Perguruan tinggi benteng moral bangsa, sehingga penting untuk memangkas seluruh mata rantai dari segala praktik pelanggaran.
Tangerang Selatan – Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menargetkan pembenahan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) akan selesai dalam waktu enam bulan ke depan. Pembenahan akan dibarengi dengan memangkas mata rantai pelanggaran yang ada di tubuh kampus pencetak guru itu.
Menteri Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, mengisyaratkan akan adanya pemilihan rektor UNJ meskipun saat ini Djaali masih berstatus diberhentikan sementara.
Ia mengisyaratkan Rektor UNJ yang diberhentikan sementara terkait kasus plagiarisme tidak akan diangkat lagi. “Diangkat lagi? Kalau ada kasus seperti ini siapa berani berspekluasi,” tegas Nasir, di Puspitek Serpong, Tangerang Selatan, Jumat (29/9).
Menurut Nasir, perguruan tinggi merupakan benteng moral bagi bangsa, sehingga penting untuk memangkas seluruh mata rantai dari segala praktik pelanggaran yang terjadi di kampus. L Langkah memutus mata rantai itu juga dilakukan seiring dengan pembenahan yang akan dilakukan di tubuh UNJ.
“Putus mata rantainya dulu, benahi pascasarjananya, keanggotaan senat, sistem manajemen keuangan, tidak boleh seperti sebelumnya. Benahi juga government, transparansi, awareness, dan responsinility,” sebut Nasir.
Langkah-langkah tersebut dilakukan sebagai wujud membersihkan perguruan tinggi dari pelanggaran-pelanggaran akademik. “Kalau perguruan tinggi sudah tidak baik moralnya, menghasilkan sarjana, doktor dengan cara yang tidak baik, apa yang akan terjadi di negeri ini,” ungkap Menristek.
Terlebih lagi, lanjut dia, jika seluruh pihak menoleransi plagiarisme sampai 40 persen. “Bagaimana moral kita,” sesalnya.
Evaluasi Jabatan
Pengamat pendidikan dari Eduspec Indonesia, Indra Charismiadji, mengapresiasi langkah Menristekdikti yang tegas dalam kasus yang membelit UNJ. Menurutnya, itu bagian dari upaya pemerintah menyelamatkan perguruan tinggi sebagai benteng moral bangsa.
Ia mengatakan memangkas mata rantai tersebut juga dapat diartikan mengevaluasi kembali kompetensi anggota-anggota keluarga Djaali yang memegang sejumlah jabatan penting di UNJ. Sebab karena itu pulalah masa kepemimpinan Djaali juga dikenal dengan nepotismenya.
Indra menilai menduduki sejumlah jabatan bagi kerabat pemimpin yang berkuasa adalah hal yang sah dilakukan. Namun, yang perlu dievaluasi adalah apakah proses penunjukkannya telah melalui proses yang terbuka. “Harus diluruskan, apakah jabatan itu telah melalui proses terbuka, jangan yang asal tunjuk hanya karena anggota keluarga, dan satu lagi harus kompeten di bidangnya,” papar Indra.
“Selama kompeten memegang jabatan yang bersangkutan sih tidak masalah, Kemenristekdikti harus mengevaluasi lagi apakah jabatan itu didapat karena kompetensi atau KKN,” tegas Indra.
Indra menyayangkan, jika ada pembiaran terhadap praktik KKN terjadi di kampus UNJ akan menjadi virus yang dicontoh oleh kampus-kampus lainnya. “Kasus UNJ ini harus menjadi contoh tegas bagi perguruan tinggi lain bahwa KKN dan plagiarisme adalah perbuatan melawan hukum dan tidak ada toleransi,” tandas Indra.
Menurut Indra, sistem lelang jabatan yang banyak diterapkan di era Presiden Joko Widodo dapat juga diterapkan di lingkungan perguruan tinggi. “Apalagi ini PTN,” ucapnya. cit/E-3
