Pelanggan PLN yang berhak menerima subsidi listrik daya 900 VA menyusut. Kalau sebelumnya disebut ada 4,1 juta yang tetap mendapat bantuan pemerintah, kini menjadi 2,89 juta pelanggan saja. Penyusutan itu karena banyak pelanggan yang tidak ditemukan oleh tim BUMN listrik itu.
Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun mengatakan sudah melakukan pencocokan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Memang, sebelumnya sempat ditemukan 4,1 juta dari 22 juta pelanggan 900 VA yang dinyatakan berhak menerima subsidi.
Tetapi, dari pencocokan data lebih lanjut, yang dipastikan tetap mendapat subsidi mulai 1 Januari 2017 baru 2,89 juta pelanggan. Sisanya, belum jelas dalam artian bisa tidak mendapat subsidi lagi karena posisinya saat ini tidak jelas. “Yang sudah pasti segitu, sisanya kalau lapor bisa dapat,” katanya kepada Jawa Pos (Grup Padang Ekspres), Sabtu (19/11).
Benny lantas menguraikan lebih detil soal status posisi yang tidak jelas itu. Misalnya, data dari TNP2K ada orang miskin bernama Fulan dengan alamat Jalan Sudirman. Setelah didatangi tim PLN, ternyata tidak ada yang bernama Fulan. Tetangga juga mengkonfirmasi bahwa nama itu tidak ada.
Dari data PLN, ada 196 ribu pelanggan yang posisinya seperti itu. Lantas, 534 ribu pelanggan ternyata sudah tidak lagi menggunakan listrik berdaya 900 VA, dan sebanyak 513 ribu rumah tangga bukan sebagai pelanggan listrik PLN. “Kami menunggu mereka lapor,” tuturnya.
Kalau sampai akhir Desember tidak ada pelaporan, maka pelanggan yang statusnya tidak jelas tarif dasar listriknya akan naik. Seperti diketahui, warga dipastikan tidak mendapat subsidi, tarif listriknya naik dalam tiga periode mulai Januari. Pada Juli 2017, tarifnya akan sama dengan 1.300 VA ke atas.
“Bisa lapor lewat telepon ke 123, datang ke kantor PLN, atau lapor ke kelurahan,” imbuh Benny. Setelah laporan itu, PLN kembali melakukan pengecekan apakah berhak menerima subsidi atau tidak. Kalau saat ini belum bisa melapor, aduan bisa dilakukan setelah kenaikan tarif mulai berlaku pada 1 Januari 2017.
Sisa waktu hingga 1 Januari 2017 akan dilakukan PLN untuk melakukan sosialisasi. Berbagai media massa digunakan perusahaan pelat merah itu untuk menyampaikan program subsidi tepat sasaran. Termasuk, berdialog dengan para opinion leader, hingga pejabat di level kecamatan dan kelurahan.
“Supaya kalau ada protes, tahu aduannya bisa disampaikan ke siapa,” terangnya.
Dia juga menegaskan, pencabutan subsidi pada 2017 hanya untuk daya 900 VA. Sedangkan 450 VA, hingga kini belum ada pembicaraan dengan PLN meski berbagai opsi supaya subsidi bisa tepat sasaran bermunculan.
Meski demikian, PLN berharap agar subsidi 450 VA bisa disampaikan dengan mekanisme langsung ke masyarakat. Tidak lagi berupa subsidi produk seperti yang saat ini berlaku. Jadi, seperti pembelian beras miskin yang menurutnya lebih tepat sasaran daripada listrik.
Berdasar Permen ESDM 28/2016, pencabutan subsidi 900 VA dilakukan dengan kenaikan tarif secara bertahap. Dengan asumsi tarif keekonomian sama dengan November yakni 1.461 per kWh, pada Januari 2017 tarif 900 VA yang sebelumya Rp 605 per kWh naik jadi Rp 791 per kWh.
Kenaikan terjadi lagi pada Maret 2017 menjadi Rp 1.034 per kWh, dan terakhir pada Mei 2017 jadi sekitar Rp 1.352 per kWh. Pada Juli, tarifnya sudah mengikuti pola adjustment yang ditnetukan oleh inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan harga minyak Indonesia.
Benny menambahkan, rata-rata pemakaian listrik pelanggan 900 VA mencapai 124 kWh per bulan. Kalau subsidi dicabut, disebutnya ada kenaikan tagihan sebesar Rp 110 ribu. “Sekarang tagihannya rata-rata Rp 74 ribu per bulan. Nanti, bisa sekitar Rp 180 ribu,” urainya.
Sementara, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menyebutkan, pencabutan subsidi diperlukan untuk membangun infrastruktur listrik di tempat lain.
Seperti diektahui, rasio elektrifikasi Indonesia baru 89,5 persen. Tertinggal dibangin Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang sudah lebih dari 98 persen. Dia menyebut, dana yang tersimpan dari program subsidi tepat sasaran bisa digunakan untuk melistriki 7 juta rumah tangga yang belum mendapat akses listrik.
Dia menyebut akumulasi dana untuk menyebarkan listrik akan bertambah banyak setelah penvabutan subsidi berjalan. “Semata-mata untuk menolong saudara kita yang belum mendapat listrik,” terangnya.
Menurutnya, tugas pemerintah untuk melistriki Indonesia ke depan makin berat karena yang belum mendapat pasokan ada di daerah remote. Pembangunan infrastrukturnya susah karena umumnya tidak ada akses jalan.
“Targetnya, rasio elektrifikasi sebesar 97 persen pada 2019. Dalam tiga tahun harus bertambah 7,5 persen,” terangnya. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
