BATAM – Pemerintah Kota Batam akhirnya melepaskan sebanyak 620 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Pemerintah Provinsi Kepri. Dengan demikian, 620 tenaga ASN itu akan menjadi tanggungjawab Pemprov Kepri.
ASN ini terdiri dari guru SMA/SMK, tenaga bidang kehutanan, pengawas ketenagakerjaan dan tenaga metrologi legal.
Pemko Batam secara resmi melakukan acara pelepasan, Jumat (13/1) di Batam. Wali Kota Batam, Rudi menyampaikan, ASN di lingkungan Pemko menjadi ASN Pemprov Kepri sesuai dengan amanat Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dengan pelepasan itu, para ASN itu resmi menjadi tanggungjawab provinsi.
”Soal tunjangan atau insentif, sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kepri,” kata Rudi.
Mereka yang dilepas menjadi ASN provinsi, sebanyak 197 orang guru dan tenaga kependidikan SMK negeri, SMA negeri 390 orang dan untuk SLB sebanyak empat orang. Total guru yang diserahkan ke provinsi 591 orang.
Selain itu, ada tenaga ASN bidang kehutanan Dinas KP2K sebanyak tujuh orang, pengawas ketenagakerjaan Disnaker, 22 orang dan tenaga metrologi legal satu orang.
Pada kesempatan itu, terkait dengan kekhawatiran para ASN atas tunjangan mereka yang selama ini diterima dari Pemko, Rudi menegaskan tidak akan diterima lagi dari Pemko. Wewenang untuk mengalokasikan tunjangan sudah di tangan Pemprov Kepri.
”Sudah saya sampaikan ke gubernur untuk ASN Batam banyak tunjangan yang diberikan,” ungkap Rudi.
Menurut Rudi, hal yang disampaikan soal tunjangan, terkait dengan prestasi juga. Dari pembicaraan dengan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun diakui Rudi mendapat respon.
”Tapi pak gubernur khawatir, anggaran tidak cukup mengikuti insentif seperti yang diberikan Pemko. Tapi beliau akan coba apa yang dilakukan di Batam,” katanya.
Hanya diakui Rudi, rencana pemberian insentif untuk tenaga ASN dari Batam tidak untuk anggaran saat ini. Paling mungkin dianggarkan pada APBD Perubahan Kepri tahun 2017 mendatang.
”Kalau sekarang, mepet, anggaran sudah di depan mata,” sambung Rudi.
Rudi mendorong agar para guru SMA/SMK di Batam, mengingatkan gubernur mengalokasikan tunjangan. Jika perlu, minta diingatkan penganggarannya setiap bulan, agar tidak sampai lupa.
”Jangan setengah-setengah. Jadi rajin komunikasi dengan Pak Nurdin saja. Jangan hanya ke dinas, tapi ke gubernur,” imbau Rudi.
Diakuinya, ada permintaan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri agar insentif dibantu Pemko Batam. Namun hal itu diakuinya tidak bisa dilakukan karena sudah tanggungjawab provinsi dan KUA PPAS Batam sudah sepakati DPRD dan Pemko.
”Pak Arifin (Kadisdik Kepri) minta bagi dua. Saya bilang tidak bisa. KUA PPAS kita sudah. Saya tak akan berikan satu rupiah pun. Bapak dan ibu bukan tanggungjawab saya lagi. Itu sudah aturan,” tegas Rudi.
Ia menyampaikan juga terima kasih dan rasa bangga terhadap para guru SMA/SMK yang menjadi tanggungjawab Pemprov Kepri. Dimana para guru itu sudah mengabdi kepada Pemko Batam dan masyarakat. Berkat para guru itu, pendidikan Batam bisa dibanggakan.
”Saya titip satu. Bapak ibu masih bawa nama Kota Batam bukan provinsi saja. Bapak-ibu tanggungjawab operasionalnya di Batam. Secara personel, kalau ada masalah, pasti saya yang kena juga. Jadi jaga nama gubernur dan Batam,” imbuh Rudi mengakhiri. (mbb)
