Beranda Nasional Pengelolaan Utang Semestinya Ditata Lebih Teratur

Pengelolaan Utang Semestinya Ditata Lebih Teratur

16
0
BERBAGI

» Pemerintah masih berasumsi seolah krisis akibat pandemi Covid-19 segera selesai.

» Dana investor akan mengarah ke negara yang prospek pemulihan ekonominya cepat.

JAKARTA – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 yang didesain ekspansif untuk mendukung kelan­jutan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan memunculkan masalah pada pem­biayaan defisit. Dengan kondisi semua negara kesulitan pembiayaan maka praktis pemberian pinjaman langsung atau Government to Go­vernment tertutup.

Satu-satunya opsi mencari pembiayaan adalah dengan penerbitan obligasi negara atau Surat Berharga Negara (SBN) untuk menutupi defisit yang kembali membengkak 0,2 persen menjadi 5,7 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Defisit tersebut setara dengan 971,165 triliun rupiah yang akan dibiayai dari pener­bitan SBN neto sebesar 1.207,3 triliun.

Masalahnya, untuk penerbitan SBN ke de­pan, pasar sudah mulai jenuh karena kapasi­tasnya yang terbatas, sementara suplai ke pasar global melimpah. Pemerintah RI sendiri lebih banyak berharap pada Bank Indonesia (BI) se­bagai standby buyer dengan menyerap di pasar primer dan pasar sekunder dengan mekanisme burden sharing.

Pakar ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, yang di­minta pendapatnya, Selasa (15/9), mengatakan pemerintah harus berhati-hati membelanjakan APBN karena krisis akibat pandemi Covid-19 diperkirakan masih akan berlangsung lama.

“Meskipun rasio utang terhadap PDB be­lum sampai 60 persen, debt management harus ditata lebih teratur. Kalau dilihat dari postur APBN di 2021, belanja infrastrukturnya sangat besar. Ini menunjukkan pemerintah berasumsi krisis Covid-19 segera selesai,” kata Wibisono.

Sedangkan vaksin sebagai kuncinya baru tahap uji coba. Beberapa faktor yang akan menghambat, seperti virus masih bermutasi, kecukupan stok vaksin, dan kondisi geografis yang terdiri dari kepulauan dan daerah terpen­cil, menyebabkan penuntasan vaksinasi butuh waktu yang lama. Setelah vaksinasi menjang­kau seluruh masyarakat, ekonomi tidak mung­kin langsung pulih, tetap butuh waktu.

“Saran saya jangan terlalu ekspansif dalam belanja infrastruktur, karena kita harus anti­sipasi. Saya setuju tombak kembar kebijakan ekonomi dan kesehatan, tapi tetap kesehatan yang letaknya di atas,” kata Wibisono.

Memicu Inflasi

Sementara itu, Ekonom Universitas Muham­madiyah Yogyakarta (UMY), Ahmad Maruf, me­ngatakan dengan banyaknya supply di pasar keuangan global, mau tidak mau mekanisme pasar yang berlaku. Investor akan menyerap su­rat utang yang menarik, baik itu imbal hasilnya lebih tinggi atau ada potongan harga (diskon).

“Skema burden sharing dengan BI sebagai pembeli siaga itu opsi terakhir dan berlaku da­lam kondisi darurat. Kalau itu tidak terserap, ja­ngan diuber, lebih baik kencangkan ikat ping­gang,” kata Maruf.

Skema burden sharing, jelasnya, idealnya ha­nya berlaku tahun ini, pada 2021 disetop, kalau terus berharap ke BI untuk membiayai, itu sama saja dengan quantitative easing atau mencetak uang yang berpotensi memicu inflasi.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari In­def, Tauhid Ahmad, mengatakan dalam situasi sulit seperti sekarang, mau tidak mau peme­rintah terpaksa mengobral SBN dengan dis­kon dan suku bunga yang tinggi. Sebab, dana investor sekarang akan mencari negara mana yang pemulihan ekonominya lebih cepat dan mampu menangani pandemi.

“Konsekuensinya begitu sehingga sekarang bunga SBN kan tinggi hampir 8 persen, meka­nisme pasar yang menentukan,” kata Tauhid.

Dia pun berharap Bank Indonesia (BI) se­bagai otoritas moneter betul-betul mengambil peran saat pasar meminta imbal hasil yang ti­dak wajar atau memang tidak ada yang me­nyerap SBN, sehingga bank sentral yang jadi pembeli siaga.

BI melalui Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi, Onny Widjanarko, mengumum­kan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2020 tercatat sebesar 409,7 miliar dollar AS, terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan Bank Sentral) sebesar 201,8 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) se­besar 207,9 miliar dollar AS.

“Perkembangan ini disebabkan adanya pe­narikan sebagian komitmen lembaga multi­lateral dan penerbitan Samurai Bonds untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional,” kata Onny. n SB/uyo/E-9