Nasionalisme itu yang Paling Penting Keadilan
Akhir-akhir ini, isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) mudah menyebar di masyarakat. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), ini bukan hanya karena situasi politik yang menghangat saat Pilkada saja. Tapi, pemantik utamanya adalah ketimpangan sosial.
Rasio Gini yang menjadi ukuran ketimpangan pun sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Kepada tim Jawa Pos (Grup Padang Ekspres) yang mewawancarainya Kamis (22/12) lalu, JK mengungkapkan agenda besar pemerintah untuk meredam ketimpangan yang kian menganga, terutama dalam bidang kepemilikan lahan. Berikut petikan wawancaranya.
Saat ini, isu SARA mudah merebak di media sosial dan kehidupan sehari-hari. Ada juga kecenderungan meningkatnya fundamentalisme dalam beragama. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Keadilan. (berhenti sejenak sambil menghela nafas). Saat ini, kami sedang pikirkan berbagai macam cara untuk bikin suatu kebijakan ekonomi yang baru untuk memperbaiki keadilan itu. Karena pincang sekali. Ada yang bilang satu persen (penduduk) menguasai 50 persen aset nasional. Di situ akar masalahnya.
Dan kebetulan, perbedaan itu beda pendapatan, beda suku, berbeda agama lagi. Itu yang akan memperparah.
Bapak termasuk yang paling kencang menyoroti tingginya ketimpangan. Saat ini, Rasio Gini kita masih di angka 0,397. Bagaimana menurut Bapak?
(angka) Rasio Gini itu hanya (dihitung) berdasarkan konsumsi. Kalau berdasarkan pendapatan, lebih parah lagi, maka harus segera diperbaiki.
Apa saja instrumen untuk menekan ketimpangan ini? Apakah misalnya dengan alokasi APBN?
Bukan hanya APBN. Tapi juga kesempatan, semangat, kemauan harus didorong semua. APBN itu kan terbatas. Sekarang kita harus mendorong spirit masyarakat untuk berusaha.
Juga menyangkut aturan-aturan di pusat dan di daerah, harus diperbaiki. Katakanlah, jangan seenaknya satu orang punya tanah ribuan hektare. Tapi, orang lain tidak punya apa-apa. Di Surabaya contohnya, paling yang punya ribuan hektare lahan hanya beberapa perusahaan saja.
Prinsip keadilan yang Bapak sampaikan tadi sepertinya akan membawa perubahan besar. Misalnya, dalam pembatasan kepemilikan tanah. Bagaimana konkretnya?
Saat ini sedang dirumuskan antara lain dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Bagaimana mengatur agar tidak terjadi masalah seperti itu. Satu orang menguasai ribuan hektare. Kemudian ada juga yang mengambil dari (lahan milik) desa.
Ini juga ada pengaruh Pilkada sebenarnya. Waktu Pilkada, orang (calon kepala daerah, Red) mencari sponsor. Begitu menang, maka (sponsornya) meminta konsesi-konsesi. Minta tanah, lahan, atau izin. Tanah mungkin dia kan bisa beli sendiri.
Tapi juga izin penguasaan sampai sawah-sawah. Jadi harus ada aturan-aturan jelas. Tidak boleh (sawah milik desa) ini dijual. Harus pertahankan.
Apakah akan ada aturan berapa batasan luas kepemilikan lahan oleh seseorang?
Pokoknya sekarang lagi dirumuskanlah teman-teman kita. Bagaimana ini sebaiknya agar tidak terjadi ketimpangan dan agar adil. (Ketimpangan) ini bahaya untuk jangka panjang. Bukan hanya yang membeli, tapi juga yang menjual (lahan) juga harus menyadarinya.
Ada pula kecenderungan lahan pertanian makin tergerus untuk permukiman. Bagaimana tanggapan Bapak?
Iya, karena itu (produksi pangan) harus dikejar dengan peningkatan produktivitas. Lahan habis kira-kira 1,5 persen per tahun. Jadi produktifitas harus dinaikan lebih dari itu. Karena penduduk bertambah 1,5 persen, lahan berkurang 1,5 persen, jadi (total berkurang) 3 persen.
Karena itu produksi lahan harus naik minimal lima persen pertahun agar kita bisa survive terus. Lima persen itu tidak banyak sebenarnya.
Kalau produksi beras 5 juta ton. Kalau (produktivitas) dinaikkan jadi 5,2 atau 5,5 juta ton, itu secara teknologi sangat bisa. Dengan bibit yang baik, pupuk yang baik. Pupuk sih sudah berlebihan. Tapi dengan cara-cara yang baik, dengan rehabilitasi pengairan, itu bisa dicapai.
Bagaimana dengan minat masyarakat yang sekarang semakin enggan menjadi petani?
Pasti itu. Di mana-mana minat itu (turun), maka diganti dengan mekanisasi. Karena itu dibagi-bagi alat tani yang banyak, traktor, dan lain-lain.
Agustus lalu, Bapak melontarkan otokritik lugas, bahwa 71 tahun merdeka Indonesia baru bisa memenuhi kebutuhan sandang, sedangkan pangan dan papan belum merata. Apa strategi untuk pemerataannya?
Pertama, kita harus tingkatkan produktivitas. Itu kuncinya. Sebab, kita tidak kekurangan lahan. Kita hanya ketinggalan dari segi produktivitas. Contohnya beras saja.
Di negara lain (produksinya) sudah bisa 7-8 ton per hektare, sedangkan kita masih berkisar 5 ton per hektare. Apalagi, kita juga harus memperbaiki data-data produksi pertanian kita. Data yang ada harus direvisi yang betul lah.
Itu sebabnya Bapak sering mengkritik data produksi pangan kita?
Masih jauh (validitasnya). Menurut saya, produksi beras kita itu tidak lebih dari 50 juta ton (per tahun). Bukan 77 ton atau 78 ton disampaikan BPS (Badan Pusat Statistik). Itu kan surveinya.
Peningkatan produksi pangan berarti fokus ke teknologi pertanian?
Iya. Misalnya, sangat penting sekali bibit yang baik. Tidak hanya padi, bawang, jagung, sapi, tingkat produktivitasnya harus diperbaiki. Karena kita tidak mungkin menambah lahan terlalu banyak. Sebab kalau tambah lahan, berarti butuh pengairan, butuh lagi sisa hutan yang dibabat terus kan.
Bagaimana dengan program food estate di Papua?
Food estate itu tidak akan bisa. Di Indonesia kan tidak pernah jalan itu food estate. Khususnya beras. Kenapa? Karena beras itu dikontrol harganya oleh pemerintah. Memang ada tidak adilnya. Harga kopi atau sawit naik, makin senang orang.
Nah, begitu harga beras naik, semua orang marah. Jadi, bagaimana Anda bisa bikin food estate. Terkecuali ada subsidi besar-besaran lagi, itu baru bisa food estate.
Terkait pemerataan papan, pemerintah punya inisiatif Program Sejuta Rumah Rakyat. Bagaimana evaluasinya?
Itu sebenarnya berjalan terus. Karena itu sejak dulu saya rencanakan seribu tower di Jakarta dan Surabaya. Dan itu kini tinggal pelaksanaanya saja. Karena itu otonomi urusan daerah.
Kita pernah panggil semua wali kota siap-siap lahan, kita bangunkan rumah susun. Karena tidak mungkin lagi Anda kembangkan rumah biasa. Lahannya terbatas malah nanti ambil semua sawah. Jadi, semua harus rumah susun.
Kalau soal dana, bisa dicari, apakah pinjam di World Bank atau di mana, mau semua. Kesulitannya daerah kadang-kadang tidak bisa siapkan lahannya. Pembebasan lahan memang sulit.
Apa karena lahan yang tersedia (untuk rusun) jauh dari yang akan dipindah?
Sebenarnya tidak perlu dipindah. Konsepnya bebasin di sini, bangun bertingkat. Jadi yang boleh dibangun 30 persen, 70 persen sisa lahan untuk fasilitas umum. Hanya itu caranya seperti di Singapura, di Bangkok, apalagi di China.
Saat ini, Surabaya atau Malang belum begitu padat. Tapi, dalam sepuluh tahun kedepan bisa sangat padat. Namun, belum ada effort yang benar-benar terlihat dari pemda untuk membangun superblok untuk masyarakat kurang mampu. Bagaimana tanggapan pemerintah pusat?
Sebenarnya kan kita sudah subsidi (untuk masyarakat kurang mampu). Jadi kredit perumahan sudah disubsidi dan ada skema untuk membayarkan uang mukanya.
Kesulitannya itu kan di pemda yang harus siapkan lahannya dan juga membangun. Menteri PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sudah membangun banyak. Selama ada lahan, kita siap bangun.
Terkait isu nasionalisme. Pengajarannya kurang, misal di mata pelajaran sekolah. Selain itu, radio atau televisi juga tidak lagi seperti dulu yang sering memperdengarkan lagu-lagu kebangsaan. Bagaimana menurut Bapak?
Nasionalisme itu banyak unsurnya, tidak hanya menyanyi. Bukan hanya Indonesia Raya, bukan hanya soal bendera. Kita juga tidak bisa kembali seperti dulu dengan doktrin-doktrin.
Dulu setiap orang ikut P4, (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), tapi begitu ekonomi jatuh, protes juga semua orang, Soeharto jatuh. Jadi bukan hanya itu, tapi, keseluruhan termasuk kemajuan, keadilan. Nasionalisme itu, selalu unsur yang paling penting adalah keadilan. Itu kuncinya.
Sekarang ini ada sekolah tertentu yang tidak mengajarkan kewarganegaraan. Apa itu berpengaruh?
Saya kira tidak juga. Dia mengajarkan bukan hanya khusus. Tapi masuk dalam macam-macam mata pelajaran. Apakah masuk sejarah. Apakah masuk di pelajaran yang lain. Tidak seratus persen (dalam bentuk mata pelajaran kewarganegaraan).
Kita juga tahu mata pelajaran di sekolah dulu terlalu banyak mata pelajaran pesanan. Kalau menterinya suka koperasi, ada pelajaran koperasi. Kalau menterinya suka sejarah, ada sejarah kebangsaan. Ada macam-macam P4. Akhirnya mata pelajaran kita hampir 20 jenis. Padahal, di negara lain hanya 8. Akhirnya bingung lah anak-anak kita.
Terkait Pilkada 2017 nanti, situasi politik saat ini sudah menghangat. Bagaimana Bapak melihat ancaman naiknya tensi politik saat Pilkada Februari (2017) nanti?
Pengalaman kita selama ini Pilkada sudah sangat soft. Soft arti kata dibandingkan dengan zaman dulu. Tidak ada baliho-baliho, tidak ada lagi iklan di televisi yang bertubi-tubi. Jadi sangat soft. Kemudian pengalaman tahun lalu, dari 204 pilkada tidak ada apa-apa. Aman-aman saja.
Bagaimana dengan situasi politik di Jakarta yang lebih panas?
Di Jakarta lain lagi, bukan masalah pilkadanya. Kalau kita hubungkan dengan demo besar-besaran, itu kaitannya dengan dugaan penistaan agama. Itu karena omongan Ahok. Jadi, ada pilkada atau tidak ada pilkada, akan tetap seperti itu kan (demo).
Atau karena ada pilkada, maka situasi makin panas?
Ya pasti ada hubungannya juga dengan itu. Tapi pilkada di mana-mana aman-aman saja. Kenapa aman? Karena tidak ada poros politik. Misal di satu kota, partai ABCD berkoalisi. Tapi di kota lain, bisa jadi koalisinya partai ABFG. Jadi ndak ada yang satu koalisi yang tetap. Gabung-gabungan di mana-mana.
Tidak ada ideologis lagi. Karena itu tidak pernah ada apa-apa di pilkada. Yang terjadi tahun lalu hanya konflik setelah perhitungan, itu hanya terjadi di Kalimantan Utara.
Selain itu, yang kampanye juga calon-calon itu sendiri. Partai politik tidak ada yang benar-benar berkampanye. Jadi begitu dia teken (mengusung calon kada), sudah begitu dilepas saja (calonnya), terserah kalian lah, silahkan berangkat sendiri. Umumnya begitu. Jadi, pilkada kita relatif lebih aman. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
