Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong masyarakat yang tersebar di 17 kabupaten dan kota melakukan pengembangan sektor budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi ikan dan mewujudkan kemandirian pangan. Untuk ...
Juara dunia tiga kali Lewis Hamilton membawa Mercedes membukukan catatan waktu putaran terbaik dengan satu menit 5,975 detik pada sesi latihan bebas pertama balalapan Formula One seri Grand Prix Austria pada Jumat.Catatan waktu ... 
SUKABUMI - Program Keluarga Harapan dari Dinas Sosial Sukabumi untuk rakyat miskin tidak tepat sasaran, bahkan ada dugaan penyelewengan disalurkan ke keluarga dekat pejabat Pemerintahan Desa. Hal ini diketahui hasil Investigasi Wartawan KabarInvestigasi wilayah Sukabumi di Kampung Cilengo Rt. 02 Rw. 02 dan Rt. 01 Rw. 02 Desa Sukasirna, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Dari hasil Investigasi ditemukan banyak keluarga tidak mampu tidak mendapatkan bantuan tersebut, tetapi sebaliknya justru keluarga yang sangat cukup mampu malah mendapatkan. Program Keluarga Harapan ini setiap keluarga miskin mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu), karena keluarga yang sangat mampu (Orang Kaya) yang mendapatkan program tersebut beralih menjadi Program Kaya Harapan.
Tidak hanya itu, berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, penyelewengan ini dilakukan langsung oleh petugas, jika ingin masuk dan terdata, maka penerima harus mau membagi jatahnya tersebut dengan petugas.
"Yang menerima langsung itu memang kita sebagai target PKH, tapi setelah menerima langsung dari Pos, petugas langsung meminta jatah, bahkan ada dari saudara kita yang bagi dua, sebab jika tidak untuk selanjutnya kita diancam tidak akan terima lagi," aku salah seorang penerima PKH yang tidak mau menyebutkan namanya itu.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi Hj. Nani MP saat dikonfirmasi terkait adanya penyimpangan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sukasirna, Kecamatan Cibadak hanya memberi jawaban, katanya program tersebut wewenang dari Kemensos dan Dinsos hanya mengajukan dan mengawasi.
"Tugas Dinas Sosial soal dan bantuan Program Keluarga Harapan sifatnya hanya mengajukan dan mengawasi saja, selanjutnya kewenangan ada pada Kementerian Sosial," jelas Hj. Nani MP.
Diharapkan oleh masyarakat Sukabumi agar dugaan penyimpangan bantuan dan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Sukabumi, Kemensos RI segera bertindak dan memberikan sanksi pada oknum-oknum yang melakukan permainan dana untuk rakyat miskin tersebut.
Sumber : Sukabuminews.com
