JAKARTA – Pemerintah akan segera membentuk Badan Otorita untuk mengurusi persiapan pemindahan ibu kota Indonesia di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya diantara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.
“Badan Otorita mungkin paling enggak (dibentuk) bulan depan (Desember),” kata Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/11). Hal tersebut disampaikan Suharso usai bertemu Presiden Jokowi secara tertutup di Istana.
Ia menjelaskan, tugas Badan Otorita nantinya akan menyiapkan pembangunan ibu kota baru, termasuk juga pemindahannya. “Tentu di sana bukan hanya secara fisik menghadirkan sebuah kota baru yang bernuansa hutan, alam, smart city, tapi juga smart government, smart office,” ucap politisi PPP ini.
Sementara, untuk pembangunan ibu kota baru, lanjut dia masih sesuai dengan perkiraan awal yakni groundbreaking akan dilakukan pada tahun 2020. “Masih (sesuai jadwal). Insya Allah groundbreaking mungkin 2020 akhir atau 2021, dan 2023 sudah dikunci semua,” ucap Suharso.
Dalam kesempatan itu, Suharso mengatakan bahwa Presiden ingin istana di ibu kita baru nantinya memiliki ciri khas Indonesia. Menurutnya, Presiden tidak ingin desain istana mengikuti gaya arsitektur barat seperti Barok dan Rokoko.
“Presiden menginginkan misalnya bentuk istananya yang khas Indonesia. Kalau ini kan peninggalan kolonial, Barok- Rokoko ada di sini. Presiden ingin mungkin khas Indonesia akan berbeda,” kata Presiden.
Suharso menambahkan, Presiden juga menginginkan ibu kota baru nantinya bisa menjadi kota terbaik di dunia. “Jadi, kalau kita membangun harus lihat sampai 100 tahun yang akan datang kota ini seperti apa,” jelas dia.
Sebab itu, kata dia, proses pembangunannya harus cermat dan kreatif dengan cara memanfaatkan keberadaan Teluk Balikpapan. “Jadi secara fisik memang kita akan mengeksploitasi teluk itu, kan ada teluk tuh supaya ada keindahan.
Jadi, untuk menunjukkan bahwa kita ini negara maritim kan, negara kepulauan, tentu laut yang indah, yang masuk ke teluk itu kan luar biasa bagusnya. Mungkin akan jadi ikonik dunia lah,” tutup Suharso.
Pindah 2024
Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan kepindahan lokasi ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur, Senin 26 Agustus 2019. Lokasi persis ibu kota negara baru itu terletak di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.
Mengenai biaya kepindahan ibu kota, Jokowi menuturkan, diestimasikan akan membutuhkan biaya sebesar 466 triliun rupiah. Sebanyak 19 persen dari kebutuhan biaya total tersebut akan dibiayai dari APBN. Sisanya akan berasal dari KPPU dan investasi langsung BUMN serta perusahaan swasta.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal menjadi kementerian pertama yang pindah ke Ibu Kota baru, disul kementerian dan lembaga negara lainnya.
“Ada 1,5 juta kepala orang yang akan pindah ke ibukota negara pada 2024, kementerian pertama pindah yakni Kementerian PUPR. Jumlah ini cukup memenuhi kebutuhan air bersih di sana,” kata Menteri Basuki Hadimuljono saat menghadiri Rapat Terbuka Senat Universitas Brawijaya Pengukuhan Profesor pada 13 November lalu. fdl/AR-3
