DPRD Sumbar terus mencari solusi untuk membantu ekonomi masyarakat. Salah satunya memberikan pinjaman lunak untuk usaha masyarakat melalui APBD Perubahan.
“Insya Allah untuk membantu ekonomi masyarakat yang lumpuh karena pandemi covid-19, kami di provinsi akan mencoba mencari solusinya. Salah satunya memberikan pinjaman lunak kepada masyarakat melalui APBD. Kami akan membahasnya di APBD Perubahan nanti, serta yang lebih penting mencari bagaimana teknisnya,” ujar anggota DPRD Sumbar, H Hidayat SS MH, saat reses di Sekretariat IWO, Kompleks GOR H Agus Salim Padang, yang dihadiri warga sekitar Padangbaru dan wartawan, Senin (29/6/2020).
Menurut Hidayat, ada anggaran Belanja Langsung pada APBD Sumbar 2020 sebesar Rp1,7 triliun. Dana itu setidaknya bisa dialokasikan untuk pemulihan usaha ekonomi masyarakat yang terdampak corona.
“Setidaknya Rp1,2 triliun bisa ditarik untuk mengatasi masalah ekonomi masyarakat. Namun tentunya hal itu berhubungan dengan kenyamanan pihak eksekutif,” ujarnya.
Memanfaatkan Masa Istirahat Sidang Kedua Tahun 2020, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar itu memang menjemput aspirasi langsung ke masyarakat melalui kegiatan.
Kegiatan reses juga merupakan salah satu fungsi pengawasan. “Banyak aspirasi yang kami tampung. Masalah Bantuan Lansung Tunai (BLT), PPDB Online, yang nanti akan dikaji secara kelembagaan di Gedung Rakyat,” ujar Hidayat.
Sekretaris IWO Sumbar Erwandi TH yang memandu kegiatan itu mengatakan, mendukung program positif Hidayat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kita akan mendukung semua kegiatan Pak Hidayat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya dalam memperjuangkan pendidikan dan perekonomian masyarakat,” tambah Erwandi.
Dipertegas oleh akademisi Unand, Ilham Aldelano Azre SIP MA bahwa aspirasi masyarakat amat perlu diperjuangkan, agar tidak terjadi gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat.
“Apa yang dilakukan Bang Hidayat perlu diapresiasi, karena ini merupakan sebuah jalan perjuangan dalam hal penganggaran maupun regulasi yang bakal mengikutinya nanti,” ulas Azre yang mengenakan kemeja kotak-kotak.
Ditambahkannya, dengan turun dan bertemu berbagai pihak, Hidayat akan tahu kalau saat ini Kota Padang juga sedang bermasalah dalam BLT, karena salah perhitungan.
“Kalau Hidayat bisa memperjuangkan BLT Provinsi, maka ia juga berkewajiban mendorong agar Kota Padang juga melakukan hal yang sama,” tambah Azre lagi. (hsn)
