Jakarta (Antaranews Sumsel) – Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia maka diperlukan langkah tegas dalam mereformasi sektor kelautan dan perikanan nasional.
“Untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus dilakukan langkah-langkah tegas, salah satunya adalah kebijakan moratorium yang menghentikan operasi kapal-kapal asing yang menggunakan alat tangkap ikan berukuran lebih dari 600 GT (gross tonnage),” kata Nilanto Perbowo di Jakarta, Jumat.
Menurut Nilanto, aksi tegas itu sudah dilakukan sejak akhir 2014 untuk menegakkan kedaulatan laut Indonesia, sehingga manfaat dari sumber daya laut nasional bisa lebih dimaksimalkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan kapal-kapal asing.
Dengan keuntungan itu, ujar dia, dulu kapal-kapal nelayan kecil Indonesia tidak pernah bermimpi akan mendapatkan ikan besar yang bagus, karena biasanya sudah habis dicuri oleh kapal-kapal asing berukuran besar yang beroperasi di Indonesia.
“Tapi saat ini, mereka, para nelayan kita, bisa mendapatkan ikan-ikan besar dengan cara yang tidak sulit,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP.
Sebelumnya, Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) menginginkan pemerintah dapat fokus dalam menjawab tantangan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan visi poros maritim dunia.
“Kongres II Iskindo akan memberikan rekomendasi strategis untuk percepatan poros maritim agar implementasi program pembangunan menjadi lebih nyata,” kata Ketua Umum Iskindo, Zulficar Mochtar.
Sebagaimana diketahui, Iskindo akan menggelar Kongres II yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 26-27 Januari 2018.
Menurut Zulficar, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana konsep poros maritim dunia masuk dan terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional.
Zulficar juga mengusulkan agar pemerintah menjadikan maritim sebagai tema, fokus dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah pada 2019, mengingat empat tahun sebelumnya maritim belum menjadi arus utama pembangunan.
Sebelumnya, pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan, perwujudan konsep poros maritim dunia jangan sampai menjadi “kavlingisasi” atau membagi-bagi lahan atau daerah di kawasan pesisir nusantara.
“Poros maritim dunia justru nampak sebagai kavlingisasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” kata Abdul Halim.
Menurut dia, hal tersebut terindikasi dari semakin banyaknya pengembang properti yang membangun di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil di berbagai daerah.
Ia juga mengritik semakin maraknya investor wisata bahari baik dari dalam dan luar negeri, yang mengesampingkan atau tidak melibatkan berbagai elemen warga yang berada di daerah pesisir tersebut.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati menegaskan, Indonesia akan menjadi poros maritim dunia dengan menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.
(T.M040/C. Hamdani)
