in

Optimalkan Mitigasi Bencana di Sumbar, Kepala BNPB Tinjau Penanganan Abrasi Pantai di Padang

PADANG, METRO
Besarnya potensi bencana di wilayah pesisir Provinsi Sumbar menjadi perhatian serius pemerintah pusat, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Perhatian tersebut diwujudkan dengan bantuan penanganan abrasi di tiga titik pantai di Kota Padang.

Kepala BNPB, Doni Monardo Kamis (15/4) melakukan peninjauan proyek penanganan abrasi Pantai Padang. Dalam kesempatan itu, Doni Monardo mengapresiasi tuntasnya pengerjaan proyek tersebut. Proyek yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB sebesar Rp19 miliar itu diharapkan bermanfaat untuk melindungi masyarakat Kota Padang dari ancaman abrasi. “Masyarakat tidak perlu cemas lagi dengan bencana abrasi,” ujarnya.

Pantai di Kota Padang pernah menjadi kenangan dalam perjalanan hidup Doni Monardo. Doni Monardo mengaku, dirinya pernah menghabiskan masa muda saat duduk di bangku SMP hingga SMA untuk sekadar bersenda gurau di Pantai Padang.

Namun, melihat kondisi Pantai Padang saat ini, Doni Monardo mengaku miris. Wajah pesisir Pantai Padang itu telah banyak berubah. Menurutnya, garis pantai yang menjadi andalan wisata di Kota Padang itu semakin terkikis oleh abrasi laut. “Dulu waktu saya SMP dan SMA ini adalah tempat bermain saya. Masih ada puluhan meter pantainya, sekarang habis sama sekali. Sudah dipasang juga batu grip ke arah laut, tapi ternyata habis setelah 30 tahun,” kenang Doni Monardo.

Melalui kehadirannya kembali ke Pantai Padang itu, Doni Monanrdo ingin memastikan lokasi wisata yang cukup terkenal di Kota Padang mendapatkan perhatian serius. Sehingga, aman dari potensi ancaman abrasi laut dan bencana gempa yang dapat memicu gelombang tsunami dari Samudera Hindia.

Doni Monardo mengaku, dirinya sengaja melihat proyek pembangunan see wall atau batu pemecah ombak di Pantai Padang untuk memastikan bagaimana hasil pengerjaannya. “Kita lihat bersama, pembangunan see wall tersebut sudah tuntas, dengan menggunakan dana DSP yang diluncurkan BNPB sebesar Rp19 miliar. Dana ini untuk penanganan abrasi pantai di tiga lokasi di Kota Padang. Yakni, pantai di kawasan Masjid Al-Hakim, pantai di kawasan Tugu Merpati dan pantai di kawasan Pasir Jambak,” ujarnya.

Kombinasi Infrastruktur dan Vegetasi
Melalui peninjauan hari itu, Doni Monardo tidak hanya memastikan pembangunan sabuk garis pantai (sea wall) bantuan dari Pemerintah Pusat melalui BNPB sudah terlaksana dengan baik. Ia berharap agar penahan abrasi dan tsunami itu juga dikombinasikan dengan infrastruktur lain berbasis vegetasi alami.

“Sea wall yang baru kita saksikan ini adalah bantuan dari Pemerintah Pusat melalui BNPB atas usulan dari Kota Padang dan Pemerintah Sumatera Barat. Kita harapkan tanggul penahan ini berhenti di sini saja,” terang Doni Monardo.

Ia meminta agar Pemprov Sumbar dan Pemko Padang dapat membuat regulasi tentang ekosistem berkelanjutan. Dia meminta, agar penanaman vegetasi, sebagai benteng alami tidak berhenti sebagai kegiatan seremoni saja. “Harus ada peraturan yang bisa membangun ekosistem secara kontinyu secara berlanjut. Tidak bisa hanya menanam lantas dibiarkan,” kata Doni Monardo.

Doni Monardo juga meminta agar kawasan pesisir barat wilayah Provinsi Sumbar itu dapat ditanami beberapa jenis pohon yang memiliki manfaat sebagai peneduh, dan mampu mereduksi ancaman abrasi dan tsunami. Adapun tanamannya seperti, Pinago atau Nyamplung, Waru, Ketapang, Cemara Udang dan Beringin menjadi pilihan yang direkomendasikan Doni Monardo kepada Pemprov Sumbar. “Seluruh kawasan pesisir barat wilayah Sumatera Barat ini bisa ditanami dengan vegetasi yang punya kekuatan yang baik,” jelasnya.

Doni menyakini apabila kombinasi infrastruktur itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka dapat menyelamatkan generasi muda di masa mendatang. “Kalau ini bisa dikembangkan secara bertahap dan berlanjut, maka kita bisa menyelamatkan generasi akan datang,” jelas Doni Monardo.

Doni Monanrdo meminta seluruh komponen baik mulai pemerintah, masyarakat hingga tokoh adat, agar bersama-sama memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga, merawat dan melestarikan apa yang sudah dimulai untuk mitigasi dan mengurangi risiko bencana alam. “Agar bersedia merawat yang ada di sepanjang pantai. Jangan ditebang dan dirusak. Semakin banyak tanaman di pantai, membuat pantai tahan abrasi dan bertambah pasirnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan akan mendorong pemerintah kabupaten dan kota di Sumbar yang memiliki daerah pesisir pantai, untuk melakukan vegetasi pohon tersebut. “Untuk menyelamatkan terjadinya hamparan, faktanya ketika di pantai itu ada pohon, akan mengurangi tekanan energi dari abrasi pantai atau tsunami,” kata Mahyeldi Ansharullah.

Ia menyebutkan pengendalian pohon yang sudah ada nanti akan disepakati bersama, dengan menciptakan regulasi baru. “Ke depan kami mendorong tujuh pemerintah kabupaten dan kota di sepanjang pantai di Sumbar untuk menanam pohon pelindung guna mencegah abrasi,” sebutnya.

Kalaksa BPBD Sumbar, Erman Rahman mengapresiasi kunjungan Kepala BNPB hari itu. Ia berterimakasih, karena Sumbar mendapat perhatian serius BNPB selama ini, terutama dalam penanggulangan setiap bencana. Menurutnya, kedatangan Kepala BNPB merupakan angin segar dalam penanganan bencana. Mengingat Sumbar merupakan marketnya bencana.

“Banyak program kebencanaan yang bisa digaet untuk Sumbar. Untuk itu butuh dukungan semua pihak, sehingga dalam penangulangan bencana, Sumbar tidak menemui kendala,” pungkasnya.

Ia menambahkan, penanganan abrasi pantai di tiga titik pantai di Kota Padang itu merupakan bantuan dari BNPB melalui DSP. Di mana tahun lalu, Gubernur Sumbar periode sebelumnya, Irwan Prayitno bersama Wali Kota Padang waktu itu, Mahyeldi Ansharullah yang sekarang Gubernur, mendatangi Kantor BNPB untuk mengajukan permohonan bantuan penanganan abrasi pantai kepada Kepala BNPB.

Permohonan bantuan tersebut ditindaklanjuti BNPB melalui penggunaan DSP untuk penanganan abrasi di tiga titik tersebut. Erman Rahman berharap, setelah penanganan abrasi di tiga titik ini selesai, diharapkan penanganan pantai yang kritis akibat abrasi di daerah ini dapat berlanjut.

“Kami berharap setelah penanganan abrasi di tiga titik di Padang ini selesai, melalui APBD Sumbar maupun bantuan pemerintah pusat dapat juga mengatasi penanganan abrasi di pantai lainnya yang kritis di Sumbar, meski pun penanganannya dilakukan secara bertahap,” harapnya.

Diakui Erman Rahman, pesisir pantai di Sumbar yang kritis akibat abrasi pantai meliputi, Pantai Air Manis di Kota Padang dan pantai di Pasaman Barat, Padangpariaman, Kota Pariaman, hingga Pesisir Selatan.

Seperti diketahui, Kepala BNPB melakukan kunjungan kerja selama dua hari, yakni 14-15 April. Kunjungan itu membahas sejumlah program penanggulangan kebencanaan di wilayah pesisir, penguatan mitigasi bencana. Termasuk meninjau penanganan abrasi Pantai Padang. Serta rapat kordinasi membahas penanganan Covid-19.

Sebelumnya, Rabu (14/4) kunjungan kerja Doni Monardo menuju Pantai Kata, Kota Pariaman dengan didampingi Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman. Pada kesempatan itu, Doni Monardo menekankan agar pemerintah daerah memiliki strategi mitigasi mumpuni namun tidak berbiaya tinggi. Seperti mencanangkan mitigasi berbasis vegetasi. Metode itu salah satu metode yang bisa diterapkan disamping mitigasi berbasis infrastruktur.

“Kunjungan bersama jajaran BNPB dan BPBD Sumbar ini memantau kesiapan mitigasi bencana di Sumbar. Khususnya berbasis vegetasi seperti, penanaman pohon pinago yang sebelumnya dilakukan Pak Wapres di Pantai Pariaman,” ujarnya saat kunjungan.

Dalam beberapa kali surveynya ke lokasi bencana selama ini, pohon pinago terbukti lebih tahan abrasi dibandingkan jenis lainnya. Ia berharap pemerintah daerah di Sumbar bisa membuat program pembibitan Pinago yang selama ini hanya tumbuh liar saja. “Risiko bencana di Sumbar sangat besar, khususnya wilayah pesisir. Oleh sebab itu mitigasi itu harus dengan kombinasi antara mitigasi berbasis vegetasi dan mitigasi berbasis infrastruktur,” pungkasnya. (fan/adv)

What do you think?

Written by virgo

Sidang Dugaan Korupsi Dana Koperasi, Mantan Manajer KJKS Kelurahan Ajukan Eksespi

Penjelasan Presiden RI terkait Larangan Mudik Tahun 2021, 16 April 2021