in

Kasus Setnov Puncak Hancurnya Lembaga DPR

MEDAN ( Berita ) : Citra lembaga legislative saat ini  berada dalam posisi terendah. Kasus Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov)  terkait dugaan mega korupsi e-KTP, menjadi puncak hancurnya lembaga dewan di mata publik.

“Banyak  contoh lain yang dapat membuktikan lembaga legistlatif baik daerah maupun pusat sedang berada di titik nol,”kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Surya Adinata, kepada Wartawan, Senin (20/11).  Dia  menanggapi citra dewan akibat kasus korupsi melibatkan ketua DPR Setya Novanto.

Murya Adinata,  mengatakan selain kasus korupsi,  banyak kasus  negatif lain yang melibatkan anggota dewan. Krisis kepercayaan terhadap lembaga perwakilan rakyat tidak hanya terjadi di tingkat pusat,tetapi juga di daerah.“Secara jujur harus diakui,perilaku menyimpang anggota dewan, terutama indikasi korupsi dan rendahnya tingkat kehadiran secara fisik, menambah buruknya citra dewan,”sebutnya.

Dia mengatakan, sebagai representasi rakyat, DPR dan DPRD sangat diharapkan mampu menjadi lokomotif untuk membawa negeri ini keluar dari krisis multi dimensional yang sudah berlarut-larut.

Bukan sebaliknya,memberikan tontonan yang tidak baik kepada rakyat. Misalnya korupsi,  skandal mesum, tingkat kehadiran rendah, tidur saat sidang paripurna,jalan-jalan ke luar negeri, menuntut fasilitas, dan banyak lagi.

Begitu buruknya penilaian publik terhadap lembaga legislatif ini disebabkan perilaku dewan itu sendiri. “Persepsi negatif  terhadap lembaga dewan  bukan tanpa dasar. Fakta-fakta yang terkuak satu-persatu tentang perilaku anggota DPR secara terang bederang disaksikan publik.

Dan buruknya citra DPR di mata publik, bukan hal baru,’’ kata Surya. Berbagai kasus korupsi  melibatkan anggota dewan dicatat publik sebagai bagian dari rusaknya etika mereka.

Kasus Ketua DPR RI Setya Novanto, menjadi puncak  menurunya kepercayaan publik terhadap lembaga itu.“Meski tidak semua anggota DPR buruk, tapi kasus demi kasus yang melibatkan dewan membuat publik kian tidak percaya,” ucapnya.

Seperti kasus korupsi  e-KTP yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun dan saat ini hangat dibacarakan publik, juga ditengarai  menyeret  sejumlah nama anggota DPR.

Surya, berharap kasus ketua DPR ini menjadi bahan evaluasi bersama bagi para anggota DPR untuk memperbaiki kinerja dan kebijakan yang diberikan.Serta, semoga ini menjadi bahan instropeksi diri. Sebab, sambungnya, lembaga legislative adalah lembaga terhormat.

Surya Adinata, berharap momentum Pemilu legislative 2019 juga menjadi momentum bagi semua Parpol agar lebih selektif meloloskan Caleg.”Harus ada seleksi terukur,sehingga para Caleg yang akan dipilih rakyat  benar-benar bersih dan dijamin tidak melakukan hal-hal yang dapat mencoreng lembaga dewan,” sebutnya.

Selain itu, menurut Surya,peran rakyat selaku pemilih hak suara harus selektif  memilih Caleg. “Memilih karena pertimbanga kualitas dan moral Caleg,bukan karena faktor yang lain,”sebutnya. (WSP/m49/I)

What do you think?

Written by Julliana Elora

Konsultasi Tahunan RI-Malaysia Di Kuching

Edy Rahmayadi Berhasil Bangun Kepercayaan Parpol