“Aturan Ganjil-Genap untuk Memperlancar Arus Kendaraan”

Tidak ingin kejadian macet di jalan tol saat musim mudik Lebaran yang menimbulkan korban terulang kembali, pemerintah pun melakukan berbagai langkah dan upaya, di antara dengan melakukan pengkajian terhadap usulan dari masyarakat untuk menerapkan aturan ganjil-genap saat masa mudik mendatang.

Untuk mengetahui lebih jauh hal tersebut, berikut perbincangan Koran Jakarta dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Pudji Hartanto, belum lama ini.

Bisa dijelaskan tentang wacana ganjil-genap ini?

Iya, jadi ini merupakan usulan dari masyarakat. Kita sebagai pemerintah mengakomodir hal tersebut. Saat ini, kami masih mengkajinya dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Siapa saja yang lakukan pengkajian ini?

Pengkajian sistem ganjil-genap di jalan tol saat mudik tidak hanya melibatkan Kemenhub saja, tapi juga pihak kepolisian, Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), Dirjen Bina Marga, dan Kementerian PUPR.

Lalu pakar hukum?

Itu juga dilibatkan. Dalam kajian penerapan itu, bakal melibatkan pakar hukum agar pada saat diberlakukan, kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan tidak bertabrakan dengan peraturan yang sudah ada. Selain itu, pakar-pakar hukum akan kita libatkan sehingga keputusan itu menjadi komprehensif dan menjadi hal yang betul dirasakan.

Kalau dari kacamata Kemenhub sendiri bagaimana?

Saya katakan itu boleh-boleh saja, itu sudah ada yang berhasil, ya contohnya mungkin Thamrin–Sudirman. Kemudian apa tidak sebaiknya diterapkan pada saat mudik Lebaran, ya saya katakan itu perlu dikaji. Bukan berarti pemerintah akan menerapkan itu.

Apa jika nanti diterapkan akan menurunkan volume kendaraan?

Pemberlakuan sistem ganjil-genap sudah diterapkan di Jalan Sudirman–Thamrin, Jakarta. Jika diterapkan saat arus mudik, mungkin ada perbedaan menonjol lantaran akan diberlakukan di jalan tol. Namun, saya tegaskan lagi, ini semua masih sebatas usulan dan kami akan melakukan pengkajian lebih jauh.

Terkait wacana ini apakah sudah ada komentar dari pihak kepolisian?

Iya, saya mendengar dan membaca dari media bahwa wacana pemberlakukan aturan ganjil-genap di jalan tol ini mendapat dukungan dari pihak kepolisian. Namun, untuk kelanjutannya, pihak kepolisian akan melakukan kajian bersama dan melakukan pembicaraan lebih intens agar dapat merealisasikannya.

Terkait masa mudik mendatang, apa yang akan dilakukan Kemenhub agar tidak terjadi kemacetan?

Untuk hal tersebut, Kemenhub kembali menyiapkan program mudik gratis dengan bus dan kereta api.

Sudah disosialisasikan?

Kami lakukan adanya sosialisasi dengan mudik gratis dengan kereta api, itu sudah mulai, kemudian menggunakan bus dan sepeda motornya naik truk. Ada yang baru, yaitu mudik gratis, sepeda motornya dinaikkan ke kapal Roro dari Jakarta ke Semarang, sesuai dengan perintah Menteri melakukan lagi untuk mengurangi beban di jalur Pantura.

Lalu, bagaimana terkait pembatasan truk?

Untuk mengurangi kepadatan di jalur Pantura, Kemenhub akan membatasi truk yang melintas. Semua truk diwajibkan melewati jembatan timbang sehingga tidak kelebihan muatan. Kami lakukan penguatan terhadap jembatan timbang agar truk yang lewat tidak melebihi muatan, tidak overload.

Adakah masalah yang harus dipersiapkan segera untuk mudik mendatang?

Kami bersama dengan kementerian terkait dan Polri telah melakukan rapat koordinasi dan survei lokasi, di antaranya yang harus kami persiapkan adalah penambah rambu-rambu di jalur alternatif.

Maksudnya?

Masih perlu ada penambahan rambu-rambu karena jalan alternatif, ada beberapa jalan yang dibangun jalan tol yang nantinya selesainya juga melebihi dari Brebes, berarti itu domainnya kementerian PUPR, kayanya sih sampai di Pemalang.

Itu yang sudah operasional. Kemudian, ada nanti sampai Semarang itu fungsional, ini kan harus dijaga. Pengawasan pengendalian rekayasa lalu lintas itu oleh Polri sendiri. m zaki alatas