Analisis dampak lalu lintas (andalalin) Kota Palembang sejak beberapa tahun belakangan sudah terabaikan. Akibatnya sistem transportasi massal yang ada saat ini tidak mampu mengurangi kemacetan.
Langkah positif Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menghadirkan light rail transit (LRT) sebagai angkutan massal di Kota Palembang dinilai belum sepenuhnya direspon secara sistem oleh Pemerintah Kota Palembang.
Jangankan menciptakan sistem, angkutan masal Transmusi pun hingga kini tidak berdampak signifikan mengurangi kepadatan lalu lintas.
“Bukan Transmusi yang salah, tetapi sistem yang dikelola ini yang tidak dijalankan sesuai dengan fungsinya. Banyak bangunan maupun rumah toko (ruko) di pinggir jalan raya, yang tidak memperhatikan andalalin (analisis dampak lalulintas), bahkan melanggar tata ruang, dan ini diabaikan sejak lama,” kata Bakal Calon Walikota Palembang Syaidina Ali, Kamis (23/2), saat diskusi terbatas BeritaPagi bertema ‘Pemimpin Seperti Apakah yang Dibutuhkan Palembang?’
Syaidina mengklaim, banyak yang harus dibenahi di Kota Palembang ini. Perlu keberanian yang positif siapa pun nantinya ke depan yang akan memimpin Kota Palembang. Tidak hanya berani dalam mengambil keputusan, namun juga berani menerapkan kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat, di atas kepentingan lainnya termasuk kepentingan politik.
“Membenahi sistem transportasi di Kota Palembang ini tidak bisa dengan menyiapkan kendaraan saja, tidak hanya dengan memperbanyak angkutan lalu operasional, perlu banyak hal yang harus dikaji dalam perencanaan lalu lintas. Perlu studi dan tidak bisa asal menerapkan, maka itu semua pihak harus dilibatkan termasuk akademisi yang ahli dibidangnya,” katanya.
Untuk memberikan kenyamanan transportasi kepada masyarakat, Saidina mengakui jika pemimpin Kota Palembang harus memulai dari birokrasi pemerintahan itu sendiri. Kepala satuan kerja perangkat derah (SKPD) adalah orang yang paham di bidangnya. Tidak bisa sistem tunjuk karena kedekatan, ataupun dinasti politik kekeluargaan.
“Jika tidak bisa bekerja maka harus mundur, masing-masing pejabat harus bisa bersaing dengan keahlian yang dimilikinya, dan ini ada studi dan latar belakang pendidikannya. Mereka yang tidak paham dengan bidangnya, biasanya menyuruh orang lain, karena tidak paham, bawahan bahkan bisa menipu pimpinannya, karena tidak paham,” kata dia.
Saidina juga menyinggung tentang ketidaksiapan Pemerintah Kota Palembang menyambut LRT. Hingga saat ini pun sepengetahuannya, belum ada sistem yang memadai yang dibuat oleh Pemerintah Kota Palembang, agar masyarakat nantinya bisa memanfaatkan angkutan massal ini, sehingga konekting dengan transportasi yang ada saat ini.
Bahkan Syaidina berani mengatakan, sistem yang dijalankan untuk Transmusi saja saat ini masih di luar dari harapan sebuah kota yang maju. “Palembang ini sudah mendapatkan berkah yang tidak sedikit dibanding daerah lain, dana pusat yang masuk ke Palembang ini sangat luar biasa, bahkan untuk transportasi. Jika kota ini dikelola sesuai dengan keperuntukannya, Palembang saat ini sudah maju pesat, bahkan menuju Asian Games saja, infrastuktur yang dibangun triliunan rupiah. Tidak mudah momen ini terjadi di sebuah daerah, dan ini yang harus dimanfaatkan ke depan oleh Walikota berikutnya,” jelas dia.
Sementara itu, Direktur Megister Manajemen Universitas Tridinanti Palembang Prof Dr H Sulbahri Madjir, SE, MM mengatakan, secara manajemen, walikota Palembang nantinya terlebih dahulu harus bisa memenej lingkungannya, bawahannya agar bisa bekerja sesuai dengan tupoksi dan kemampuannya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan bahkan pengawasan dan evaluasi, semua harus terstruktur.
“Saya merasakannya sendiri, ada suatu pembiaran yang terjadi saat ini, contohnya saja bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan tata ruang dan ini dampaknya luar biasa, hari ini mobil dijual di tanah lapang, beberapa waktu berikutnya sudah ada atapnya, lalu dibangung dindingnya, tak lama lagi ada rolling door-nya, lalu dibangun tanpa sesuai dengan perizinan, ini yang saat ini dibiarkan dan menyebabkan kemacetan,” katanya.
Dia mengatakan, fungsi pengawasan ini harus dibangun mulai dari bagian dari pemerintahan terendah seperti lurah, ada yang mengawasi dan fungsi pengawasan harus tegas, tidak ada tebang pilih, ataukah itu teman politik. Sistem ini harus dibuat secara terstruktur dan benar.
“Angkutan masal ini harus didorong dengan sistem yang memadai, seperti Transmusi harus memiliki halte yang sesuai bukan hanya dari bentuk dan kenyamanannya saja, namun konekting dengan angkutan lainya, sudah harus terintegrasi dengan benar, bahkan termasuk sistem manajemennya itu sendiri,” katanya.
Dia mengatakan, ada sekitar 1,8 juta penduduk Kota Palembang di malam hari, siang harinya dari berbagai daerah masuk ke Kota Palembang, tidak bisa dibayangkan jika jam sibuk, kepadatan kendaraan yang masuk Kota Palembang. “Pemimpin yang berani itu bukan berarti dia kuat ataukah tidak takut kepada semua orang, namun dia bekerja sesuai dengan kompetensi dan foksi yang benar, sehingga keputusan yang diambil sudah sesuai dengan aturan yang ada,” tukas dia.#ren
