ACEHTREND.CO, Banda Aceh – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh T. Bahagia menyikapi rencana aksi unjuk rasa buruh yang menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Aceh pada 10 November 2017 nanti.
Menurutnya, aksi tersebut tidak perlu dilakukan lagi, karena Dewan Pengupahan Aceh yang terdiri dari unsur serikat pekerja, dan unsur serikat pengusaha sudah duduk bersama unsur Pemerintah Aceh. Hasilnya sudah kita di sampaikan ke Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.
“Naik sudah Pasti naik. Tapi saya tidak berani mengatakannya berapa naiknya UMP Aceh, karena Pak Gubernur belum menetapkan itu, yang jelas di atas tahun ini,” katanya saat ditanyai aceHTrend, Senin (6/11/2017).
Menurut Bahagia, kalau pun dilakukan aksi unjuk rasa tidak ada manfaatnya juga, karena karena hasil dari pertemuan tersebut sudah ada di tangan gubernur, di sana di usulkan agar UMP Aceh naik.
Dia menjelaskan, Pemerintah Aceh sudah memiliki rumus baru untuk menaikkan UMP. Hal itu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 78 tahun 2015 tentang tentang Pengupahan.
Sebelumnya, rumus yang dipakai untuk mengukur UMP menggunakan survei Kebutuhan Hidup layak (KHL), untuk sekarang pemerintah memakai rumus inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi Aceh.
“Jadi tidak perlu dilakukan , karena sebelumnya sudah ada rencana untuk menaikkan UMP dan itu sedang diproses. Sedang dibuat Pergub oleh Pak Gubernur,” katanya.
Dia menyarankan agar tidak perlu melakukan aksi unjuk rasa, kenapa harus melakukan lagi padahal sekarang UMP di Sumatera Utara yang ekonominya sudah lebih bagus, namun UMP mereka pada 2017 ini masih Rp 1,9 juta.
Sementara di Aceh, karena sudah terlanjur naikkan oleh gubernur tahun lalu, Pada 2017 saja sudah mencapai Rp 2,5 juta, dan saat ini UMP Aceh nomor lima tertinggi di Indonesia.
“Kalau kita lihat Yogyakarta masih Rp1 ,6 juta. Terus apa lagi yang mau kita tuntut. Jadi saya himbau agar teman teman bisa menahan diri. Kita tidak perlu capek-capek lagi karena dewan pengupahan sudah duduk,” katanya.[]
