BP/DUDY OSKANDAR
Anggota Komisi I DPRD Sumsel Kartak Sas saat meluapkan kekesalannya dalam penanganan Covid-19 di Sumsel dalam disela-sela acara Komisi I DPRD Sumsel membagikan Alat Perlindungan Diri (APD) yaitu baju hazmat untuk empat rumah sakit di kota Palembang yaitu Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit dr AK Gani, Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit Islam Siti Khodijah di ruang rapat komisi I DPRD Sumsel, Jumat (5/6).
Palembang, BP
Sejumlah anggota Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) naik pitam (marah) lantaran sudah tiga bulan berjalan realisasi anggaran covid-19 yang jumlahnya Rp120 Miliar yang diambil juga dengan memotong anggaran perjalanan dinas DPRD Sumsel Rp70 miliar dan dari anggaran Rp50 miliar dari pihak eksekutif hanya terealisasi Rp38 Miliar.
Hal ini terungkap disela-sela acara Komisi I DPRD Sumsel membagikan Alat Perlindungan Diri (APD) yaitu baju hazmat untuk empat rumah sakit di kota Palembang yaitu Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit dr AK Gani, Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit Islam Siti Khodijah di ruang rapat komisi I DPRD Sumsel, Jumat (5/6).
Dari penjelasan empat rumah sakit tersebut mereka sedikit mendapatkan bantuan APD dari Provinsi Sumsel sedangkan jumlah pasien banyak.
Amarah pertama datang dari anggota Komisi I DPRD Sumsel Kartak Sas menilai pemerintah daerah takut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena kalau terjadi PSBB terpaksa duit anggaran ini untuk membeli beras untuk masyarakat tidak untuk proyek.
“ Sampai sekarang Rp120 miliar, duit kami Rp70 miliar, duit eksekutif Cuma Rp50 miliar sampai sekarang belum habis, karena itu dalam paripurna saya bilang tolong cepat PSBB, karena kita ada undang-undangnya boleh dipakai untuk kesehatan, untuk di bagi kepada masyarakat, harus pakai duit APBD di potong, proyek tidak penting di potong,” kata dengan nada tinggi.
Kartak mengakui pihaknya marah kepada pemprov Sumsel kenapa anggaran Covid-19 hanya dianggarkan Rp120 miliar mestinya harus diperbesar kalau bisa sampai 10 triliun untuk masyarakat dan kesehatan masyarakat.
“ Sekarang Rp120 M masak rumah sakit dapat 10, 20 APD, gilo mambang itu, ibu bapak harus ketahui Rp120 M itu yang buat bansos cuma Rp8 miliar, BNPB Rp8 koma M dan Rp103 M itu Dinkes, makanya si Lesty ( Kadinkes Sumsel) kalau ditelepon tidak pernah ngangkat, apa dokter nian, apo perawat apo kepala Dinkes bae, kami hanya mau bertanya , ibu Lesty kalau kurang ngomong dengan kami, kalau ibu Lesty di marah Gubernur besok di pecat, kalau kami katek yang mecat,” katanya.
Politisi PKB ini mengaku tahu penggunaan anggaran Covid-19 untuk Sumsel bukan dari Gubernur dan Kepala Dinas Kesehatan Sumsel tapi dari pihak Inspektorat soal anggaran Covid-19 Sumsel ini.
“ Kenyataannya bapak ibu, cuma dapat 10 APD, kami kasih ini , ini kasih contoh ini duit pribadi bukan duit nenek monyang, maksud aku, besok-besok pak Juanda kepalangan kito ngomongnya ini semarahan dengan kita ini sudah kurang bagus dengan eksekutif, kepalangan semarahan, besok tambahi anggaran untuk masyarakat, jangankan untuk masyarakat Lahat , Empat Lawang di Palembang itu per RT diminta 50 buah paket sembako, dapat 10 sampai 20 sembako, makanya RT banyak mau di gebuki orang, kenapa orang miskin tidak di kasih,” katanya.
Dia meminta kepada pihak rumah sakit untuk ikut mengawasi uang Covid-19 di Sumsel ini.
Rp120 miliar ini , 8 miliar cuma untuk beli beras masyarakat , nah ini kemarin kami ngomong tolong proyek tidak penting dipangkas 50 persen untuk masyarakat.
Hal senada dikemukakan anggota Komisi I DPRD Sumsel , Juanda Hanafiah, dirinya melihat rumah sakit Bhayangkara jumlah tempat tidurnya 50 buah yang dirawat juga banyak tetapi bantuan APD dari provinsi hanya 65 pcs totalnya dan sisanya dari mana.
“ Karena satu pasien itu berapa banyak butuh APD, kalau Cuma 65 dari mana ini dapatnya, kalau tidak ini akan kita bawa, saya juga setuju dengan pak kartak, kedepan kita harus mempersoalkan ini kepada eksekutif,” katanya.
Kemudian kemarin dirinya ikut rapat yang hadir juga pihak eksekutif dan pihaknya mendapatkan informasi.
“ Sekarang baru kita sadar, informasi kemarin, karena 103 miliar itu anggaran untuk Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk membeli APD segala macam, sudah jalan tiga bulan yang terealisasi cuma Rp38 miliar, gila ini, bahaya yang luar biasa begini, kenapa tidak serius, malah masih ada sisanya banyak sekali,” kata politisi PAN ini.
Selain itu Sumsel ini mendapatkan sangsi karena menganggarkan dana covid-19 sangat kecil harusnya dianggarkan sesuai SKB yaitu Mendagri, Menkeu harus 50 persen, Sumsel hanya menganggarkannya kecil.
“ Kalau itu kurang dari 50 persen maka DAU dari pusat itu akan dikurangi, oleh karena itu dalam rapat kemarin sudah disampaikan eksekutif tahap kedua ini akan dianggarkan Rp200 miliar ,” katanya.
Kedepan pihaknya akan mengawal lebih ketat supaya ini bisa berjalan.
“ Ada Rp200 miliar , hitung-hitung Rp200 miliar juga kurang 50persen mungkin ada tahap ketiga, yang perlu barang kali bapak ibu kritis dikit, lapor dengan pimpinan kita, kita akan bantu untuk bapak ibu,” katanya.
Hal senada dikemukakan Sekretaris Komisi I DPRD Sumsel H Chairul S Matdiah mengaku Kadinkes Sumsel kini susah di hubungi.
“Rp103 miliar ditanya di banggar untuk apa saja dana itu tidak tahu, “ katanya.
Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Sumsel Antoni Yuzar menilai kritikan yang sampaikan tadi sesuai tupoksinya.
“ Ini PR dari pak Kartak, namanya parlemen itu harus berbicara , harus kritis, harus memperjuangkan untuk parlemen, itu maksudnya,” kata politisi partai Demokrat ini.#osk
Poto:
