Ketua PMI, Nevi Safaruddin beberapa waktu lalu.(DISKOMINFO LIMAPULUH KOTA UNTUK PADEK)
Berada di daerah rawan bencana, PMI Kabupaten Limapuluh Kota harus lebih aktif dan progresif. Bahkan jika dibutuhkan, perlu dilakukan pembentukan PMI di tingkat Kecamatan. Sehingga perannya saat dibutuhkan masyarakat bisa lebih cepat memberikan respons.
Hal itu mencuat saat Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Limapuluh Kota menggelar Musyawarah Kerja Tahun 2023 di aula Dinas Kesehatan, Jumat (29/12) lalu.
Kegiatan itu diselenggarakan sekaligus sebagai evaluasi kerja selama tahun 2023, dan merumuskan rencana kerja tahun 2024.
Musyawarah Kerja PMI Kabupaten Limapuluh Kota dipimpin langsung Ketua PMI, Nevi Safaruddin, dan diikuti pengurus, Kepala Markas serta staf.
Guna mempertajam rumusan kegiatan untuk tahun 2024, PMI Limapuluh Kota juga mengundang narasumber dari PMI Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini dihadiri oleh Hidayatul Irwan.
Dalam sambutannya Nevi Safaruddin menyampaikan output dari Musyawarah Kerja ini disamping melakukan evaluasi kegiatan tahun 2023, juga diharapkan tersusunnya agenda kegiatan wajib selama tahun 2024 nanti yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam meringankan beban mereka.
Selanjutnya Nevi Safaruddin menyampaikan, Kabupaten Limapuluh Kota adalah salah satu kabupaten yang rawan bencana di Sumatera Barat. Ini dapat dilihat, dalam dua minggu terakhir.
Kabupaten Limapuluh Kota didera bencana alam berupa banjir, tanah longsor, serta jalan amblas yang menyebabkan terganggunya akses jalan dari Sumatera Barat ke Riau dan begitu juga sebaliknya.
Mengingat kondisi alam Kabupaten Limapuluh Kota ini, maka peran PMI harus benar-benar bisa dirasakan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena bencana.
Kemudian dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat akan darah, PMI harus dapat menjawab tantangan ini, bagaimana ketersediaan stok darah yang memadai bagi mereka yang membutuhkan.
Hidayatul Irwan selaku narasumber pada Musyawarah Kerja tersebut menyampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan program kerja pada tahun 2024, guna penguatan PMI Kabupaten Limapuluh Kota ke depan.
Membangun fondasi organisasi merupakan hal pertama yang menjadi perhatian, bentuk konkretnya yaitu dengan membentuk PMI di tingkat kecamatan.
Ini dilakukan guna menyikapi wilayah Limapuluh Kota yang sangat luas. Dengan membentuk PMI di tingkat kecamatan, nantinya akan membantu dan merupakan perpanjangan tangan PMI Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dayat melanjutkan, keberadaan relawan menjadi perhatian berikutnya, karena perangkat organisasi dalam melakukan pelayanan adalah relawan, untuk memenuhi kebutuhan relawan tersebut perlu dilakukan rekrutmen terbuka bagi calon relawan.
Setelah rekrutmen dilakukan, langkah berikutnya adalah membekali melalui pelatihan Korps Sukarela (KSR) dasar. Terakhir Dayat menyampaikan yang menjadi prioritas adalah untuk Palang Merah Remaja (PMR).
Untuk PMR ini perlu dilakukan pelatihan bagi guru yang menjadi pembina PMR, baik PMR tingkat Muda maupun PMR tingkat Madya. Output-nya, Pembina PMR yang sudah dilatih, akan membentuk PMR di sekolah masing-masing. (fdl)
