Beranda Nasional Perluas Penggunaan EBT untuk Perbaiki Defisit Migas

Perluas Penggunaan EBT untuk Perbaiki Defisit Migas

57
0
BERBAGI

>> Pengembangan EBT harus didukung kebijakan yang tepat dan berkelanjutan.

>> Langkah-langkah untuk mengurangi impor migas harus dari banyak lini.

JAKARTA – Sejumlah kalangan mengemukakan untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan Indonesia, pemerintah mesti berupaya keras mengatasi penyebab utamanya selama ini, yaitu defisit neraca minyak dan gas (migas).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan defisit migas adalah mendorong kebijakan energi agar semakin mengintensifkan dan memperluas penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang pasokannya sangat melimpah di Tanah Air.

Pakar ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi, mengatakan defisit perdagangan yang terutama disebabkan oleh defisit migas merupakan konsekuensi dari strategi menjadikan migas sebagai modal pembangunan dan bukan sebagai penghasil pendapatan. Hal itu juga terjadi di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.

“Untuk mengatasinya, di sisi energi pemerintah harus semakin mengintensifkan dan memperluas penggunaan energi terbarukan. Pada saat ini terutama adalah Biodiesel 20 persen (B20) menjadi B30, bahkan hingga B100,” jelas dia, ketika dihubungi, Rabu (26/6). Fahmy menambahkan serangkaian program pemerintah untuk mempersempit defisit migas mesti bisa dieksekusi secepatnya.

Sebagai contoh, dengan perluasan penggunaan B20 maka impor akan berkurang dan hilirisasi produk perkebunan sawit akan memutar roda ekonomi di dalam negeri. “Pengembangan energi terbarukan yang lain, seperti energi surya, angin, dan panas bumi juga harus di-support dengan berbagai kebijakan yang tepat dan berkelanjutan,” imbuh dia.

Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan kilang dan Refinery Development Master Plan (RDMP) untuk mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM). “Pelarangan impor solar dan avtur, lalu menggantinya dengan biofuels yang dihasilkan di dalam negeri juga mesti berkelanjutan,” tutur Fahmy.

Dia pun mendukung kebijakan pemerintah untuk memperluas Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) guna menggantikan gas kemasan tabung hijau atau gas melon yang subsidinya bengkak dan tidak tepat sasaran. Ini dinilai akan menurunkan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau gas minyak bumi yang dicairkan.

“Pertamina saat ini juga telah membeli crude oil dari KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) yang biasanya diekspor. Pembelian ini akan menurunkan impor crude oil untuk kebutuhan kilang di dalam negeri. Langkah-langkah untuk mengurangi impor ini memang harus dari banyak lini dan berkesinambungan,” tandas Fahmi.

Sebelumnya dikabarkan, kinerja perdagangan Indonesia dinilai belum menggembirakan. Meskipun neraca perdagangan pada Mei 2019 mencatatkan surplus 210 juta dollar AS, namun secara kumulatif sepanjang Januari–Mei masih membukukan defisit 2,14 miliar dollar AS. Defisit neraca perdagangan dalam lima bulan pertama 2019 itu berasal dari total ekspor 68,46 miliar dollar AS dan impornya sebesar 70,60 miliar dollar AS.

Apabila dilihat lebih dalam, total ekspor migas tercatat 5,34 miliar dollar AS, dan impor migas 9,08 miliar dollar AS sehingga neraca migas defisit 3,74 miliar dollar AS. Sedangkan total ekspor nonmigas sebesar 63,11 miliar dollar AS dan impornya 61,51 miliar dollar AS, sehingga neraca nonmigas surplus 1,60 miliar dollar AS.

Sumber Baru

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Munawar Ismail, mengatakan secara umum terdapat dua cara untuk menekan defisit migas, yaitu mengurangi impor dan menambah ekspor migas. “Untuk pengurangan, cara yang bisa dilakukan adalah pemerintah harus mendorong pemanfataan energi baru dan terbarukan melalui instrumen regulasi, sedangkan peningkatan ekspor dengan jalan eksplorasi sumber-sumber baru,” jelas dia.

Munawar mengakui untuk mengurangi impor migas agak sulit karena terkait kebutuhan energi dalam negeri dan perlu upaya jangka panjang dengan pengembangan energi alternatif, seperti panas bumi, minyak sawit, minyak jarak, dan lainnya. “Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan iklim regulasi yang mendukung pemanfaatan energi terbarukan.

Sebab, selama ini masih banyak masalah yang muncul, misalnya nilai pembelian, masalah lahan untuk tanaman jarak, dan lainnya. Makanya, harus ada insentif untuk energi alternatif,” tukas dia. 

YK/SB/WP