Akses menuju objek wisata Sarasah tujuh tingkat tidak memadai dan rusak parah. Jika musim hujan, jalan menuju objek wisata yang terletak di Jorong Landai, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat itu berlumpur dan digenangi air.
Masrika, 28 tahun, warga Nagari Harau menuturkan jika musim hujan, karena melihat kondisi jalan seperti itu, pengunjung tidak berani melewatinya.
“Tak ada yang berani untuk berwisata ke sana, karena akses jalan nggak bagus, semoga ke depan pemerintah lebih memperhatikan kondisi kami di sini,” katanya, Jumat, (2/9).
Nagari Harau memiliki tiga air terjun, yaitu Air Terjun Aia Malanca, Aka Barayun, dan Sarasah Murai Tujuh Tingkat. Sementara akses menuju Air Terjun Tujuh Tingkat sejauh 2 kilometer dari kantor Wali Nagari Harau. Namun sekitar 1 kilometer jalan itu rusak parah.
Iwan, 35, pedagang di objek wisata Air Terjun Tujuh Tingkat mengatakan, sebenarnya pedagang di lokasi air terjun itu sudah melakukan iuran setiap sepekan sekali untuk memperbaiki jalan tersebut.
“Untuk hal ini, saya mau saja iuran membeli kerikil untuk menimbun jalan-jalan yang terlalu parah,” katanya Jumat akhir pekan ini.
Menurut Iwan, bila hujan tiba biasanya hanya satu-dua orang saja yang berkunjung. Hal itu mengakibatkan Iwan terkadang dalam sehari berpendapatan hanya Rp 10 ribu. Padahal jika cuaca cerah atau saat liburan, dirinya bisa berpendapatan Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu.
Iwan mengatakan, tamu yang berkunjung ke objek wisata Air Terjun Tujuh Tingkat tidak hanya warga Kabupaten Limapuluh Kota, tetapi juga wisatawan dari daerah lain, bahkan wisatawan mancanegara.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Limapuluh Kota, Desri mengatakan, akan terus membenahi objek wisata Lembah Harau sebagai salah satu objek wisata yang dikelola pemerintah daerah.
Sementara untuk ratusan objek wisata yang ada di masing-masing nagari, agar bisa disiasati pembangunannya menggunakan dana desa.
“Bagi nagari yang memiliki objek wisata agar bisa terus dikembangkan dengan baik. Masyarakat bisa menghibahkan objek wisata ke pemerintah nagari, kemudian menganggarkan melalui Dana Desa (DD). Sehingga bisa dibangun sarana pendukungnya untuk optimalisasi potensinya,” jelas Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
Terkait pembangunan jalan, jika jalan tersebut merupakan jalan kabupaten, tentunya menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.
Hanya saja seperti dikatakan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Limapuluh Kota, Rilza Hanif menyebutkan, panjang jalan kabupaten 1.100 kilometer dengan 235 ruas sesuai SK Bupati sebelumnya, yang ter SK bupati.
“Ini belum termasuk jalan lingkung, jalan nagari atau jalan permukiman. Memang hanya 56 persen saja dari 1.100 kilometer tersebut yang kondisinya mantap secara teknis,” terang Kadis PUPR, Rilza Hanif.
Ditambahkan Kadis PUPR, kondisi mantap secara teknis itu terus dinaikkan setiap tahunnya. Namun di sisi lain, kualitas jalan juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Sehingga butuh penanganan juga setiap tahun dan jumlahnya menurut data PUPR jumlahnya meningkat dan penanganannya juga merata dibandingkan tahun sebelumnya.
Data Dinas PUPR Kabupaten Limapuluh Kota menyatakan, total Belanja Modal untuk kegiatan fisik tahun 2022 sebesar Rp 116,5 miliar dengan rincian Rp 69,3 miliar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Rp 57,99 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menyinggung soal bagaimana sinergitas pembangunan jalan dengan program unggulan pariwisata Limapuluh Kota, Kadis PUPR menyebutkan, tetap koordinasi dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora).
“Tapi kami berharap Disparpora ada master plan kepariwisataan skop kabupaten atau skop wilayah khusus,” harap Hanif. (fdl)
