Ketika meresmikan Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah, Senin 14 November 2016, Presiden Joko Widodo mengemukakan 3 hal penting. Pertama, negeri ini terbuka untuk investasi. Kedua, pembukaan lapangan kerja, dan ketiga tentang pentingnya menggenjot perekonomian nasional di tengah perekonomian global yang tidak menentu.
Keterbukaan investasi sudah sering dikemukakan oleh presiden dalam berbagai kesempatan. Peresmian Kawasan Industri Tegal yang merupakan kerja sama perusahaan Indonesia dan Singapura menjadi bukti keterbukaan investasi tersebut. Selain itu, dalam hal pembiayaan, swasta diberi kesempatan pertama untuk berperan, khususnya di sektor manufaktur.
Sejak dunia dilanda krisis ekonomi tahun 2008, hingga kini, tanda-tanda pemulihan nampaknya belum terlihat. Era ekonomi komoditas belum pulih. Akibatnya, Indonesia yang menggandalkan komoditas batubara, minyak sawit mentah, dan karet di pasar internasional mengalami pukulan yang cukup telak. Itulah sebabnya, sasaran harus ditata ulang dengan mengarahkan ekonomi pada sektor manufaktur.
Peresmian Kawasan Industri Tegal merupakan contoh percepatan di sektor manufaktur. Tujuannya memberi nilai tambah yang lebih besar atas barang dan jasa. Saat dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berbagai industri semisal mainan anak, furnitur, material bangunan, kayu, kemasan makanan, briket sudah berjalan. Ke depannya sektor elektronik, otomotif, baja, dsb diharapkan ikut bergabung.
Peran swasta melalui investasi ini sangat penting, karena menurut presiden, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk membiayai semua sektor pembangunan. Pundi-pundi APBN baru dikeluarkan bila swasta, BUMN, dan kerja sama pendanaan pemerintah-swasta sudah angkat tangan. Seperti proyek pembangunan pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan jalan darat di daerah-daerah terpencil. Sektor-sektor ini, tidak dilirik swasta karena jangka waktu pengembaliannya yang lama.
Meningkatnya jumlah penanaman modal patut disyukuri, karena membuka lapangan kerja yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. KIK yang berdiri di atas lahan 2.700 hektar ini, pada tahap awal diharapkan menciptakan 15.000 lapangan kerja baru dengan perkiraan penyerapan investasi Rp 20 triliun. Ketika sudah berkembang penuh, beberapa tahun ke depan diharapkan 500.000 orang tenaga kerja akan terserap di sini. Tentu ini akan membantu mengatasi jumlah pengangguran di Jateng berjumlah 800.000 orang berdasar data Badan Pusat Statistik hingga Agustus 2016.
Berbagai upaya penciptaan lapangan kerja oleh pemerintah juga membuahkan hasil. Badan Pusat Statistis pada November ini juga merilis kondisi ketenagakerjaan Agustus 2016 dibandingkan dengan Agustus 2015. Pada Agustus 2016, jumlah angkatan kerja sebesar 125,44 juta orang naik sebanyak 3,06 juta orang dibandingkan Agustus 2015. Sementara jumlah penduduk bekerja meningkat sebanyak 3,59 juta orang. Sebaliknya jumlah penganggur turun sebanyak 530 ribu orang.
Badan Pusat Statistik juga melaporkan, hampir semua sektor mengalami kenaikan penyerapan tenaga kerja, kecuali sektor konstruksi turun sebanyak 230 ribu orang (2,80 persen). Kenaikan jumlah tenaga kerja terutama di sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 1,52 juta orang (8,47 persen), sektor Perdagangan sebanyak 1,01 juta orang (3,93 persen), dan sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi sebanyak 500 ribu orang (9,78 persen).
Penekanan ketiga yang disampaikan presiden dalam peresmian KIK tersebut adalah dengan menggenjot perekonomian nasional di tengah kelesuan perekonomian global. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi XII. Dalam paket yang ditujukan untuk meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) ini, pemerintah melakukan pemangkasan izin, menyederhanakan prosedur, memangkas waktu dan biaya untuk menarik investasi.
Hasil yang dicapai ternyata cukup mencengangkan. Berdasar data The Global Competitiveness Report 2015-2016, maka Indeks Kemudahan Berbisnis Indonesia untuk keseluruhan berada di peringkat 106 (2016) dan 91 (2017). Dari 11 indikator, 8 indikator mengalami kenaikan, yakni pada: memulai bisnis, akses listrik, pendaftaran properti, akses perkreditan, membayar pajak, perdagangan antar pulau, penegakan kontrak, yang berdampak pada indikator keseluruhan. Sementara indikator: izin mendirikan bangunan, perlindungan investor minoritas, dan penyelesaian kepailitan mengalami penurunan.
Kenaikan 15 peringkat tersebut meskipun menggembirakan, namun masih jauh dari harapan presiden yang menargetkan kemudahan berbisnis Indonesia ada di peringkat ke-40 pada 2017. Toh, hal tersebut telah memberikan sinyal positif bagi investor, bahwa pemerintah serius berbenah menyediakan karpet merah bagi investor.
