Komisi I DPRD Padang mempertanyakan perjanjian kerjasama (PKS) yang dilakukan pemko dengan Perusda Padang Mandiri Sejahtera (PSM), Senin (29/6/2020).
“Komisi I ingin memastikan apakah dipindahkannya pengelolaan kepada Perusda PSM untuk mengelola sejumlah potensi PAD itu, bisa melebihi apa yang didapatkan oleh OPD yang sebelumnya mengelola aset tersebut,” ujar Ketua Komisi I DPRD Padang, Elly Thrisyanti.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) beberapa waktu lalu diketahui PSM sudah mengelola beberapa kegiatan perekonomian dari OPD-OPD di Kota Padang.
“Seperti pengelolaan objek wisata pantai Airmanis, dan pengelolaan parkir di Pasar Raya Padang,” ujarnya.
Komisi I ingin tahu dan mengkaji regulasi, bentuk-bentuk perjanjian, dan komitmen dari Perusda PSM dalam memberikan PAD maksimal dari kegiatan perekonomian yang dikelola.
Untuk mengetahui perbandingannya, Komisi I juga mengundang Disparbud dan Disdag Padang.
“Seandainya PAD yang didapat PSM sama atau malah lebih rendah dari OPD sebelumnya, untuk apa PKS ini dilanjutkan,” ujarnya.
Terpisah, Dirut PSM Poppy Irawan mengatakan Perusda PSM menjalankan 4 sektor bisnis. Pengelolaan objek wisata pantai Airmanis, parkir di Pasar Raya Padang, distribusi semen curah, dan pengelolaan Trans Padang pada Januari 2021.
Poppy menyebutkan, untuk target yang ingin dicapai dari pengelolaan objek wisata pantai Airmanis minimal Rp2,2 miliar per tahun. Di dalamnya termasuk kontribusi 70 persen kepada Pemko Padang.
“Kemudian ada pajak di dalamnya seperti pajak rekreasi, hiburan, restoran, dan pajak parkir,” ungkapnya.
Lebih lanjut Poppy menjelaskan, langkah dan upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh PSM dalam meningkatkan PAD adalah dengan melakukan promosi seperti digital marketing, pembayaran dilakukan dengan sistem non-tunai, dan juga yang terpenting adalah meningkatkan dan memperbaiki fasilitas di objek wisata tersebut.
“Insyaallah alah setiap bulan atau tahun di objek wisata pantai Airmanis, akan ada sesuatu hal yang baru. Contohnya, pembangunan food court atau pusat jajanan yang lebih modern sehingga pengunjung bisa nyaman liburan di pantai Airmanis,” jelasnya.
Sementara untuk pengelolaan parkir di Pasar Raya Padang, PSM memberikan kontribusi terhadap PAD dengan dua cara yakni melakukan penyewaan lokasi parkir ke Disdag Kota Padang dan membayar pajak parkir sebesar 20 persen dari omzet yang didapatkan.
Poppy mengatakan, jika dikalkulasikan dari dua kontribusi tersebut maka PSM setiap bulan memberikan pendapatan sekitar Rp 12 juta sampai Rp 15 juta untuk pengelolaan parkir di Blok II dan III Pasar Raya Padang.
“Ini sudah berjalan sejak bulan November 2019 lalu. Saat ini kami juga sedang meningkatkan layanan dengan memasang Boom Gate atau alat parkir otomatis dengan sistem terpadu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dengan pemasangan Boom Gate tersebut diharapkan pontensi pendapatan akan meningkat sebesar 300 persen dari potensi pendapatan saat ini.
Diharapkan dengan dukungan dan saran yang disampaikan oleh Komisi I DPRD Kota Padang dan pihak lainnya akan membuat Perusda PSM bisa mengelola potensi perekonomian sehingga memberikan PAD yang maksimal bagi Pemko Padang. (a/hsn)
