Survei Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan gambaran lain tentang warga Papua. Dari 34 provinsi di Indonesia, ternyata Papua menjadi provinsi yang paling tidak bahagia. Tingkat kebahagiaan warga Papua jauh di bawah rata-rata nasional. Bahkan, jauh di bawah provinsi tetangga yang belum lama dimekarkan, yaitu Papua Barat.
Survei BPS terbaru itu seperti menunjukkan apa yang dilakukan pemerintah tak bisa membuat warga Papua bahagia. Sejak BPS pertama kali melansir Indeks Kebahagiaan pada 2013, Papua tidak pernah beranjak dari posisi terbawah.
Indeks itu mengukur 10 aspek kehidupan warga, mulai dari pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kondisi tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, hingga kondisi keamanan. Dari segi rasa aman dan tidak tertekan, indeks Papua paling rendah.
Memang kebahagiaan tidak bisa diukur dengan angka dan persentase. Begitu juga dengan Papua, tidak bisa hanya diukur dengan statistik semata-mata. Namun, hasil survei BPS itu mestinya jadi perhatian bagi pemerintah, agar tidak semata-mata memperhatikan sektor infrastruktur ketika memberi perhatian pada masyarakat Papua.
Pemerintah kini memang menggenjot pembangunan jalan dan berbagai fasilitas publik di Papua. Tapi apakah itu membuat mereka bahagia?
Warga Papua tidak sekadar butuh statistik, infrastruktur dan segala hal berbau ekonomi. Tapi juga hal lain yang tidak kalah penting. Mereka butuh diposisikan sebagai warga negara yang sama dengan warga lain. Sebagaimana para korban pelanggaran hak asasi manusia lainnya, mereka butuh keadilan. Mereka juga menginginkan tidak ada lagi perampasan hak masyarakat atas hutan, tanah, tambang dan lain-lain, baik oleh negara maupun swasta. Karena itu membuat mereka tidak dihargai dan mendorong keinginan merdeka.
