JAKARTA – Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR-RI yang dirangkai dengan sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI tahun 2020, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8), mengatakan pemerintah menaruh perhatian pada ketahanan pangan dengan menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu sampai hilir, ke seluruh wilayah.
“Efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, dan metode korporatisasi petani akan terus ditingkatkan,” kata Kepala Negara.
Sebagai wujud dari upaya memperkuat ketahanan pangan itu, pemerintah, kata Presiden, sedang membangun food estate atau lumbung pangan seluas 178 ribu hektare di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Pengembangan proyek tersebut dilakukan bukan lagi dengan sistem manual, tetapi menggunakan teknologi modern terutama sistem digital yang canggih. Hasil produksi pangan pun tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga untuk ekspor ke pasar internasional.
“Saat ini sedang dikembangkan food estate di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, dan akan dilakukan di beberapa daerah lain. Program ini merupakan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan maupun sebagai tenaga kerja,” kata Jokowi.
Pada tahap awal, pengembangan food estate pemerintah memprioritaskan penanaman padi seluas 30 ribu hektare untuk mengejar musim tanam Oktober–Maret mendatang.
Pada 2021, pemerintah menyiapkan dana sekitar 104,2 triliun rupiah untuk program ketahanan pangan diantaranya untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi.
Jangan Bergantung
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM), Jamhari, mengatakan ketahanan pangan bisa terwujud jika masyarakat mengonsumsi beragam pangan hasil produksi sendiri. Sebab, posisi Indonesia pada Global Food Security Index di urutan 62 dari 113 negara atau berada di tengah.
“Indonesia tidak mungkin mengandalkan pangan pada pasar internasional. Kita bisa mengukur tingkat ketahanan pangan dari sisi demand, yang tahan pangan baru 37 persen rumah tangga. Mau pandemi atau tidak, mereka itu pendapatannya memang sudah cukup, dan kalori yang dikonsumsi juga sudah cukup,” kata Jamhari.
Selebihnya, 63 persen rumah tangga masih bermasalah dengan pangan kalau terjadi kenaikan harga. n uyo/ers/E-9
