaja memperlambat pemilihan. Aturanya, parpol pengusung menyerahkan dua nama ke gubernur,” tegasnya.
Kalau parpol pengusung Sanur terus beropini, katanya, akan mengganggu stabilitas politik di Provinsi Kepri.
Jadi, parpol pengusung Sanur harus bijak untuk menyelesaikan dan menuntaskan masalah wagub Provinsi Kepri dulu. Sebenarnya, katanya lagi, parpol pengusung Sanur harusnya menciptakan kebijakan publik yang tegas.
”Kalau tidak segera dilaksanakan pemilihan wakil gubernur Kepri, ini semua akan berhimbas ke parpol pengusung Sanur. Saya yakin, masyarakat tidak akan percaya lagi kepada parpol pengusung Sanur, pada pemiliu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden 2019 datang,” sebut dia. (ANDRI DS)
