Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kenaikan biaya pengurusan surat tanda nomor Kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) tidak tepat. Menurut Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, kenaikan biaya itu tidak sesuai dengan kualitas pelayanan yang sering mendapatkan keluhan dari masyarakat. “Masih sering dikeluhkan publik karena waktunya yang lama,” kata Tulus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/1), dilansir dari CNN Indonesia. Selain waktu pelayanan yang lama, pelayanan STNK dan BPKB sering terganggu dengan alasan stok blanko yang kosong.
Tulus juga menyoroti alasan pemerintah yang menaikkan biaya pengurusan STNK dan BPKB karena alasan inflasi. Dia menilai alasan ini tidak bisa diterima. Pasalnya, layanan seperti penerbitan STNI, BPKB dan surat izin mengemudi bukan produk jasa komersial, tapi pelayanan publik yang harus disediakan pemerintah. “Alasan inflasi akan tepat jika produk tersebut adalah produk ekonomi komersial yang berbasis cost production dan benefit. Atau setidaknya produk yang dikelola oleh BUMN,” kata Tulus.
Pemerintah memutuskan menaikkan biaya pelayanan STNK dan BPKB mulai 6 Januari 2017. Kenaikan biaya layanan STNK dan BPKB tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kenaikan yang sudah diputuskan ini, kata Tulus, harus menjamin peningkatan pelayanan dalam proses pengesahan dan penerbitan STNK dan BPKB. Selain itu, kenaikan biaya ini kemungkinan akan mendorong migrasi penggunaan angkutan pribadi ke angkutan umum. Karena itu pemerintah diminta memperbaiki pelayanan angkutan umum.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan tarif ini telah melalui kajian mendalam. Biaya layanan yang dinaikan ini sudah enam tahun tidak mengalami penyesuaian. Kenaikan biaya itu menurutnya juga telah mempertimbangkan peningkatan pelayanan yang terus dilakukan Polri. “PNBP harus mencerminkan layanan yang diberikan, harus menggambarkan pemerintah lebih efisien, baik dan terbuka serta kredibel. Sehingga, masyarakat bisa lebih percaya terhadap jasa yang diberikan oleh pemerintah,” kata Sri.
LOGIN untuk mengomentari.
