ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Pemerintah Aceh belum memiliki perencanaan yang baik dalam melakukan pembangunan. Hal ini disampaikan akademisi Unsyiah Rustam Efendi dalam diskusi publik “Kawal Kebijakan Alokasi Dana Otsus Agar Mencapai Sasaran sesuai Maksud dan Tujuan.”
Menurutnya, kebijakan dari sisi perencanaan adalah asas, ini menjadi konsep penting dalam pelaksanaan di lapangan jika itu betul maka betul hasilnya, kalau salah maka salahlah hasilnya. Sejauh ini kata dia, Aceh mendapat dana Otsus sudah 75 persen dimana komposisinya semakin meningkat.
“Namun capaian sangat jelek selama lima tahun ekonomi Aceh tumbuh rendah, deviasinya semakin jauh maka perlu pola kebijakan yang baik untuk memperbaikinya,” kata Rustam Efendi, dalam diskusi yang diselenggarakan FFPN di Banda Aceh, Kamis (26/4/2018).
Rustam menambahkan, Aceh merupakan daerah yang kaya dengan pertanian, 3 persen sumbangsih pertanian dalam ekonomi Aceh, tapi kondisi petani nasibnya semakin jelek, nilai tukar petani itu di bawah 100, yang dijual hasil panen adalah untuk menutup pinjaman.
“Artinya alokasi dana otonomi khusus yang besar selama ini tidak membuat mereka para petani kuat, IPM, hanya 0,4 sekian persen perbaikannya dengan dana otonomi khusus, dibanding jumlahnya besar. Angka kesempatan kerja semakin kecil peluangnya,” ujarnya.
“Aceh selama ini salah strategi, tidak dianalisis isu itu dengan baik. Data harus dipakai, lihat existingnya, tidak boleh diatas meja membuat rencana. Kebijakan diperbaiki dengan analisis yang kuat dan data yang kuat,” tuturnya.
Hal serupa juga disampaikan anggota DPR Aceh Abdurrahman Ahmad menurutnya Aceh masih memiliki kelemahan pada perencanaan dia mencontohkan dana otonomi khususnya masih digunakan untuk pagar tanah kuburan.
“Padahal ada persoalan lebih besar yaitu peningkatan perekonomian Aceh. Mimpi saya pribadi dengan dana otonomi khusus, jalan lintas tengah, barat selatan dan Medan Aceh dengan kualitas tahan hingga 50 tahun kedepan,” ujarnya.
Dalam hal pelaksanaan pemerintah Aceh juga masih lemah. “Misalnya dalam peningkatan ekonomi, pengadaan bibit bawang merah misalnya. Pemerintah tidak mau tau dengan kualitas bibit tersebut. Seperti juga pengadaan alat penangkap ikan, apakah terpakai atau tidak pemerintah tidak memperdulikan lagi,” ujarnya.
Untuk membangun perlu political will, etikad baik, karena semangat untuk membangun Aceh juga lemah disisi pelaksana, moral dalam pelaksanaan itu masih sangat buruk dalam hal ini DPRA sudah menyiapkan qanun untuk pengawalan dana otonomi khusus.
“Sudah ada aturan tapi masih saja dilanggar. Maka sekarang otonomi khusus itu ditarik ke propinsi, dibahas di propinsi dengan persetujuan DPRA baru dikaji oleh tim di BAPPEDA, dimasukkan dalam KUA-PPAS sehingga terlihat berlapisnya seleksi untuk dana otonomi khusus ini,” tutup Abdurrahman.
Komentar
