ACEHTREND.CO,Banda Aceh – Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh DR. Munawar A Djalil, MA, mengatakan upaya menekan berkembangnya pelanggaran syariat Islam dan perilaku menyimpang termasuk Lesbian, Gay, Biseksual, dan Trans Gender (LGBT) di Aceh dilakukan melalui upaya pencegahan (Preventif).
“Dinas Syariat Islam dalam hal ini melakukan upaya preventif atau pencegahan dengan menggunakan payung hukum yang ada seperti Qanun jinayat agar masyarakat muslim yang ada di Aceh bisa menghindari diri dari perbuatan yang melanggar hukum,” ujar Munawar kepada AceHTrend, (31/1/2018) di kantor Dinas Syariat Islam Aceh, Jeulingke,Banda Aceh.
Kepada aceHTrend Munawar Jalil mengungkapkan, bahwa apa yang mereka lakukan terkait pencegahan dan sosialisasi itu merupakan rancangan besar atau grand design terkait penerapan syariat Islam yang sudah mereka susun, termasuk masalah pencegahan LGBT.
“Apabila hari ini ada upaya pembinaan terhadap LGBT seperti yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH di provinsi dan Kabupaten/Kota, semuanya mengarah kepada upaya preventif. Supaya mereka tidak melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam yang diatur dalam Qanun Jinayah,” ujar Munawar.
Qanun Jinayah sendiri mengatur tentang perbuatan hukum, kalau secara sah dan meyakinkan mereka terbukti melakukan perbuatan hukum baru mereka akan dikenai sanksi berdasarkan qanun jinayah tersebut.
“Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pihak keamanan di Aceh Utara. Apa yang terjadi di Aceh Utara lebih pada pencegahan dan pembinaan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) saya kira itu tidak benar, justru pembinaan tersebut untuk memartabatkan mereka kembali sebagai manusia yang sebenarnya,” ujar Munawar.
Pembinaan tersebut menurut Munawar diharapkan agar mereka bisa menjadi laki-laki sebenarnya bagi yang berjenis kelamin laki – laki, dan perempuan yang sebenarnya bagi yang berjenis kelamin perempuan. Dalam arti mereka bisa kembali kepada jati diri yang asli. Untuk itu DSI Aceh tetap mendukung yang dilakukan Satpol PP dan WH tersebut sebagai upaya pembinaan supaya tidak melakukan perbuatan hukum yang tidak baik.
“Kami sendiri tidak punya datanya berapa orang yang sudah dibina mungkin bisa ditanyakan ke satpol PP atau WH kalau dinas syariat Islam hanya mengurus masalah sosialisasi saja,” kata Munawar.
Munawar juga mengatakan pihaknya selama ini memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat terutama sekolah – sekolah di seluruh Aceh. Hal tersebut mereka lakukan setiap tahun, supaya semua orang tahu bahwa Islam itu bukan hanya mengatur tentang hukuman. Karena dalam syariah Islam juga diatur bagaimana mencegah manusia melakukan perbuatan yang tidak baik.
Selama mengadakan sosialisasi DSI membagikan bahan sosialisasi dalam bentuk modul untuk menjadi rujukan bagi guru pada Masa Orientasi Sekolah (MOS). Untuk mengoptimalkan pelaksanaannya, DSI mengadakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Aceh baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/kota.
Saat aceHTrend menanyakan apakah perlu ada qanun baru yang lebih khusus terkait LGBT, Munawar mengatakan. “Pembuatan qanun baru dalam konteks pembinaan mungkin ya, yang paling perlu usaha pencegahan. Maksud saya kalaupun ke depan ada qanun baru atau revisi qanun mungkin lebih dalam kontek perbuatan hukum, kalau mereka terbukti melakukan perbuatan itu maka dilakukan penindakan dan hukuman sesuai dengan hukum yang sudah ada,” ujar Munawar.
DSI sebenarnya sudah menyiapkan draft tentang qanun keluarga dan telah selesai mereka bahas di tingkat DSI.
“Sudah kami kirimkan rancangan qanun tersebut ke pihak legislatif. Walaupun bukan qanun yang diprioritaskan tapi dia masuk di prioritas cadangan. Tahun ini masuk dalam pembahasan dan DSI meminta dukungan dari semua pihak termasuk dari media agar mendorong supaya qanun keluarga ini masuk kepada prioritas,” katanya.
Komentar
