Hari ini, tepat 72 tahun usia Republik Indonesia. Dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR kemarin, Presiden Joko Widodo menyebut, belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan. Kata dia, manfaat pembangunan belum sepenuhnya merata di seluruh pelosok tanah air. Itu mengapa, di tahun ketiga pemerintahannya, Kabinet Kerja akan fokus pada pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Bagi Jokowi, dengan pembangunan yang berkeadilan maka tidak ada lagi rakyat Indonesia yang merasa menjadi warga negara kelas dua atau tiga. Sebab semua pihak dilibatkan dalam mengambil mengambil keputusan dan tanggung jawab.
Pidato Kenegaraan itu sungguh enak didengar. Membayangkan masyarakat dilibatkan dalam tiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat, jadi dambaan. Dan jika itu betul-betul terjadi, bisa dipastikan takkan ada penolakan atau konflik di proyek-proyek besar pemerintah. Bukan seperti yang belakangan ini ada.
Sebut saja misalnya proyek reklamasi Teluk Jakarta; pembangunan bandara terbesar kedua Kertajati, Jawa Barat; dan penambangan batu kapur oleh PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. Semua mega proyek itu kita tahu bersama memunculkan gejolak besar. Para petani dan nelayan yang terkena imbas proyek itu, merasa tak didengar suaranya. Tak diperhitungkan kesengsaraannya kelak. Sebab laut dan tanah yang menjadi sumber utama penghidupan dirampas begitu saja.
Demi mengingatkan pemerintah, hari ini warga penolak tambang semen di Rembang dan Pati menggelar Upacara Rakyat. Mereka akan menyusuri goa di sekitaran karts Pegunungan Kendeng. Pesan aksi ini jelas; merdeka mengelola tanah demi kelangsungan hidup anak cucu mereka esok dan selamanya.
Rakyat tidak butuh pidato yang manis dan syahdu. Tapi kita butuh Pemerintah yang betul-betul mendengar suara rakyat.
