Pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas, juga penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) mengorbankan banyak proyek yang digadang-gadang kepala daerah.
Tanjungpinang – Untuk Kepri, setidaknya ada tiga mega proyek yang sifat anggarannya multiyears, ditunda alias dihentikan pembangunannya tahun ini. Tiga proyek itu yakni pelabuhan Dompak Tanjungpinang yang dibangun sejak 2009.
Lalu, ada proyek pelabuhan Tanjungmocco Tanjugpinang dan pembangunan jalan layang di Simpang Kabil Batam. Ketiga proyek pembangunan ini, mangkrak pembangunannya karena anggaran yang seharusnya dialokasikan dari pusat dibatalkan.
Kepala Kanwil Dirjend Perbendaharaan Provinsi Kepri, Didyk Choiroel mengatakan, untuk pelabuhan Dompak Tanjungpinang, seharusnya anggaran yang dialokasikan tahun ini sekitar Rp 16 juta. Sedangkan, pelabuhan Free Trade Zone (FTZ) Tanjungmocco yang nantinya bakal digunakan untuk pelabuhan bongkar muat barang juga mangkrak.
Padahal, anggaran yang dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan ini jumlahnya lebih besar dari anggaran untuk pelabuhan Dompak. Jumlahnya sekitar Rp 20 miliar.
Tak kalah besarnya, anggaran pembangunan jalan layang Simpang Kabil di Batam. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar. Hanya, alokasi anggaran itu dibatalkan. Dibatalkannya semua anggaran itu, tidak lain karena dampak dari pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian.
Tahun ini, Kepri memang tidak melakukan pembangunan. Hanya, ditargetkan selesai adalah jembatan I Dompak, yang diharapkan Oktober 2016 ini rampung.
Koordinator Riau Corruption Watch (RCW) Mulkansyah mengatakan, asalan banyak proyek yang dihentikan dari pusat karena pemangkasan anggaran.
Namun, dia mengatakan, banyak sekali proyek yang ragu mau dibangun, mungkin karena masih ada rasa takut. Padahal, saat ini proyek yang dibangun harus didampingi penegak hukum.
”Kan, dari awal sebelum pelaksanaan pembangunan itu, mereka PPTK maupun PPATK sudah diberikan pendampingan dari kejaksaan, jadi sangat naif, jika sudah dianggarkan lalu tidak bisa dilaksanakan, karena alasan anggaran pas-pasan,” tegas Mulkansyah kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (2/9) kemarin.
Kenapa RCW menilai pembangunan di Kepri gagal dan bisa dibilang punya nilai buruk dibandingkan pembangunan daerah lainnya? Tolak ukurnya, berkaca pada pembangunan Jembatan Dompak, progres pembangunan Monumen Bahasa di Pulau Penyengat, serta pembangunan sarana dan prasarana gedung pemerintahan di kawasan Dompak.
”Sudah triliunan anggaran dikucurkan untuk perencanaan dan pembangunan mega poyek ini, namun nyatanya, dengan mata terbuka masyarakat bisa menilai, progres pembangunan masih amburadul, bahkan seperti progres pembangunan di kawasan Dompak itu, hanya baru berhasil 30 persen,” bebernya.
Ini barometernya, pembangunan di Ibu Kota Provinsi Kepri itu gagal, serta pejabat dan rekanannya takut menjalankan, lantaran nanti akan berdampak diciduk aparat penegak hukum, karena alasan, anggaran terbatas.
”Bukan alasan anggaran terbatas. Bisa dipastikan untuk pembangunan dan progres ini, sudah dianggarkan bahkan sebagiannya, sudah pun dikucurkan,” katanya.
Hanya saja saat pelaksanaan ada yang gagal, bahkan pejabatnya takut membangun, lantaran takut menjadi temuan. ”Sekali lagi saya tekankan, tidak perlu takut,” tukasnya. (suhardi)
