JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, membantah tanggapan yang menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penerapan kembali Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).
“Kami sudah berkomunikasi dan berkoordinasi depan pemerintah pusat,” tegas Anies, usai pertemuan dengan Tim Nasional Pemulihan Ekonomi dan Tanggap Covid-19, pada Sabtu (12/9) malam.
Anies menegaskan pemerintah pusat mendukung keputusannya untuk memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) seperti awal pandemi Covid-19 di Ibu Kota, meskipun dalam beberapa hari terakhir muncul beberapa kritikan dari anggota Kabinet Kerja.
“Pemerintah mendukung. Pemerintah pusat memahami bahwa telah terjadi lonjakan signifikan (kasus Covid-19) pada bulan September,” kata Anies.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menampik anggapan terkait ketidaksepahaman antara Pemprov DKI Jakarta, pemerintah pusat, dan wilayah lain dalam penerapan PSBB.
“Baru saja menyelesaikan pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mengenai teknis PSBB DKI Jakarta dan strategi Jabodetabek,” kata Ridwan lewat Twitter pada Sabtu malam.
“Tidak ada perbedaan kesepakatan. Tidak ada faksi pro-ekonomi atau pro-kesehatan. Keduanya saling melengkapi dan memperkuat,” tuturnya.
Sebelumnya, Anies telah mengumumkan pemberlakuan kembali PSBB karena peningkatan jumlah kasus Covid-19 baru setiap hari, dan penurunan jumlah tempat tidur rumah sakit yang tersedia. Menyusul pengumuman tersebut, beberapa pejabat pemerintah menyatakan keprihatinan mereka.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, menyatakan khawatir dengan potensi dampak PSBB terhadap tren perbaikan kinerja industri, sedangkan Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, mengingatkan risiko gangguan pada jalur distribusi jika langkah PSBB diberlakukan kembali.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang juga mengepalai Tim Nasional Pemulihan Ekonomi dan Penanggulangan Covid-19, mengatakan pengumuman tersebut menyebabkan pasar saham anjlok.
Angka Kematian
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyoroti empat provinsi dengan angka kematian Covid-19 tertinggi di Indonesia. Presiden menyebut angka kematian pada empat provinsi yang berada di atas enam persen itu berkontribusi atas tingginya angka kematian di level nasional.
Adapun keempat provinsi tersebut, yakni Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
“Kalau kita lihat lebih detail, (angka kematian nasional yang tinggi) disebabkan empat provinsi yang angka kematiannya di atas 6 persen,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas ‘Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional’ di Istana Merdeka, Jakarta.
n jon/SB/Ant/P-4
