Para petani penggarap sawah dan ladang dihinggapi teror tak berkepanjangan di Karawang dan Majalengka Jawa Barat, serta di Langkat, Sumatera Utara.
Reforma atau pembaruan agraria yang bertujuan merestrukturisasi kepemilikan lahan menjadi hilang maknanya ketika kolaborasi antara pemilik modal dengan pemerintah daerah dan aparat TNI Polri menghadang, mengusir, dan menggusur warga dari lahan yang sudah digarap turun-temurun.
Era demokrasi di bawah pemerintahan baru yang digadang-gadang menjadi kebangkitan para petani di penjuru negeri, tertutupi ambisi kapitalisme yang dibungkus dalam slogan pembangunan dan kepentingan nasional.
Petani jelas tak bisa menang melawan hadangan ribuan tentara, senjata, gas air mata atau barisan buldozer yang dikerahkan aparat dan pemodal. Aparat keamanan baik TNI dan Polri yang semestinya tidak boleh lagi dihadap-hadapkan pada warga, ikut diseret-seret, dibenturkan dan diadu dengan petani.
Ribuan petani yang hanya bisa mengolah tanah kini merana, meratapi nasib berikutnya. Tanpa sawah mereka tak bisa kerja. Tanpa ladang mereka tak bisa berbuat apa-apa.
Teror juga tak henti datang membungkam perlawanan. Trauma datang berkepanjangan, terutama anak-anak dan perempuan. Padahal mereka hanya memperjuangkan hak dan keadilan.
Sebagian petani jadi tersangka, dengan pemeriksaan yang mirip pesakitan yang nista. Mereka yang tidak melawan itu tetap dijerat pasal menghalang-halangi tugas aparat. Sementara para pejabat yang dahulu rajin menyambangi warga untuk kekuasaan, kini diam tanpa pembelaan.
Para petani seperti dianggap tidak pantas diajak berdialog, apalagi diundang ke istana pejabat yang sejuk. Duka kita bagi para petani, yang jasanya tak terlihat dari tiap bulir padi yang kita nikmati tiap hari.
