Banyak anggota nelayan yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Benteng Purus Saiyo (Benpur Saiyo) yang kecewa. Mereka menanyakan kenapa tidak juga memperoleh Kartu Nelayan, padahal sudah memiliki KTP dengan status pekerjaan; nelayan.
“Kami ingin menyampaikan permasalahan yang masih banyak dihadapi nelayan. Misalnya, belum semua nelayan Purus Kota Padang memiliki Kartu Nelayan, padahal KTP yang mereka miliki sudah berstatus sebagai nelayan,” ungkap Sekretaris Benpur Saiyo, Junaidi, kepada Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), di Posko Benpur Saiyo, Minggu (17/7/2022).
Hadir Komite II DPD RI antara lain, Emma Yohanna, Bustami Zainudin, Anna Latuconsina dan Andiara Aprilia Hikmat.
Hal ini dijawab oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin Ia mengatakan, pentingnya kesejahteraan untuk nelayan, mulai dari kepemilikan kartu nelayan, bantuan-bantuan untuk nelayan dan kemudahan yang akan didapatkan apabila memiliki kartu nelayan tersebut.
“Bahkan yang memiliki KTP nelayan akan mendapatkan kemudahan anaknya bisa kuliah gratis di kampus perikanan dan lainnya, ungkap Bustami.
Kemudian Junaidi juga menanyakan tentang permintaan mereka untuk dibantu membeli kapal senilai Rp9 juta.
“Kapal Rp9 juta yang diminta oleh Pengurus Benteng Purus Saiyo pada tahun ini belum dipenuhi karena adanya recofusing akibat Covid-19. Kemungkinan tahun 2023 bisa diusulkan kembali,” jawab Bustami.
Banyak kekurangan yang dirasakan nelayan dilontarkan pada pertemuan itu. Seperti, alat tangkap tradisional sehingga kalah dengan nelayan lain. Kemudian sinergi dengan pemerintah masih kurang. Terlalu banyak bagan, aturan penangkapan tidak ada. Adanya pencemaran laut oleh penggunaan bom.
Nelayan lainnya, Nasrul, mengeluhkan perihal kesulitannya membeli BBM Solar. Kartu nelayan yang ia miliki tak bisa digunakan saat membeli solar. Nasrul lantas mengusulkan agar di Purus dibangun sebuah SPBU khusus nelayan.
“Membuat SPBU ataupun Pertamini khusus nelayan di sini. Agar kelak bisa kami pergunakan untuk menangkap ikan di laut,” ujar Nasrul.
Lantas, Anggota DPD RI asal Sumbar Hj Emma Yohanna mengusul pada pengurus Benpur Saiyo untuk membentuk koperasi. “Program koperasi sangat banyak peluang dalam mendapatkan bantuan, dibandingkan dengan kelompok-kelompok nelayan. Saya bisa bantu bapak-bapak untuk mendirikan koperasi. Saya juga usul agar perahu kayu yang kini sudah ketinggalan, mari beralih ke bahan fiber,” ucapnya. (cr5)
