JAKARTA (Berita) Pengurus Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit (APPKSI) dibawah pimpinan Ketua Umum M.A.Muhamadyah melakukan aksi delegasi ke kantor Menko Perekonomian untuk menyampaikan kekecewaannya terkait dugaan penyelewengan dana pungutan Ekspot Sawit.
APPKSI juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP Nomor 24 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden No 24 Tahun 2016 yang dinilai merupakan produk hukum yang banyak merugikan pelaku usaha perkebunan salah satunya para Petani sawit.
Hal ini disampaikan Muhamadyah dalam siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (4/5).
Akibat pungutan ekspor CPO selama ini meyebabkan turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit . Karenanya, menurut Muhamadyah, pihaknya juga mendesak agar KPK segera menyidik adanya dugaan peyelewengan pengunaan dana perkebunan sawit.
“ Akibat tidak digunakannya dana penghimpunan perkebunan secara tepat untuk promosi industri Perkebunan sawit secara tepat akibatnya Parlemen Uni Eropa melarang ekspor CPO dari Indonesia,” tandasnya.
Dia memaparkan penghimpunan dana yang dipungut seyogianya diperuntukan guna pengembangan SDM, penelitian , peremajaan Kebun sawit, promosi dan pembangunan sarana dan prasarana di areal Perkebunan. (aya)
