in

2017, Pemprov Bangun Empat Pelabuhan

Naharuddin

Unggul di bidang maritim. Ini salah satu visi almarhum HM Sani dan H Nurdin Basirun (Sanur). Impian ini mulai diwujudkan Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun tahun 2017 ini.

Dompak – Sesuai perencanaan pembangunan di APBD Pemprov Kepri 2017, sektor maritim dapat porsi besar. Ada empat pembangunan pelabuhan di Kepri yang akan dibangun yakni di Bintan, Natuna, Lingga dan Tanjungpinang.

Pada prinsipnya, semua sektor diperhatikan. Tapi ada sektor khusus dan penting dalam mewujudkan Kepri unggul di bidang maritim. Maritim itu bukan hanya pembangunan sektor perikanan atau kelautan.

Juga yang bersentuhan dengan kemaritiman. Seperti pembangunan infrastruktur pelabuhan.

”Oleh karena itu, tahun anggaran 2017 ini ada beberapa pembangunan infrastruktur pelabuhan di Pinang, Bintan Utara, Lingga dan Natuna,” ujar Naharuddin MTP, Kepala Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepri, kemarin.

Anggaran untuk membangun empat pelabuhan ini sekitar Rp 200 miliar. Bahkan bisa lebih. Adapun pelabuhan yang akan dibangun yakni di Tanjunguban, pelabuhan bongkar muat.

Kemudian, pelabuhan bongkar muat Pelantar I dan II Tanjungpinang. Pelabuhan penumpang di Pulau Berhala Lingga dan memperpanjang dermaga Pelabuhan Penagi Natuna untuk bongkar muat.

Pelabuhan Pulau Berhala sudah lama diminta masyarakat. Sedangkan pelabuhan Pelantar I dan II dibangun untuk memperlancar arus keluar masuk barang ke Tanjungpinang. Di Tanjunguban, pelabuhan penumpang sudah ada, sehingga yang diperlukan pelabuhan bongkar muat.

Pelabuhan yang di Penagi Natuna belum memadai. Dermaganya terlalu pendek. Sehingga harus diperpanjang agar kapal yang sandar bisa banyak dan alat bongkar muat bisa masuk. Kemudian, dibangun juga gudang di sana.

”Dengan demikian, maka sembako bisa lancar masuknya. Kebutuhan masyarakat pun bisa terpenuhi terutama saat musim angin utara yang menyebabkan gelombang tinggi,” paparnya.

Saat musim utara, gelombang laut di daerah Natuna dan Anambas sangat tinggi, bisa mencapai 5 meter. Sehingga banyak kapal yang takut ke sana. Hanya kapal besar yang berani masuk. Jika pelabuhan sudah bagus, maka kapal besar bisa singgah dan melakukan bongkar muat.

Soal pembangunan jalan, tetap dilakukan di semua kabupaten/kota di Kepri.

”Karena kita punya jalan di 7 kabupaten/kota. Tetap ada pembangunannya tahun depan,” bebernya.

Status jalan, kata dia, ada tiga yakni: jalan pemerintah pusat yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum melalui satuan kerja (satker)-nya di daerah, jalan provinsi yang ditangani provinsi dan jalan kabupaten/kota.

Pak N, panggilan akrab Naharuddin meminta masyarakat untuk melaporkan apabila ada jalan yang rusak. Jangan dibiarkan sampai rusak parah baru dilaporkan. Karena masyarakat juga yang susah nantinya.

Misalnya, apabila jalan nasional yang rusak, akan disampaikan ke Satker. Apabila jalan provinsi yang rusak, agar tim dari provinsi turun ke lapangan melihat kondisinya dan menghitung berapa anggaran perbaikan.

”Kalau memang overlay, akan kita lakukan. Kalau jalan berlubang, mungkin bisa ditambal sulam. Yang penting, masyarakat jangan susah,” jelas Pak N.

Sedangkan jalan kabupaten/kota adalah jalan pemukiman atau gang maupun perumahan. Ini perlu dipahami masyarakat agar tempat pengaduannya tepat.

Sektor maritim tetap berlanjut seperti pemberian bantuan alat tangkap ikan untuk nelayan, mesin ketinting, pelatihan, termasuk bantuan dan pengembangan budidaya ikan.

Program ini juga bagian dari pengentasan kemiskinan. Masyarakat tak mampu dibantu alat tangkap ikan agar bisa melaut dan mendapatkan sumber pencaharian yang lebih baik lagi.
Renovasi Rumah Sakit Lingga
Sektor kesehatan juga mendapat perhatian serius dari gubernur. Perlahan-lahan rumah sakit dibenahi dari segi infrastruktur dan kelengkapan alat medisnya.

Gubernur juga menekankan agar pelayanan ke masyarakat terus ditingkatkan dan harus meningkat.

Tahun ini, rumah sakit di Dabosingkep Lingga mendapat kucuran dana Rp 9 miliar untuk merenovasi rumah sakit tersebut. Harapannya, rumah sakit semakin bagus dan pelayanannya juga demikian.

Kemudian, Pemprov Kepri juga menyediakan dokter keluarga khusus daerah pulau yang jaraknya jauh dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit maupun puskesmas.

Pemprov sendiri menganggarkan gaji Rp 8 juta hingga Rp 10 juta per orang untuk dokter keluarga. Semakin jauh tempat tugasnya, semakin besar gajinya yakni Rp 10 juta.

Kalau dia bertugas di kecamatan, maka gajinya diberikan Rp 8 juta per bulan. Dokter keluarga ini akan memudahkan masyarakat pulau mendapatkan pengobatan dan pencerahan tentang kesehatan.

Bangun Sekolah Baru
Pemprov Kepri makin gencar membangun sekolah terlebih ketika wewenang SMA sederajat sudah diambil alih provinsi terhitung, 1 Januari 2017 lalu.

Tahun 2017 ini, pemprov rencananya akan membangun beberapa unit sekolah baru untuk SMA sederajat.

”Kalau tidak salah enam atau sembilan. Angka pastinya Dinas Pendidikan yang lebih tahu,” bebernya.

Pembangunan sekolah itu untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur sekolah. Sehingga siswa tidak menumpuk di satu sekolah dan memudahkan masyarakat mendapatkan sekolah dekat rumahnya.

Akan ada juga pelatihan untuk guru dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik. Dengan demikian, siswa yang diluluskan pun makin berkualitas. Intinya meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Kepri.

Tahun ini, untuk pertama kali Gubernur Nurdin Basirun menyusun anggaran pembangunan sejak dilantik, 12 Februari 2016 lalu. Anggaran yang dijalankan tahun 2016 merupakan perencanaan Penjabat Gubernur Kepri sebelumnya yakni, Nuryanto.

Saat ini, APBD Pemprov Kepri belum disahkan. Kamis (12/1) besok, rencananya dilakukan penandatanganan nota kesepahaman KUA-PPAS Pemprov dengan DPRD Kepri.

Namun diharapkan sebelum Januari ini berlalu, APBD Kepri 2017 sudah disahkan. Demikian juga dengan pelantikan dan pengukuhan pejabat pemprov. Sehingga, APBD yang disahkan itu bisa dijalankan pejabat yang sudah dilantik.

Tahun ini, ada beberapa perubahan Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Pemprov Kepri. Seperti Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat, munculnya Pemadam Kebakaran yang menyatu di Satpol PP.

Pemekaran Dinas Pendapatan Daerah dan ada beberapa biro dan dinas yang hilang.(MARTUNAS)

What do you think?

Written by virgo

Sekolah Terapkan Kawasan Bebas Rokok

BNN Dorong Tembakau Gorila Masuk UU Narkotika