Pemerintah dan PT Freeport Indonesia saat ini tengah berunding untuk menyelesaikan polemik kontrak perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Jika menemui jalan buntu, PT Freeport akan membawa masalah ini ke pengadilan arbitrase internasional.
Presiden Joko Widodo menegaskan tidak gentar terhadap PT Freeport Indonesia. Dia memastikan akan mengambil sikap tegas jika Freeport memang tidak bisa diajak berunding.
“Kalau memang sulit musyawarah dan sulit diajak untuk berunding saya akan bersikap,” ujarnya di Jakarta. Saat ini, Presiden Jokowi telah memercayakan perundingan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Presiden berharap negosiasi selama 120 hari ini bisa mencapai solusi yang saling menguntungkan.
“Ini kan masih menteri masih memproses berunding dengan Freeport. Dicarikan solusi yang win-win. Kita ingin itu. Kan ini urusan bisnis jadi oleh sebab itu saya serahkan kepada menteri,” tuturnya. Sejumlah masyarakat Papua telah menyuarakan agar Freeport angkat kaki dari Indonesia khususnya tanah mereka. Freeport dinilai tidak memberikan manfaat untuk masyarakat lokal. Berikut sejumlah alasan mengapa Freeport harus cabut dari Papua.
Suku Papua merasa diinjak Freeport laiknya binatang
lensaterkini.web.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hari ini menerima perwakilan dari Suku Amune dan Suku Kamoro untuk mendengarkan aspirasi mereka yang terkena dampak dari polemik PT Freeport Indonesia. Salah satu perwakilan dari Suku Kamoro, Simson, mengadu bahwa selama Freeport beroperasi tanah Papua telah hancur.
“Kami, masyarakat adat, seperti binatang, diinjak-injak. Padahal, yang punya tanah kami ini. Kami sudah kasih kepada negara, kepada Freeport. Kami justru tidak diperhatikan,” ujarnya di gedung Kementerian ESDM, Jakarta.
Dia menegaskan setiap perundingan baik oleh pemerintah terdahulu maupun PT Freeport tidak pernah mengikutsertakan suku asli Papua. “Kami masyarakat adat sangat menyesal sekali dengan apa yang terjadi. Kami di daerah yang terkena dampak langsung. Di atas gunung sudah terlalu banyak lubang-lubang. Mungkin mukjizat saja yang bisa mengembalikan. Dan kami di hadapan hamparan tailing (limbah tambang) yang sudah sangat meluas. Tidak bisa dikembalikan oleh siapapun,” tegasnya.
Freeport cemarkan alam Papua
Ketua Lembaga Adat Suku Amungme (LEMASA), Odizeus Beanal, mengatakan pemerintah harus berunding untuk menyelesaikan dampak lingkungan dan tatanan simbol budaya Papua yang rusak akibat keberadaan PT Freeport Indonesia.
Odizeus mengungkapkan masyarakat Papua kerap dikecam dan dicap sebagai separatis serta dikejar-kejar dan dianiaya. “Kami dianggap tidak ada. Pemerintah harus bertanggung jawab. Tempat kami berkebun, mencari nafkah, sudah tercemar,” katanya.
Freeport tak sejahterakan rakyat Papua
lensaterkini.web.id – Perwakilan suku Amungme Papua, Damaris membeberkan tentang operasional Freeport di Tanah Papua yang sama sekali tidak mensejahterakan masyarakat. Menurutnya, Suku Amungme dan Kamoro selama ini menjadi korban pencemaran lingkungan sampai memakan korban jiwa.
“Freeport hadir sejak 1961 sampai dengan 1996 itu ada kerusuhan besar-besaran. Bahkan nyawa-pun menjadi taruhan,” katanya di Kementerian ESDM.
Setiap ada permasalahan, Freeport selalu mengeluarkan dana hibah. Namun dana itu hanya sebagai dana bantuan. “Namun dana itu hanya bantuan. Dana 1 persen juga tak hanya untuk dua suku, itu untuk semuanya. Dan kami ini adalah korban yang kena dampak. Kalau bisa Bapak Menteri turun melihat langsung. Semua hancur-hancuran,” tegasnya.
Melihat fakta ini, dengan tegas dia meminta agar pemerintah segera menutup PT Freeport karena hanya menyengsarakan rakyat papua. “Apa yang kami dapat 1 persen, itu menjadi pertikaian antar suku. Kami datang ke sini, kami (minta) tutup Freeport.”
17 Gunung hilang berkat Freeport
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng meminta pemerintah Jokowi-JK untuk mengelola sendiri tambang emas di Papua. PT Freeport Indonesia selama ini menurutnya tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Papua.
Menurut Eltimus, Freeport telah membabat habis 17 gunung di Papua, namun warga Papua tidak merasakan dampaknya.
“Kalau dari pemerintah, kami mau Freeport itu tutup, sudah habis 17 gunung, kami kasih tahu saja Freeport tutup kalau negara miliki perusahaan ya kelola sendiri saja,” katanya di Jakarta.
