Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan untuk meneruskan program Minyak Goreng Curah Rakyat. Program ini diharapkan bisa membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau.
“Kami meminta agar mendag yang baru untuk tetap komitmen melaksanakan program minyak goreng rakyat di mana program itu sudah berjalan dengan target 10 ribu pengecer di seluruh Indonesia,” ujar Andre kepada wartawan, Rabu (22/6/2022).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini merupakan pihak yang sebelumnya mengusulkan program ini ke Mendag Lutfi. Namun program ini belum sempat lama berjalan karena ada reshuffle kabinet.
“Sebelumnya kami meminta Pak Mendag yang lama yakni Pak Lutfi untuk bisa memastikan pengecer migor curah, migor rakyat ini di setiap pasar, sehingga masyarakat bisa mengakses dengan mudah ketersediaan minyak goreng curah. Dan Pak Lutfi menyanggupinya tapi beliau keburu kena reshufle,” kata Andre.
Secara umum, Ketua DPD Gerindra Sumbar ini juga mendorong agar Mendag Zulhas bisa segera melakukan gebrakan hingga mampu menyelesaikan persoalan minyak goreng.
“Kami minta mendag yang baru Pak Zul tetap komitmen bisa lanjutkan program itu dan sebulan ke depan bisa mengurai persoalan minyak goreng yang dibutuhkan oleh rakyat dengan harga migor Rp 14 ribu sudah bisa dinikmati oleh rakyat,” kata Andre.
Sebelumnya, Andre mengatakan penambahan jumlah pengecer minyak goreng curah perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat bisa menikmati minyak goreng murah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp14.000.
“Tiga pengecer per pasar. Kami Fraksi Gerindra meminta itu Pak. Sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi mengakses minyak goreng curah. Masyarakat bisa menikmati minyak goreng curah,” kata Andre dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR pada 8 Juni 2022.
Andre berharap, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan bisa konsisten mengawal ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng curah untuk rakyat seharga Rp14.000. Terlebih, berdasarkan pemaparan Direktur Utama PTPN III Mohammad Abdul Ghani pada saat rapat dengan Komisi VI, bahwa modal minyak goreng kemasan bisa di bawah Rp10.000. Karenanya, Andre juga mendorong para pengusaha dan pemilik pabrik minyak goreng bisa mengikuti HET yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami telah mengundang Dirut PTPN III Pak Mohammad Ghani. Ia menjelaskan kepada kami di ruang rapat ini, kalau kebun punya sendiri, pabrik CPO punya sendiri, pabrik minyak gorengnya milik sendiri, modal minyak goreng dalam kemasan itu bisa di bawah Rp10.000.
Sementara pemerintah menetapkan HET Rp14.000 hanya untuk minyak goreng curah. Harusnya para pengusaha dan oligarki itu mampu men-deliver ke Rp14.000,” kata Andre. (*)
