Ketua PDIP Sumut Japorman Saragih, saat melantik pengurus komite-komite dan struktur badan partai. ( Repro/ WSP/Mursal AI/C )
MEDAN ( Berita ) : Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) Trimedya Panjaitan, menyarankan bakal calon (Balon) kepala daerah sebaiknya mundur, jika tidak memiliki uang banyak. Karena, sikap masyarakat yang pragmatis, mengharapkan uang kepada calon, saat sosialisasi agar dipilih nanti.
“Terus terang saja, kalau saya yang uji saat fit and propert test nanti, yang saya tanya berapa uangmu ? Kalau nggak ada, lebih baik mundur saja jadi kepala daerah, dari pada stress,” kata Trimedya Panjaitan, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Diperluas PDIP Sumut,di Medan, Sabtu (9/9).
Hadir dalam kegiatan itu sejumlah Balon Gubsu, seperti Ade Sandrawati, Maruli Siahaan,Tuani Lumbantobing, Perwakilan Edy Rahmayadi Rajiman Tarigan, dan calon kepala daerah di delapan kab/kota.
Menurutnya, ada tiga syarat untuk maju sebagai kepala daerah. Yakni elektabilitas, popularitas dan isi tas. “Kalau mau maju itu usulan dari bawah dan survey. Untuk tingkat Caleg saja saya pernah tanya menghabiskan Rp 5 milliar untuk sosialisasi ke masyarakat. bupati/wali kotaRp 30 sampai 40 milliar,” ujarnya.
Akibatnya, lanjut Panjaitan,kepala daerah itu nantinya tidak peduli dengan pembangunan, karena merasa sudah membeli suara masyarakat. “Dia merasa sudah membeli secara kontan suara masyarakat itu. Saya juga minta pengurus jangan ‘mengocop’ (meminta uang) calon kepala daerah dan legislatif,” tegasnya.
Trimedya, juga mengingatkan DPC dan pengurus PDIP lainnya untuk tidak meminta uang Balon kepala daerah atau calon legislatif. Sebab, partai ini tidak pernah meminta uang dimuka, tapi komitmennya dalam membangun Sumut. “Kalau kita minta uangnya, dia merasa tidak perlu lagi berkontribusi ke partai dan masyarakat, karena merasa sudah membeli partai dan suara masyarakat saat mau maju kemarin,” imbuhnya.
Uang saksi
Sementara itu, Wakil Ketua PDIP Sumut Mangapul Purba,menegaskan uang yang harus disiapkan calon kepala daerah,bukan untuk membeli ‘perahu’. Namun dibutuhkan sesuai konteks normatif, sesuai peraturan undang-undang (UU), yakni uang saksi, konsolidasi, atribut, dan biaya sosialisasi.
“Secara umum, di partaimana pun di dunia ini, semua calon yang mau maju harus punya uang. Tapi itu sebatas hal yang normatif,” ujarnya kepada wartawan,Menurutnya, cost politick itu memang harus dipenuhi calon kepala daerah. Seperti kalau mau maju jadi Gubernur, maka harus membiayai sosialisasi keseluruh kabupaten/kota, tim sukses, uang cetak, pasang dan yang menjaga baliho. “Semu akan pakai dana.
Kalau bagi partai, harus aman uang saksi. Satu TPS ada dua saksi yang dibayar sekitar Rp150.000 – 200.000/saksi. Jadi tinggal kalkulasi kan saja berapa dana yang diperlukan,” ungkapnya.
Sebagai ‘partai wong cilik’,lanjut Mangapul, pihaknya tidak pernah menjual perahu bagi calon-calon kepala daerah yang mau diusung. Karena uang bukan menjadi prioritas. Namun rekomendasi yang akan dikeluarkan PDIP juga nantinya berdasarkan hasil survei. “Ada 10 lembaga survei nanti, dan hasilnya jadi pertimbangan partai untuk memberi rekomendasi,” pungkasnya.
Momentum
Sebelumnya, dalam Rakerda yang bertemakan Bangkit Bergerak, Berjuang Bersama untuk Indonesia Raya tersebut, Ketua PDIP Sumut Japorman Saragih, mengatakan Rakerda Diperluas tahun 2017 momentum kegiatan politik yang sangat strategis untuk partai.
Karena disamping untuk membahas rencana kerja partai, melakukan evaluasi program partai dan menyikapi dimana persoalan masyarakat di Sumut. Acara ini turut dihadiri Ketua DPP PDIP Mindo Sianipar,Sukur Nababan, Irmadi Lubis, Junimart Girsang, Sofyan Tan, Sekretaris PDIP Sumut Soetarto, Bendahara Zahir, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, DPRD Sumut Baskami Ginting, Sarma Hutajulu dan lainnya.
Dalam Rakerda tersebut, Japorman Saragih, melantik pengurus komite-komite dan struktur badan partai, seperti Badan Pemenangan Pemilu, Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat), Badan Bantuan Hukum Advokasi. (WSP/h02/I)
