300 Lebih Anggota DPRD Terjerat Kasus Korupsi!! Ini Kata KPK!!

Suap dan gratifikasi merupakan kasus tertinggi yang menjerat kepala daerah dan anggota DPRD di Indonesia. Untuk itu kasus tersebut menjadi perhatian serius Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Ketua KPK RI, Firli Bahuri saat Seminar dan lokakarya (Semiloka) bersama DPRD Sumbar di Gedung DPRD Sumbar, Senin (20/6).

Berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak korupsi yang menjadi perhatian, dari seribu lebih kasus yang ditangani KPK, suap dan gratifikasi merupakan yang tertinggi, dalam jenis kriminal tersebut.

“Dalam hal ini, hendaknya kamar legislatif, eksekutif dan yudikatif terbebas dari praktik korupsi, sehingga upaya mewujudkan cita-cita bangsa bisa terlaksana dengan  baik,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, hingga saat ini, KPK telah menangani 1.389 kasus korupsi, 300 lebih yang terjerat adalah anggota DPRD, 22 diantaranya adalah kepala daerah. Selain itu pihaknya, tidak hanya menangani kasus kalangan penyelenggara pemerintahan, namun juga pihak swasta.

Bicara di depan Ketua DPRD se-Sumbar, Firli meminta anggota dewan bersih dari korupsi.
Sebagai lembaga yang diisi oleh intelektual partai politik DPRD harus andil mewujudkan cita-cita bangsa.

Salah satunya meningkatkannya kesejahteraan umum, ada sejumlah indikator yang mempengaruhi itu, yaitu menciptakan komposisi APBD yang mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah.

“Secara kinerja DPRD mesti berpedoman pada angka statistik, jika komposisi APBD tidak menurunkan angka kemiskinan maka lembaga legislatif yang andil dalam penyusunan rancangan keuangan daerah bisa dibilang gagal,” terangnya.

Firli menambahkan, dalam memajukan kesejahteraan umum harus dilihat dari beberapa indikator, diantaranya menekan peningkatan angka kemiskinan, menambah income per kapita dan memperkecil angka kematian ibu.

“Yang pasti keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan umum ya tidak adanya terjadi kasus korupsi di seluruh kalangan yang ada,” tambahnya.

Lebih jauh disampaikannya, dengan semiloka ini diharapkan menjadi upaya preventif untuk memperkecil ruang lingkup terjadinya praktik korupsi. Meningkatkan semangat kebangsaan anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan penting ditingkatkan. Serta agar fungsi pengawasan lembaga ini berjalan optimal.

“Dalam pola demokrasi, adanya transparansi dan akuntabilitas, nilai-nilai itu merupakan peninggalan pendiri bangsa dan bisa memperkecil terjadinya praktik korupsi,” katanya.

Sementara itu, DPRD Sumbar menegaskan agar seluruh unsur pemerintahan berkontribusi dalam mengawasi dan mencegah terjadinya praktik korupsi.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar Supardi. Ia mengatakan dalam mencegah dan menekan korupsi, seluruh unsur harus ikut andil mengawasi dan tidak bisa bergantung kepada penegak hukum saja.

Korupsi dapat berdampak besar terhadap keberlanjutan penyelenggaraan negara juga kehidupan masyarakat, sebab korupsi merupakan kejahatan extraordinary. Sehingga, dalam hal ini korupsi juga harus ditangani secara extraordinary dan sesuai dengan jenis kriminalnya.

“Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, kita DPRD tentu memiliki peran dan ruang yang cukup besar berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan korupsi. Untuk itu butuh koordinasi yang optimal dengan DPRD kabupaten/kota dalam memperkuat kerja dan fungsi lembaga,” terangnya.

Dengan adanya kegiatan semiloka tersebut ia berharap seluruh pimpinan dan anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota mampu mengetahui area rawan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dapat memberikan solusi untuk mencegah dan mengantisipasinya.

“Dengan pencerahan yang diberikan oleh ketua KPK, diharapkan semua bisa mengetahui bagaimana upaya penguatan lembaga DPRD agar berfungsi optimal melakukan tindakan preventif dalam pencegahan kejahatan korupsi,” lanjutnya.(cr4)