BP/DUDY OSKANDAR
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel Aufa Syahrizal Sarkomi bersama Anggota Fraksi PKS yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Palembang Ridwan Saiman SH MH dan Ketua Persatuan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Sumsel Herlan Aspiuddin melakukan peninjauan ke Taman Arkeologi Bukit Seguntang, Minggu (21/6).
Palembang, BP
Aset Taman Arkeologi Bukit Seguntang, Palembang yang sebelumnya di rehab pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) diwakili Sekda Sumsel H Nasrun Umar pada 12 Maret 2019 lalu.
Sebelumnya Bukit Seguntang menjalani rehab oleh pihak Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun para sejarawan dan arkeolog menolak rehab Bukit Seguntang tanpa kajian yang telah merusak Bukit Seguntang itu sendiri oleh oknum pihak Pemprov Sumsel kala itu atas nama kepentingan proyek pembangunan.
Untuk itu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel Aufa Syahrizal Sarkomi bersama Anggota Fraksi PKS yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Palembang Ridwan Saiman SH MH dan Ketua Persatuan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Sumsel Herlan Aspiuddin melakukan peninjauan ke Taman Arkeologi Bukit Seguntang, Minggu (21/6).
Menurut Aufa untuk mengkondisikan Bukit Seguntang ini dia menilai sejarah perlu tetapi sejarah yang otentik, bukan sejarah katanya menurut si A.
“Dulu Seguntang ini bangunan makamnya begini, sekarang mana gambarnya, kita kembalikan lagi , oh seperti makamnya tidak cocok yang cocok bagaimana , berikan masukan, analoginya apa, analisanya apa, pertimbangannya apa,” katanya.
Menurutnya dalam membangun , tidak bisa langsung memvonis ini tidak berguna apalagi berdasarkan stetmen semua bangunan di Seguntang sampah.
“Tidak semua sampah itu adalah sampah yang tidak berguna, makanya kita harus lihat kondisinya bagaimana, okelah bangunan di Seguntang ini ada bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan sebagian dari individu atau stekholder yang punya kepentingan, tapi tidak serta merta harus dibongkar semuanya, tinggal bagaimana bangunan yang sudah ada kita manfaatkan menjadi barang yang produktif, contoh sekarang menjadi tempat kantin, bisa jadi tempat mushola, bisa jadi tempat teman-teman seniman melakukan pelatihan tari menari, melestarikan budaya, untuk lukis bisa jadi kantor,” katanya.
Artinya menurut mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata OKU menilai bangunan yang ada di Bukit Seguntang adalah bangunan yang bermanfaat walaupun awalnya bangunan ini dibangun tidak sesuai dengan keinginan.
“Tapi tidak bisa langsung dibongkar, karena ini aset pemerintah, jadi berpikirnya harus logis dan jangan emosional dan ada aturan untuk mengapus aset,” katanya.#osk
