Anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade yang dipindahtugaskan sementara waktu ke Komisi V DPR-RI menyampaikan aspirasi dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Aspirasi itu terkait mangkraknya pembangunan jaringan irigasi Lubuk Buaya, di Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan (Pesel).
“Ada aspirasi dari masyarakat Pesisir Selatan terkait irigasi Lubuk Buaya 3.300 hektare di Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan yang mangkrak sejak 2015,” kata Andre dalam rapat kerja antara Komisi V DPR-RI dengan Menteri PUPR di Gedung DPR-RI, Senayan, Senin (28/11) lalu. Hari itu, sementara Andre pindah tugas ke Komisi V dan saat ini telah kembali ke Komisi VI.
Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat ini menjelaskan bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2012 sudah sempat dibangun konstruksinya dengan menghabiskan biaya sebesar Rp60 miliar lalu ditambah lagi Rp10 miliar namun saat ini proyek jaringan irigasi tersebut mangkrak dan terjadi kerusakan dimana-mana.
“Dan harapan kami aspirasi dari masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan ini bisa dieksekusi sehingga jaringan irigasi di Air Haji ini bisa diperbaiki dan bisa dipergunakan. Karena sejak awal dibangun tidak pernah dipergunakan. Penyelesaian proyek ini harus terus didorong, karena bisa mengairi 3.500 ribu hektare sawah di Punggasan dan Air Haji,” jelas Andre.
Tak hanya menyampaikan aspirasi dari Kabupaten Pesisir Selatan, Andre juga membawa aspirasi dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat terkait bantuan bagi korban gempa yang terjadi di daerah tersebut beberapa waktu lalu.
Bahwa, lanjut Andre, saat ini masih banyak korban gempa yang mengalami rumah rusak sedang dan ringan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Sedangkan rumah rusak berat sudah mendapatkan penggantian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp50 juta.
“Lalu ada aspirasi dari Bupati Pasaman terkait gempa Pasaman dan Pasaman Barat yang sudah dibantu dana BNPB untuk rumah rusak berat sebesar Rp50 juta. Tapi masih banyak rumah yang rusak sedang yang belum dibantu perbaikannya di Pasaman maupun di Pasaman Barat,” imbuhnya.
Karena itu Andre berharap agar pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk dapat membantu para korban gempa di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat yang rumahnya mengalami rusak sedang dan ringan. Apalagi, Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat sudah mengirimkan surat untuk Kementerian PUPR terkait hal tersebut.
“Pihak pemerintah Pasaman dan Pasaman Barat sudah bersurat ke kementerian PUPR, harapannya agar ini bisa dieksekusi oleh Kementerian PUPR,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini. (*)
