Pada 15 Juli 2017 lalu di Lampung, saya menerima penyematan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan bidang kependudukan dari Presiden RI berdasarkan Keppres No. 59/TK/Tahun 2017, 21 Juni 2017. Karena Presiden berhalangan, penyematan dilakukan oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Ibu Puan Maharani.
Satyalancana ini diberikan atas penilaian Presiden dan tim penilai, kami dinilai berhasil membangun kualitas hidup masyarakat dengan menyukseskan program kependudukan sesuai kearifan lokal melalui penerbitan kebijakan, alokasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana KB, pemberdayaan, dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga sejahtera melalui kelompok UPPKS, sehingga tercapai Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,4 persen. Dan laju pengendalian penduduk sebesar 1,33 persen.
Kemudian pada 22 Juli 2017 di Pekanbaru, Pemprov Sumbar yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sumbar Bapak Nasrul Abit menerima penghargaan sebagai Provinsi Penggerak Kabupaten dan Kota Layak Anak. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Yohana Susana Yembise.
Penghargaan “Layak Anak” ini diberikan terkait upaya kepala daerah dalam menggerakkan, serta memotivasi seluruh kabupaten dan kota untuk menjadi daerah layak anak. Pada tahun 2017 ada sembilan kabupaten dan kota di Sumbar yang mendapatkan penghargaan kabupaten atau kota layak anak. Meningkat dibanding tahun 2015 yang berjumlah enam kabupaten dan kota.
Pemberian penghargaan ini sebenarnya merupakan wujud apresiasi pemerintah pusat atas kerja keras dan kesungguhan pemerintah daerah dan jajarannya terhadap program pembangunan terkait. Baik gubernur dan jajarannya, maupun bupati/wali kota dan jajarannya. Serta, partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam menyukseskan dan mendukung program pemerintah yang tujuan akhirnya menjadikan masyarakat sejahtera.
Buah dari kesungguhan pemerintah daerah ini kemudian terakumulasi menjadi prestasi. Dan prestasi tersebut mendapatkan apresiasi oleh pemerintah pusat yang kemudian diberikan penghargaan atas prestasi yang sudah diraih tersebut melalui prosedur yang ada.
Sebagai contoh, ketika ada rencana pemberian penghargaan bidang kependudukan saya harus melewati prosedur wawancara oleh tim penilai pusat tentang program, komitmen, kegiatan dan hasil-hasil pembangunan bidang kependudukan. Wawancara di antaranya dengan sekretaris militer (sesmil) kepresidenan yang juga melakukan kunjungan lapangan untuk pemeriksaan data dan fisik. Sesmil juga mengunjungi beberapa kabupaten dan kota di Sumbar. Demikian pula dengan penghargaan provinsi penggerak kabupaten/kota layak anak. Tim terkait juga turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan wawancara.
Di tingkat provinsi, program-program bidang kependudukan yang sudah ditetapkan kami jalani secara serius dan sungguh-sungguh. Buah dari keseriusan dan kesungguhan itu adalah terjadinya perubahan indikator di bidang kependudukan yang menunjukkan perbaikan nyata, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Sebagai contoh, pada tahun 2010 tingkat kelahiran angkanya 3,4, kemudian pada saat ini sudah turun hampir mencapai 2,4. Kemudian, angka usia pernikahan yang tadinya 19 tahun sekarang sudah menjadi 21 tahun. Terkait indeks pembangunan manusia Sumbar juga mengalami kenaikan setiap tahun dan tetap mampu bertahan dalam sembilan besar provinsi di Indonesia.
Komponen indeks pembangunan manusia di antaranya adalah angka harapan hidup, melek huruf, dan pengeluaran per kapita. Jika dibandingkan antara tahun 2010 dengan kondisi saat ini, angkanya sudah mengalami peningkatan.
Dan pencapaian tujuan pembangunan milenium (milenium development goals) pun Sumbar telah mencapai target, sehingga pemerintah pusat pun mengapresiasi hal ini dengan memberikan penghargaan sebagai provinsi pelaksana MDG’s terbaik.
Demikian pula dengan urutan provinsi di bidang pencapaian KB. Pada tahun 2010 Sumbar di posisi 31 dari 33 provinsi, kemudian masuk 12 besar dari 34 provinsi, dan kemudian masuk 4 besar.
Saat ini program bidang kependudukan yang tengah dijalankan di antaranya adalah Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga). Yaitu bagaimana merencanakan keluarga yang tidak sebatas membatasi kelahiran, membuat keluarga menjadi mandiri, berkualitas dan sejahtera.
Pencapaian bidang kependudukan ini di Sumbar, selain gubernur, bupati/wali kota selaku penanggung jawabnya, juga dibantu oleh para ketua PKK. Semuanya menunjukkan komitmen yang tinggi. Tak lama setelah penghargaan kepada provinsi, ketua PKK provinsi dan beberapa kota mendapatkan penghargaan di bidang kependudukan.
Komitmen yang tinggi dari para kepala daerah terhadap program KKBPK erat hubungannya dengan pengurangan kemiskinan, pengangguran, karena masyarakat diajak untuk merencanakan keluarga, mengatur keluarga agar hidupnya sehat, terdidik, mandiri, sejahtera, dan berkualitas.
Alhamdulillah, kami selalu berusaha mengejar pencapaian target program pembangunan, di antaranya bidang kependudukan. Dan bukanlah penghargaan yang kami kejar. Kerja keras dan kesungguhan kami dalam program pembangunan bidang kependudukan ini yang berbuah meningkatnya indikator pembangunan kependudukan dan pemerintah pusat mengapresiasi. Maka kami terima apresiasi pemerintah ini sebagai sebuah bentuk motivasi agar kerja-kerja kami semakin baik dan berkualitas ke depannya.
Dan kami bersyukur ketika apa yang telah kami jalankan ini kemudian berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik kuantitas maupun kualitas. (*)
LOGIN untuk mengomentari.
