Penasihat Negara Myanmar, Aung San Suu Kyi, belum juga meluncurkan pernyataan resmi soal aksi kekerasan militer terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, yang telah berlangsung sejak awal Oktober. Bungkamnya tokoh demokratis peraih Nobel Perdamaian ini menuai kritik dari berbagai lembaga pemerhati HAM, terutama karena jumlah korban tewas telah mencapai puluhan orang. Human Rights Watch (HRW) melaporkan, berdasarkan pengamatan satelit, sebanyak 1.250 rumah warga Rohingya di lima desa negara bagian Rakhine, Myanmar, rata dengan tanah, akibat hancur terbakar atau ambruk karena serangan militer.
Reuters melaporkan setidaknya 86 warga tewas dan 30 ribu lainnya melarikan diri akibat serangkaian aksi kekerasan militer terhadap Rohingya di Rakhine. Sementara itu, terdapat berbagai laporan media bahwa etnis Rohingya berupaya melarikan diri ke Bangladesh, namun juga ditolak oleh penjaga perbatasan. Aksi kekerasan ini terjadi menyusul serangan terhadap pos polisi Myanmar pada 9 Oktober lalu, menewaskan sembilan aparat. Pemerintah Myanmar menuding “teroris Rohingya” berada di balik serangan itu, namun belum ada bukti yang jelas soal tuduhan tersebut.
Meski sudah menewaskan banyak korban dan menyebabkan ribuan warga melarikan diri, namun Suu Kyi sebagai pemimpin bayangan Myanmar yang mengklaim posisinya berada di atas Presiden Htin Kyaw, belum juga meluncurkan pernyataan apapun terkait aksi kekerasan ini. Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penerapan HAM di Myanmar, Yanghee Lee, mengkritik cara Suu Kyi menangani krisis ini. Ia menyerukan agar pemerintah menginvestigasi berbagai tudingan aksi pembantaian warga Rohingya oleh militer Myanmar.
“Penasihat negara, Aung San Suu Kyi, menyatakan bahwa pemerintah merespons situasi ini berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, saya tidak melihat adanya upaya dari sisi pemerintah untuk menyelidiki soal tuduhan pelanggaran HAM [dalam insiden ini],” ujar Lee, dikutip dari Sydney Morning Herald. “Malah, nampaknya, pemerintah hanya merespons dengan membantah tuduhan tersebut,” tuturnya.
Lee mendesak pemerintah Suu Kyi untuk segera bertindak dan melindungi warga sipil Rohingya. Lee menyayangkan kekerasan terhadap Rohingya selalu didukung oleh militer. “Aparat keamanan seharusnya tidak diberikan katebelece (surat sakti) untuk meningkatkan operasi mereka,” ucap Lee. Suu Kyi, sebagai pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang memenangi pemilu demokratis tahun lalu, kerap vokal menyuarakan penerapan demorkasi dan HAM di Myanmar selama ini. Namun, wanita berusia 71 tahun ini dinilai jarang bersuara terkait diskriminasi terhadap etnis Rohingya.
“Bahwa pemerintah dengan mudahnya menolak tudingan pelanggaran hak asasi manusia bukan pertanda baik untuk NLD. Ketika aksi kekerasan dilakukan oleh pemerintah, ini harus menjadi perhatian seluruh rakyat di negara itu,” kata Matthew Smith, pendiri lembaga HAM, Fortify Rights, yang berbasis di Bangkok, Thailand, dikutip dari CNN. “Kita belum melihatnya adanya kepemimpinan dari [Suu Kyi atau NLD] terhadap untuk menangani masalah ini,” ujarnya.
Sejak menjabat, Suu Kyi memang telah membentuk komisi pemberantas pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine, yang diketuai oleh mantan Sekretaris PBB Kofi Annan. Namun pada September lalu, warga Rakhine menolak kunjungan Annan yang dianggap sebagai perwakilan campur tangan asing dalam konflik di negara bagian itu.
Komentar teranyar dari Suu Kyi terkait aksi kekerasan di Rakhine diluncurkan pada September lalu dalam wawancara dengan CNN. Ia menyatakan bahwa pemerintahannya “kesulitan dalam mencoba menciptakan harmoni, pemahaman dan toleransi yang kami inginkan.” “Ini bukan satu-satunya masalah yang kita hadapi, [tapi] ini merupakan salah satu masalah yang dicermati komunitas internasional,” kata Suu Kyi, setelah penunjukan Annan.
Juru bicara Kordinasi Hubungan Kemanusiaan Myanmar, Pierre Peron, memaparkan bahwa sekitar 30 ribu orang diperkirakan terlantar dan ribuan lainnya terluka menyusul bentrokan militer dengan Rohingya di Rakhine. “Ini termasuk 15 ribu orang, yang menurut informasi yang belum terverifikasi, diduga terlantar setelah bentorkan,” tuturnya. Ia menambahkan operasi kemanusiaan yang menyediakan makanan, uang tunai, dan berbagai kebutuhan dasar lainnya kepada sekitar 150 ribu orang di Rakhine, untuk saat ini ditangguhkan selama 40 hari.
Sebanyak lebih dari 3.000 anak dengan malnutrisi akut (SAM) juga tidak mendapatkan perawatan yang memadai. “Tanpa perawatan dan perlindungan yang memadai, banyak anak yang menderita SAM berisiko kehilangan nyawa,” tutur Peron.
LOGIN untuk mengomentari.
