BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta agar daerah otonomi di Jabar diperbanyak. Tujuannya agar lebih mudah dalam melayani masyarakat dan mendapatkan dana lebih besar dari pusat.
“Ada ketidakadilan dalam kucuran anggaran dari APBN ke daerah, khususnya ke Jabar. Jabar yang berpenduduk mencapai lebih kurang 50 juta jiwa memperoleh kucuran dana transfer lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Tengah yang berpenduduk 34 juta jiwa, dan Jawa Timur 38 juta jiwa,” kata Ridwan Kamil di acara “Forum Silahturahmi Tokoh Masyarakat Jawa Barat Tahun 2020” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu malam (12/2).
Ia mencontohkan, dana transfer ke kabupaten dan kota tahun 2020 untuk Jabar sebesar 48,3 triliun rupiah. Sedangkan dana transfer untuk Jawa Tengah mencapai 48,8 triliun rupiah, dan Jatim sebesar 54,4 triliun rupiah.
“Ini karena jumlah daerah di Jabar lebih sedikit, yakni hanya 27, jika dibandingkan dengan Jateng 35, dan Jatim 38, hal ini berpengaruh pada besar-kecilnya dana transfer ke daerah. Oleh karenanya Jabar perlu dimekarkan. Sekarang 27, idealnya ada 40 daerah,” jelasnya.
Jumlah desa di Jabar juga lebih sedikit, yakni 5.312 dengan jumlah dana desa 5,9 triliun rupiah, Jateng mempunyai 7.809 desa dan mendapat dana desa sebesar 8,2 triliun rupiah, sedangkan Jatim terdiri dari 7.724 desa memperoleh 7,6 triliun rupiah.
Di Jateng dan Jatim, dana desa sudah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sosial ekonomi, sedangkan di Jabar karena jumlahnya relatif kecil masih difokuskan untuk irigasi dan infrastruktur jalan.
“Padahal jumlah penduduk Jabar ini sekitar 20 persen Indonesia. Ketika momentum Pilpres, Pileg, wilayah Jabar diperebutkan suaranya untuk kepentingan politik. Namun begitu pemilihan usai seakan dilupakan. Anggaran dari pusat ke Jabar itu belum mencerminkan keadilan,” katanya.
Pemprov Jabar sudah mengusulkan 21 daerah otonomi baru (DOB), namun yang sudah memasuki prosedur final ada enam, yakni Garut Selatan, Bekasi Utara, Sukabumi Utara, Cianjur Selatan, Bogor Barat, dan Indramayu Barat.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI utusan Jabar Eni Sumarni menyatakan, pihaknya bersama dengan DPR RI Komisi II sudah menyampaikan aspirasi terkait DOB di Jabar kepada pemerintah pusat. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sampai Presiden RI.
“DOB ini, DPD RI sudah sampai ke Kemendagri yang jawabnya moratorium dengan terbatasnya anggaran. Kita kemudian mendatangi Wapres dan langsung kepada Presiden, karena tidak dapat jawaban yang memuaskan dari Wapres. DPD RI maju ke Presiden. Dan alhamdulillah sudah sampai aspirasi (ke Presiden) dengan Komisi II DPR RI),” kata Eni.
Solusi Daerah
Sementara itu, Wali Kota Banjar Ade Uu Sukaesih mengatakan bahwa DOB bisa menjadi solusi Jabar untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Dia menilai, dengan dukungan anggota DPR RI dan DPD RI, usulan DOB Jabar bisa terwujud.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Defe Yusuf Macan Efendi sepakat bahwa Jabar bisa dimekarkan lagi hingga 40 daerah. Namun hingga kini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium DOB karena faktanya bahwa banyak DOB di luar Jawa yang tidak berkembang.
“Yang paling sulit menurut pengalaman adalah menyamakan persepsi. Kalau persepsi sama insyaallah sikap kita sama, kalau sikap sudah sama insyallah langkah akan sama,” kata Ceu Popong, sesepuh Jabar yang juga mantan anggota DPR RI itu. tgh/AR-3
