Banyak Sekolah Pilih USBN Pakai Kertas
Jauh panggang dari api. Itu kondisi pelaksanaan perdana ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Pemerintah awalnya memproyeksikan USBN digelar dengan menggunakan komputer. Ternyata di lapangan banyak sekolah pilih pakai kertas.
Sesuai aturan pemerintah pusat, USBN jenjang SMA sederajat diselenggarakan mulai Senin depan (20/3). Namun di sejumlah daerah ada yang mulai menyelenggarakan USBN dalam beberapa hari terakhir. Di wilayah DKI Jakarta saja, hampir seluruh SMA negeri memilih menggunakan kertas ketimbang komputer.
Di antaranya disampaikan Kepala SMAN 22 Jakarta Sri Sariwarni. Dia menjelaskan, USBN di Jakarta dilaksanakan muai Senin depan sesuai acuan pemerintah pusat. “Sekarang masih ujian sekolah (US, red). Kemudian, disambung USBN,” katanya kemarin.
Sri mengatakan, sekolahnya ditunjuk sebagai pelaksana ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Namun dalam pelaksanaan USBN, dia menegaskan mereka memilih menggunakan ujian kertas. “Rata-rata sekolah di DKI Jakarta juga pakai kertas,” ungkapnya.
Alasannya, sekolah tidak mau ambil risiko menggunakan komputer yang sudah tertata rapi untuk USBN. Mereka khawatir jika digunakan untuk USBN, saat pelaksanaan UNBK malah ada gangguan teknis. Sebab perlu ada penyesuaian komputer kembali.
Wakil Kepala SMAN 1 Gunungsari, Lombok Barat, NTB Mansur mengatakan, di sekolahnya juga bakal menyelenggarakan UNBK. Namun saat USBN yang digelar Senin depan, mereka memilih menggunakan ujian kertas.
Di antara pertimbangan menjalankan USBN dengan komputer adalah menghindari kerumitan memasukkan butir soal ke perangkat lunak UNBK. “Banyak guru yang kesulitan untuk memasukkan butir soal ke software UNBK. Akhirnya pilih pakai kertas saja,” kata dia.
Pertimbangan lainnya adalah, butir soal USBN ada berbentuk isian. Butir soal jenis ini tidak bisa dimasukkan ke sistem aplikasi UNBK yang menuntut butir soal pilihan ganda. Jika dipaksakan, siswa akan mengerjakan dua kali. Yakni soal pilihan ganda dengan komputer, sedangkan soal isian dengan kertas. “Dari pada merepotkan siswa, lebih baik USBN pakai kertas,” tuturnya.
Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMAN Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur, Abdul Muis mengatakan, sekolah mereka nanti melaksanakan UNBK dengan menumpang di sekolah lain. Namun untuk USBN yang dimulai Senin depan, mereka menggunakan ujian berbasis kertas.
Saat ini soal ujian sudah selesai disusun. ’’Untuk mata pelajaran PAI, soalnya dibuat dua paket untuk masing-masing kurikulum,’’ jelasnya. Soal disiapkan dua paket untuk Kurikulum 2006 dan dua paket lagi untuk Kurikulum 2013. Dia berharap siswa belajar dan percaya diri jelang pelaksanaan USBN.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan, tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menjalankan USBN dengan komputer. “Semua tentu sesuai dengan kesiapan sekolah dong,” katanya. Totok mengatakan selama sekolah siap, tidak dilarang melaksanakan USBN dengan komputer. Sebaliknya bagi sekolah yang belum siap, juga boleh menjalankan USBN dengan kertas.
Dia menegaskan pada prinsipnya USBN itu adalah ujian sekolah. Bukan ujian nasonal. Sebagai ujian sekolah, keputusan teknis pelaksanaannya ada di tangan kepala sekolah masing-masing. Jadi kepala sekolah memiliki hak atau otonomi dalam menentukan model USBN.
Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik turut terlibat dalam pelaksanaan USBN. Mereka bakal mengawasi ujian sekolah tersebut agar praktik curang tidak terjadi. Menurut Komisioner Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Ninik Rahayu, USBN harus diawasi lantaran menjadi salah satu penentu kelulusan. “Kami berharap pelaksanaannya terhindar dari kesalahan, serta penyimpangan,” ungkap Ninik.
USBN memang baru kali pertama dilaksanakan, namun pengalaman Ombudsman mengawasi ujian nasional (UN) sejak 2013 menunjukan bahwa praktik curang masih terjadi. Tahun lalu, Ninik melihat langsung praktik tersebut. “Bagaimana guru diam-diam mengajari mudirnya untuk mengisi ujian. Diajari isi jawabannya,” kata Ninik. Padahal, praktik seperti itu tidak dibenarkan. Ada sanksi tegas dari Kemendikbud. Namun demikian, praktik curang tetap terjadi.
Untuk itu, Ombudsman mendorong agar Kemendikbud menegakan sanksi tersebut. Karena itu pula, mereka menurunkan tim untuk mengawasi USBN. Khusus daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), tim pengawas berasal dari kantor pusat Ombudsman di Jakarta. Sedangkan di kota dan kabupaten lain mengandalkan tim pengawas dari kantor Ombudsman di 33 provinsi. “Kami monitor hal subtansif sampai prosesnya,” jelas Ninik.
Misalnya, realisasi tata tertib USBN. “Dijalankan atau tidak,” masih kata Ninik. Kemudian memastikan pengawas bertugas sebagai mana mestinya. Hal serupa bakal dilakukan oleh Ombudsman dalam UN awal April mendatang. Khusus untuk unas, soal ujian turut di awasi. “Sampai tepat waktu atau tidak? Dan dipastikan belum dibuka,” terang dia. Ombudsman tidak ingin praktik curang yang ditemukan tahun lalu terulang tahun ini.
Sementara itu, Pakar Pendidikan Jejen Musfah menyampaikan bahwa praktik curang yang selama ini terjadi tidak dilakukan individu. Melainkan melibatkan banyak pihak. Pria yang akrab dipanggil Jejen itu menyebutkan, instruksi agar persentase kelulusan biasa disampaikan langsung oleh pimpinan daerah. Dari tingkat provinsi sampai kabupaten dan kota. Banyak kepala daerah meminta persentase kelulusan tinggi. “Itu yang menyebabkan banyak pelanggaran,” ujarnya.
Itu pula yang membuat Kemendikbud lebih sering mengeluarkan sanksi ringan ketimbang sanksi sedang atau berat. Padahal, sanksi berat perlu diberikan untuk menimbulkan efek jera. Jejen mencontohkan, sanksi penurunan jabatan dari kepala sekolah menjadi guru. Atau penundaan kenaikan pangkat. “Setahu saya sampai saat ini belum ada (sanksi berat),” kata dia. “Hanya teguran saja,” tambahnya.
USBN menjadi momentum bagi Kemendikbud untuk membuktikan diri. Sebab, ujian itu yang menjadi penentu kelulusan. “Maka seharusnya tidak ada lagi kecurangan,” ungkap Jejen. Kalau pun ada, sambung dia, sudah saatnya pemerintah menerapkan sanksi berat. Sehingga, bisa menjadi efek jera dan menghilangkan praktik curang, serta pelanggaran dalam pelaksananya ujian. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
