PATI, zonasatu.net– Kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) sudah sangat meresahkan para nelayan. Hal itu menyusul dengan adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) 85/2021 yang dianggap sangat memberatkan para nelayan.
Mereka menganggap dalam revisi PP yang tertuang soal paska produksi tidak lebih dari 5 %, dan kebijakan-kebijakan baru pemerintah yang memberatkan nelayan hingga sistem bagi hasil kapal dianggap tidak mampu memberi upah layak kepada ABK dan keluarganya.
“Kami dari Front Nelayan Bersatu (FNB) Juwana rencana akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran, karena kebijakan pemerintah yang baru ini tidak berpihak kepada para nelayan,”Tegas Koordinator FNB Juwana, Hadi Sutrisno saat dikonfirmasi awak media Kamis (5/1/2023).
Aksi nanti, Kata Hadi, Untuk menolak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada para nelayan, apalagi dengan kondisi dan perkembangan para nelayan saat ini yang semakin sulit dan tidak jelas karena aturan yang dibuat oleh pemerintah yang tidak berpihak.
“Kami pastikan aksi di bulan Januari ini, dan kami juga sudah melakukan penanda tanganan pernyataan sikap para peserta aksi, yakni dari perwakilan nelayan dari Paguyuban Mina Santosa Jaya dan Mina Santosa yang dikoordinir oleh FNB di sekretariat FNB Desa Bendar RT 03 RW 04 Kecamatan Juwana, Pati, pada hari Selasa (3/1/2023) lalu.”Katanya.
Dalam penanda tanganan itu, Hadi mengaku bahwa para peserta aksi nantinya sudah menyepakati poin-poin pernyataan sikap atau tuntutan yang akan disuarakan pada aksi demo, bahkan dalam pernyataan itu ada 8 poin yang disepakati.
“Kami rencana akan mendatangi kantor DPRD Pati, karena selama ini tidak pernah ada keadilan dari Pemerintah pada kami selaku nelayan, bahkan kami selalu diresahkan dengan aturan yang tidak pernah berpihak pada para nelayan,”Keluhnya.
